Blog

Rivka Mayangsari*)

Transformasi energi menjadi salah satu agenda strategis Indonesia dalam menghadapi tantangan perubahan iklim sekaligus memperkuat daya saing ekonomi nasional. Salah satu langkah yang kini mendapat perhatian besar adalah pengembangan ekosistem hidrogen hijau sebagai fondasi baru bagi pembangunan ekonomi rendah karbon. Melalui kolaborasi pemerintah, BUMN, dan sektor industri, hidrogen hijau diproyeksikan menjadi motor penggerak transformasi energi sekaligus membuka peluang investasi, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan industri nasional.

Komitmen tersebut tercermin dari langkah PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) yang mulai membangun ekosistem hidrogen hijau secara terintegrasi. Perusahaan membidik pasar hidrogen rendah karbon untuk berbagai sektor strategis, mulai dari industri manufaktur, pembangkit listrik, hingga pengembangan bahan bakar penerbangan berkelanjutan. Langkah ini menunjukkan bahwa transisi energi di Indonesia tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan listrik, tetapi juga diarahkan untuk mendukung transformasi sektor industri secara menyeluruh.

Vice President Strategi dan Pengembangan Bisnis Biomassa PLN EPI, Anita Puspita Sari, menjelaskan bahwa pengembangan hidrogen dan amonia menjadi bagian dari strategi jangka panjang PLN Group dalam membangun sistem energi rendah karbon. Selain terus mengembangkan energi terbarukan, pembangkit nuklir, teknologi carbon capture, utilization and storage (CCUS), sistem penyimpanan energi (energy storage), serta green energy super grid, hidrogen dipandang sebagai salah satu elemen penting dalam memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi emisi gas rumah kaca.

Pemanfaatan hidrogen hijau di sektor industri diharapkan mampu meningkatkan efisiensi proses produksi sekaligus memperkuat daya saing produk Indonesia di pasar global. Seiring meningkatnya tuntutan terhadap produk ramah lingkungan, penggunaan energi bersih akan menjadi nilai tambah yang semakin penting dalam perdagangan internasional. Dengan demikian, pengembangan hidrogen hijau bukan hanya menjadi kebijakan energi, tetapi juga strategi meningkatkan daya saing industri nasional.

Selain memenuhi kebutuhan industri, PLN EPI juga melihat peluang besar pada pengembangan electro-Sustainable Aviation Fuel (e-SAF). Teknologi ini mengombinasikan hidrogen hijau dengan karbon dioksida hasil penangkapan emisi untuk menghasilkan synthetic crude yang kemudian diolah menjadi bahan bakar penerbangan rendah karbon melalui konsep closed carbon loop. Inovasi tersebut membuka peluang bagi Indonesia untuk memasuki rantai nilai industri aviasi berkelanjutan yang diperkirakan akan terus berkembang dalam beberapa dekade mendatang.

Menurut Anita Puspita Sari, kebutuhan terhadap e-SAF diprediksi meningkat seiring berkembangnya berbagai regulasi internasional yang mendorong penggunaan bahan bakar penerbangan berkelanjutan guna menekan emisi sektor aviasi. Kondisi tersebut menjadi peluang strategis bagi Indonesia untuk mengambil peran sebagai produsen energi bersih sekaligus memperluas pasar ekspor produk energi rendah karbon.

Pengembangan hidrogen hijau tidak hanya berorientasi pada aspek teknologi, tetapi juga mencakup pembangunan rantai pasok dan penciptaan pasar yang terintegrasi. PLN EPI terus memperkuat transformasi bisnis energi primer melalui pengembangan infrastruktur, peningkatan kapasitas produksi, serta kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan tersebut diharapkan mampu menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan industri hidrogen secara berkelanjutan.

Langkah PLN EPI sejalan dengan kebijakan pemerintah yang terus mempercepat pengembangan ekosistem hidrogen nasional sebagai bagian dari transisi menuju energi bersih. Pemerintah memandang hidrogen sebagai salah satu solusi strategis untuk mendukung dekarbonisasi berbagai sektor ekonomi sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil yang selama ini masih mendominasi konsumsi energi nasional.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, menyampaikan bahwa hingga saat ini Indonesia telah memiliki 93 inisiatif proyek hidrogen yang tersebar di berbagai daerah dengan nilai investasi mencapai sekitar Rp32 triliun. Capaian tersebut menunjukkan meningkatnya minat berbagai pemangku kepentingan terhadap pengembangan energi hidrogen sebagai bagian dari transformasi energi nasional.

