Pilkada 2024 Dipercepat, Bawaslu Soroti Kerawanan Logistik dan Honor Pengawas

banner 468x60

Arusberita.id – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menyampaikan sejumlah catatan terkait Pilkada 2024 yang akan dipercepat 3 bulan oleh pemerintah, dari jadwal semula 27 November 2024 ke bulan September.

Rencana ini akan diwujudkan pemerintah dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pilkada yang usulnya telah dipaparkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI, Rabu (20/9/2023).

banner 336x280

Dalam forum itu, anggota Bawaslu RI Herwyn JH Malonda menyinggung kerawanan soal produksi dan distribusi logistik. Sebab, jarak antara Pemilu 2024 dan Pilkada 2024 semakin pendek. “Harus mitigasi terkait ketersediaan kertas (suara). Karena pengalaman di Pemilu 2019 yang lalu, pengadaan kertas yang digunakan untuk surat suara hampir tidak dapat dipenuhi,” kata dia.

Dengan majunya Pilkada 2024, jarak antara coblosan pemilu tingkat nasional dengan pilkada hanya 7 bulan. Itu belum menghitung kemungkinan jika Pilpres 2024 berlangsung 2 putaran.

Coblosan putaran kedua baru dilakukan pada Juni 2024 atau 3 bulan sebelum coblosan pilkada. KPU menghadapi tantangan yang sangat nyata karena pemerintah juga berencana membabat masa kampanye Pilkada 2024 hanya 30 hari.

Dengan begitu, KPU praktis hanya punya 1-2 bulan waktu mencetak dan mendistribusikan surat suara. Herwyn juga menyoroti larangan duplikasi honorarium pengawas pemilu dalam Standar Biaya Masukan Kementerian Keuangan.

Ini menyebabkan para pengawas pemilu tidak bisa serta-merta diminta rangkap tugas untuk mengawasi tahapan pemilu dan tahapan pilkada yang akan saling beririsan.

“Bisa saja ada konsekuensi kenaikan honorarium. Atau, konsekuensi bagi kami, misalnya tidak dilakukan itu, di seluruh daerah yang melakukan pilkada ada 2 panitia pengawas (masing-masing untuk pemilu dan pilkada),” kata pria asal Sulawesi Utara itu.

Selebihnya, Bawaslu menyoroti soal proses penyelesaian sengketa hasil pemilu yang harus dipercepat supaya tidak bertubrukan dengan tahapan pilkada.

Ia juga menyoroti potensi kerawanan dari segi ketiadaan perbantuan personel keamanan antarwilayah, karena masing-masing dari 545 daerah akan melakukan coblosan pilkada serentak.

Kendati demikian, Bawaslu mengeklaim siap menghadapi percepatan Pilkada 2024. “Kami mengikuti apa yang diputuskan, namun ada beberapa catatan yang harus dipenuhi,” kata Herwyn.

Dalam pemaparannya, Mendagri Tito mengeklaim bahwa UU Pilkada mengamanatkan keserentakan pelantikan pejabat di daerah, baik legislatif maupun eksekutif, pada tahun yang sama.

UU itu juga dianggap mengamanatkan supaya pelantikan pejabat daerah dilakukan pada tahun yang sama dengan pejabat di tingkat pusat.

Tito menilai, keserentakan itu akan merapikan tata kelola pemerintahan dari pusat sampai daerah yang selama ini dianggap tidak sinkron karena masa jabatan yang tidak serentak dan bervariasi.

Ia memberi contoh bahwa kota/kabupaten dalam provinsi yang sama bisa jadi mempunyai Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang tak sinkron satu sama lain karena tak didesain serentak.

Begitu pula, provinsi di pulau yang sama juga berlainan RPJMD-nya dan tak saling menopang. Belum lagi membandingkannya dengan RPJM tingkat nasional yang boleh jadi juga tak sama.

Tito beranggapan bahwa situasi ini menghambat pembangunan nasional, karena banyak proyek strategis tak dieksekusi dengan baik lantaran perbedaan di tingkat daerah tadi.