Seluruh proyek tersebut diarahkan untuk mendukung dekarbonisasi sektor industri, transportasi, dan ketenagalistrikan. Selain berkontribusi terhadap penurunan emisi karbon, proyek-proyek tersebut juga diharapkan memperkuat ketahanan energi nasional melalui diversifikasi sumber energi yang lebih bersih, efisien, dan berkelanjutan.

Besarnya nilai investasi yang telah masuk menunjukkan bahwa pengembangan hidrogen hijau memiliki prospek ekonomi yang menjanjikan. Kehadiran berbagai proyek baru diperkirakan akan mendorong pertumbuhan industri pendukung, memperluas kesempatan kerja bagi tenaga profesional maupun tenaga teknis, serta meningkatkan kemampuan nasional dalam penguasaan teknologi energi masa depan.

Pengembangan ekosistem hidrogen hijau menjadi bukti bahwa transformasi energi dapat berjalan seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Sinergi antara pemerintah, BUMN, dunia usaha, dan pelaku riset diharapkan mampu mempercepat lahirnya industri energi baru yang memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional. Melalui investasi yang berkelanjutan, penguatan teknologi, serta pembangunan pasar yang terintegrasi, hidrogen hijau berpotensi menjadi salah satu pilar utama dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara dengan ekonomi bersih, mandiri energi, dan memiliki daya saing tinggi di tingkat global.

*) Pemerhati energi

Oleh: Adhitya Ramadani)*

Pembangunan Koridor Hidrogen Hijau (Green Hydrogen Corridor) menjadi penanda penting dalam perjalanan transisi energi Indonesia. Kehadiran koridor yang menghubungkan Jakarta, Karawang, dan Patimban sepanjang 194 kilometer menunjukkan bahwa pengembangan hidrogen nasional telah memasuki tahap implementasi yang lebih nyata. Tidak lagi berhenti pada perencanaan, Indonesia mulai membangun ekosistem hidrogen yang terintegrasi sebagai fondasi menuju sistem energi yang lebih bersih, berkelanjutan, dan berdaya saing.

Peluncuran Green Hydrogen Corridor yang beriringan dengan pengenalan Pilot Bus Hidrogen Diesel Dual Fuel (H2 DDF) dalam ajang Global Hydrogen Ecosystem Summit (GHES) 2026 menjadi momentum penting bagi pengembangan energi baru dan terbarukan. Forum internasional tersebut mempertemukan pemerintah, pelaku industri, badan usaha, akademisi, investor, lembaga riset, hingga mitra internasional dalam memperkuat kolaborasi membangun ekosistem hidrogen nasional. Melalui sinergi tersebut, Indonesia menunjukkan keseriusannya dalam menjadikan hidrogen hijau sebagai salah satu pilar utama transisi energi nasional.

Keberadaan Koridor Hidrogen Hijau memiliki arti strategis karena menjadi jalur pengembangan yang menghubungkan proses produksi, distribusi, hingga pemanfaatan hidrogen dalam berbagai sektor. Infrastruktur tersebut menjadi fondasi awal untuk mempercepat penggunaan hidrogen pada sektor transportasi, industri, dan ketenagalistrikan. Dengan adanya koridor yang terintegrasi, pengembangan hidrogen tidak hanya menjadi proyek energi, tetapi juga bagian dari transformasi ekonomi nasional menuju industri yang lebih ramah lingkungan.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menyampaikan bahwa pengembangan hidrogen sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan dan kemandirian energi nasional. Hidrogen dipandang memiliki peran strategis dalam mendukung diversifikasi sumber energi sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil. Di tengah dinamika geopolitik global yang memengaruhi stabilitas pasokan energi dunia, pengembangan hidrogen menjadi langkah antisipatif agar Indonesia memiliki sumber energi alternatif yang berasal dari potensi dalam negeri.

Lebih dari sekadar menyediakan energi bersih, Koridor Hidrogen Hijau juga membuka peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Pengembangan ekosistem hidrogen dari hulu hingga hilir akan memperkuat hilirisasi industri, meningkatkan nilai tambah sumber daya domestik, menarik investasi, menciptakan lapangan kerja baru, serta meningkatkan daya saing industri nasional. Dengan dukungan sumber energi terbarukan yang melimpah, Indonesia memiliki modal besar untuk menjadi salah satu pemain penting dalam ekonomi hidrogen global.

Meskipun pengembangan hidrogen masih menghadapi tantangan dari sisi biaya produksi yang relatif tinggi, optimisme terhadap prospek energi hidrogen terus menguat. Kemajuan teknologi dan meningkatnya investasi di sektor energi bersih diyakini akan mendorong efisiensi produksi sehingga hidrogen menjadi semakin kompetitif sebagai sumber energi masa depan. Oleh karena itu, pembangunan Koridor Hidrogen Hijau tidak hanya menjawab kebutuhan saat ini, tetapi juga menjadi investasi strategis untuk ketahanan energi jangka panjang.

Komitmen tersebut tercermin dari semakin banyaknya proyek pengembangan hidrogen yang berlangsung di berbagai wilayah Indonesia. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE), Eniya Listiani Dewi, mengatakan pengembangan hidrogen diarahkan untuk mendukung dekarbonisasi sektor industri, transportasi, dan ketenagalistrikan. Saat ini, puluhan inisiatif pengembangan ekosistem hidrogen telah berjalan dengan nilai investasi mencapai puluhan triliun rupiah, menunjukkan tingginya kepercayaan terhadap prospek energi hidrogen di Indonesia.

Selain membangun koridor utama, pengembangan hidrogen juga diperluas melalui program dedieselisasi di sejumlah daerah seperti Sumba dan Pulau Rote. Program tersebut dirancang untuk meningkatkan efisiensi pembangkitan listrik sekaligus memperluas pemanfaatan energi bersih di wilayah kepulauan. Dengan pendekatan tersebut, manfaat hidrogen tidak hanya dirasakan di kawasan industri, tetapi juga mampu mendukung pemerataan pembangunan energi hingga ke daerah.

Implementasi Koridor Hidrogen Hijau juga diperkuat melalui penerapan teknologi pada sektor transportasi. Salah satu langkah nyata adalah peluncuran Pilot Bus H2 DDF yang memanfaatkan kombinasi bahan bakar solar dan gas hidrogen. Inovasi tersebut menjadi solusi transisi yang efektif karena memungkinkan armada bus yang telah beroperasi tetap digunakan dengan emisi yang jauh lebih rendah, tanpa harus melakukan penggantian kendaraan secara menyeluruh.

Program tersebut merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian ESDM, PT PLN (Persero), Perum DAMRI, PT SUCOFINDO (Persero), dan PT Tritunggal Prakarsa Global. Kolaborasi lintas sektor tersebut memperlihatkan bahwa pembangunan ekosistem hidrogen membutuhkan sinergi antara pemerintah, badan usaha, lembaga sertifikasi, dan pelaku industri agar inovasi dapat diterapkan secara aman, efisien, dan berkelanjutan.

Selain itu, Direktur Utama PT SUCOFINDO (Persero), Sandry Pasambuna, mengatakan proses pengujian, inspeksi, dan sertifikasi menjadi bagian penting dalam memastikan teknologi hidrogen memenuhi standar keselamatan dan keandalan. Kehadiran lembaga independen dalam setiap tahapan implementasi memberikan kepastian bahwa teknologi hidrogen dapat diterapkan sesuai standar teknis yang berlaku serta siap dikembangkan secara lebih luas.

Hasil pengujian terhadap Bus H2 DDF menunjukkan penurunan emisi yang signifikan, mulai dari opasitas, karbon monoksida, karbon dioksida, hingga nitrogen oksida. Capaian tersebut membuktikan bahwa hidrogen memiliki potensi besar dalam mendukung transportasi rendah emisi sekaligus mempercepat pencapaian target dekarbonisasi nasional.

Koridor Hidrogen Hijau menjadi tonggak baru transisi energi nasional menuju sistem energi yang lebih bersih, modern, dan tangguh. Didukung kebijakan, investasi, inovasi teknologi, dan kolaborasi lintas sektor, pengembangannya diharapkan memperkuat ketahanan energi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi hijau yang berkelanjutan.

)* Penulis adalah Mahasiswa tinggal di Jakarta

Oleh: Idnan Firdaus )*

Perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari pelayanan publik, dunia usaha, pendidikan, kesehatan, hingga ekonomi kreatif.

Perubahan yang berlangsung sangat cepat itu menuntut hadirnya regulasi yang mampu memberikan kepastian sekaligus menjaga keseimbangan antara inovasi dan perlindungan. Atas dasar itu, pemerintah menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang AI sebagai pijakan awal sebelum membentuk Undang-Undang AI yang lebih komprehensif.