Ia memberi contoh, proyek strategis nasional pembangunan jalan tol bisa jadi tak berjalan mulus karena tak dibarengi penyediaan jalan provinsi dan jalan kabupaten/kota yang dirancang menunjang keberadaan tol tersebut.

Baca juga: Mendagri Resmi Usulkan Perppu Percepatan Pilkada 2024, Ini Isinya Di samping itu, jika pilkada tak dipercepat, pemerintah khawatir pada 2025 nanti ada 545 daerah yang akan dipimpin oleh penjabat kepala daerah yang notabene bukan jabatan definitif.

Sebab, berdasarkan UU Pilkada, tak ada lagi kepala daerah definitif setelah 31 Desember 2024. Penjabat kepala daerah tak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dan kebijakan strategis.

Menurut Tito, hal-hal tadi sudah memenuhi unsur kemendesakan yang menjadi prasyarat terbitnya perppu. Rapat kerja ini menghasilkan dua kesimpulan.

Pertama, Komisi II DPR RI memahami niat pemerintah mempercepat pilkada.

Kedua, Komisi II DPR RI akan segera membahas lebih lanjut substansi Perppu Pilkada bersama Mendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP, meski perppu merupakan ranah pemerintah.

banner 336x280

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

212 komentar

  1. Pretty part of content. I just stumbled upon your site and in accession capital to claim that
    I acquire actually loved account your blog posts. Anyway
    I will be subscribing on your augment or even I
    success you get entry to persistently rapidly.

  2. Hello! Someone in my Myspace group shared this website with
    us so I came to check it out. I’m definitely enjoying the information.
    I’m book-marking and will be tweeting this to my followers!
    Terrific blog and amazing design.

  3. It is the best time to make some plans for the future
    and it is time to be happy. I’ve learn this put up and if I may just I want to suggest
    you few interesting things or tips. Perhaps you can write subsequent articles referring
    to this article. I want to read more things about it!

  4. Hiya! Quick question that’s totally off topic.
    Do you know how to make your site mobile friendly? My weblog looks
    weird when viewing from my iphone. I’m trying to find a theme
    or plugin that might be able to correct this problem. If you have any
    suggestions, please share. Cheers!

  5. Wonderful beat ! I would like to apprentice while you amend your web site,
    how could i subscribe for a blog site? The account helped me a acceptable
    deal. I had been tiny bit acquainted of this your broadcast offered bright clear idea

  6. Such an intriguing read! The accelerated schedule for the 2024 Regional Elections (Pilkada) indeed raises vital concerns, particularly in the logistics domain. The shortened timeframe between the national election and regional polls, coupled with the potential two rounds of the Presidential Election, poses a significant challenge for the logistics and ballot production.

    The mention of the 30-day campaign period for the Pilkada adds another layer of complexity. It’s a race against time for the General Election Commission (KPU) to print and distribute ballots effectively. The potential consequences of overlapping roles for election supervisors due to the ban on duplicating their honorariums are also worth considering.

    While the government aims for synchronization in inaugurating regional officials, the practicality of achieving this within the proposed timeline is a logistical puzzle. The coordination required for this ambitious timeline should not compromise the integrity and efficiency of the electoral process.

    Your insights shed light on critical aspects that demand meticulous attention. On another note, my website https://tohae.com/bbs/search.php?sfl=wr_subject%7C%7Cwr_content&stx=%EB%A9%94%EC%9D%B4%EC%A0%80%EC%82%AC%EC%9D%B4%ED%8A%B8 delves into the world of online betting, offering an exciting and entertaining experience. Let’s navigate the complexities of elections and logistics while embracing the thrill of online betting.

  7. Whats up this is kinda of off topic but I was wanting to know if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML.
    I’m starting a blog soon but have no coding skills so I wanted to get advice from someone with experience.

    Any help would be greatly appreciated!

  8. A person necessarily assist to make severely posts I might state.

    This is the first time I frequented your web page and so far?
    I surprised with the research you made to make this particular post amazing.

    Fantastic process!

  9. I’ve been surfing online more than 4 hours today, yet
    I never found any interesting article like yours. It’s pretty worth enough
    for me. In my view, if all site owners and bloggers
    made good content as you did, the net will be a lot more useful than ever
    before.