Kehadiran Perpres AI menjadi langkah penting dalam membangun tata kelola teknologi yang bertanggung jawab. Regulasi ini diharapkan menjadi acuan bagi kementerian, lembaga, pelaku industri, akademisi, dan masyarakat dalam memanfaatkan AI secara aman, transparan, dan memberikan manfaat bagi pembangunan nasional. Pendekatan bertahap dipilih agar pemerintah memiliki ruang untuk mengevaluasi implementasi kebijakan sebelum menyusun regulasi yang lebih luas melalui undang-undang.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Viada Hafid, menjelaskan bahwa substansi Perpres AI pada dasarnya telah selesai disusun. Menurutnya, proses penyelesaian regulasi memerlukan waktu lebih panjang karena pemerintah menerima berbagai masukan dari sejumlah pemangku kepentingan, termasuk perusahaan teknologi internasional.

Proses penyempurnaan itu menunjukkan bahwa pemerintah mengedepankan pendekatan yang inklusif dalam menyusun kebijakan. Regulasi tidak hanya disusun berdasarkan kebutuhan pemerintah, tetapi juga memperhatikan dinamika perkembangan teknologi dan aspirasi berbagai pihak yang akan terlibat dalam pengembangan maupun pemanfaatan AI di Indonesia.

Perpres AI akan mengatur berbagai aspek mendasar, mulai dari penguatan infrastruktur digital, pengembangan talenta, hingga tata kelola risiko penggunaan AI. Pemerintah juga menerapkan pendekatan berbasis risiko dengan mengelompokkan pemanfaatan AI ke dalam kategori risiko tinggi, sedang, dan rendah. Model tersebut diharapkan mampu memberikan kepastian hukum sekaligus memastikan pengawasan dilakukan secara proporsional sesuai tingkat dampak dari masing-masing penggunaan AI.

Selain mengatur tata kelola, pemerintah juga menyusun peta jalan pengembangan AI nasional. Dokumen itu memuat arah pengembangan AI pada sepuluh sektor prioritas, seperti kesehatan, pendidikan, keuangan, dan ketahanan pangan. Seluruh sektor tersebut diselaraskan dengan agenda pembangunan nasional sehingga pemanfaatan AI diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan sekaligus memperkuat daya saing Indonesia.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, menjelaskan bahwa Perpres AI memang dipersiapkan sebagai tahap awal sebelum pemerintah membentuk Undang-Undang AI. Menurutnya, regulasi tingkat presiden akan menjadi landasan untuk menguji penerapan tata kelola AI di berbagai sektor. Pengalaman dari implementasi Perpres nantinya dapat menjadi bahan evaluasi dalam menyusun regulasi yang lebih komprehensif melalui undang-undang.

Nezar juga mengungkapkan bahwa penyusunan Perpres mengenai Peta Jalan AI dan Etika AI telah diselesaikan melalui pembahasan lintas kementerian dan lembaga. Dokumen tersebut kini tinggal menunggu penetapan Presiden. Kehadiran dua regulasi itu diharapkan mampu memberikan arah yang jelas mengenai pengembangan AI sekaligus memastikan penerapannya tetap mengedepankan prinsip etika dan tanggung jawab.

Menurut Nezar, pembangunan ekosistem AI nasional tidak dapat dipisahkan dari berbagai regulasi digital lain yang telah disiapkan pemerintah. Tata kelola AI akan saling terhubung dengan kebijakan Satu Data Indonesia, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, serta regulasi mengenai keamanan dan ketahanan siber. Integrasi tersebut diyakini mampu memperkuat perlindungan data sekaligus meningkatkan kepercayaan terhadap penggunaan AI di Indonesia.

Komitmen pemerintah juga terlihat melalui kebijakan memasukkan AI sebagai salah satu subsektor baru dalam Rencana Induk Ekonomi Kreatif. Langkah tersebut menandai semakin besarnya peran teknologi digital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif nasional. Penambahan AI bersama subsektor baru lainnya memperluas cakupan ekonomi kreatif menjadi 21 subsektor yang diharapkan mampu menciptakan peluang usaha dan inovasi baru.

Menteri Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya, menilai pengembangan AI harus tetap memberikan perlindungan terhadap karya, hak cipta, serta kepentingan para kreator. Menurutnya, keberadaan AI semestinya menjadi mitra yang membantu meningkatkan produktivitas, bukan menggantikan peran manusia sebagai pencipta karya. Oleh karena itu, aspek perlindungan kreator harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan ekosistem AI nasional.

Riefky menjelaskan bahwa setelah Perpres diterbitkan, Kementerian Ekonomi Kreatif akan menyusun berbagai kebijakan turunan sesuai karakteristik sektor ekonomi kreatif. Pedoman pemanfaatan AI akan disiapkan sebagai acuan implementasi pada seluruh subsektor sehingga pemanfaatan teknologi dapat berlangsung secara bertanggung jawab tanpa mengabaikan hak kekayaan intelektual.

Pendekatan yang ditempuh pemerintah menunjukkan bahwa regulasi AI tidak hanya berorientasi pada pengendalian teknologi, tetapi juga diarahkan untuk menciptakan ekosistem yang sehat bagi inovasi. Perpres menjadi instrumen awal yang memberikan kepastian hukum, sementara berbagai kebijakan turunan akan memastikan implementasi berjalan sesuai karakteristik masing-masing sektor.

Ke depan, pengalaman penerapan Perpres AI akan menjadi modal penting dalam penyusunan Undang-Undang AI yang lebih komprehensif. Regulasi yang lebih luas nantinya diharapkan mampu menjawab perkembangan teknologi yang terus berubah sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam membangun ekosistem AI yang aman, inovatif, berdaya saing, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat serta pembangunan nasional.

*) Pengamar Kebijakan Publik

Oleh: Sigit Suryawan )*

Perkembangan kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI) telah menjadi salah satu pendorong utama transformasi digital di berbagai negara. Indonesia pun tidak ingin tertinggal dalam memanfaatkan teknologi tersebut untuk mempercepat pembangunan nasional sekaligus meningkatkan daya saing di tingkat global.

Di tengah pesatnya adopsi AI pada berbagai sektor, pemerintah memilih membangun fondasi regulasi secara bertahap agar pemanfaatan teknologi ini tetap berjalan secara aman, bertanggung jawab, dan selaras dengan kepentingan masyarakat.

Pendekatan bertahap itu diwujudkan melalui penyusunan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Peta Jalan AI beserta Etika AI. Kehadiran Perpres diposisikan sebagai landasan awal sebelum pemerintah menyusun Undang-Undang AI yang memiliki cakupan lebih luas dan komprehensif. Langkah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak terburu-buru menetapkan regulasi yang bersifat permanen, melainkan terlebih dahulu membangun kerangka kebijakan yang dapat menjadi pijakan dalam praktik implementasi AI di Indonesia.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, menjelaskan bahwa pemerintah memang telah merencanakan pembentukan Undang-Undang AI. Namun, sebelum memasuki tahapan tersebut, Peraturan Presiden akan dijadikan sebagai sarana awal untuk menguji efektivitas tata kelola AI di Indonesia.
Penyusunan Peraturan Presiden mengenai Peta Jalan AI dan Etika AI juga telah memasuki tahapan yang sangat matang. Nezar Patria menyampaikan bahwa dokumen itu sudah melalui pembahasan bersama berbagai kementerian dan lembaga. Proses lintas sektor tersebut memperlihatkan bahwa regulasi AI tidak hanya menjadi tanggung jawab satu institusi, tetapi merupakan hasil koordinasi nasional yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Kolaborasi antarkementerian menjadi faktor penting karena pemanfaatan AI menyentuh hampir seluruh bidang pembangunan. Regulasi yang disusun perlu mempertimbangkan kepentingan ekonomi, pendidikan, kesehatan, industri, pelayanan publik, hingga keamanan nasional. Pendekatan lintas sektor akan menghasilkan kebijakan yang lebih komprehensif sekaligus mampu mengakomodasi kebutuhan masing-masing bidang.

Peran Kementerian Komunikasi dan Digital difokuskan pada penyusunan kerangka regulasi, etika, dan kebijakan yang mendorong pemanfaatan AI secara bertanggung jawab. Sementara itu, implementasi teknologi AI akan menjadi kewenangan kementerian, lembaga, maupun pelaku industri sesuai karakteristik layanan yang mereka jalankan. Pembagian peran ini memperlihatkan adanya keseimbangan antara penyusunan aturan dan penerapan teknologi di lapangan.

Model tata kelola seperti itu memungkinkan setiap sektor mengembangkan inovasi sesuai kebutuhannya tanpa kehilangan arah kebijakan nasional. Pemerintah tetap memberikan ruang bagi inovasi, tetapi dalam koridor regulasi yang mampu melindungi kepentingan publik sekaligus menjaga kepastian hukum bagi seluruh pelaku ekosistem digital.

Pembangunan ekosistem AI nasional juga tidak dilakukan secara terpisah dari kebijakan digital lainnya. Nezar Patria menjelaskan bahwa berbagai regulasi yang sedang disiapkan pemerintah akan saling terhubung sehingga membentuk sistem tata kelola digital yang utuh. Integrasi tersebut mencakup Satu Data Indonesia, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, hingga regulasi mengenai keamanan dan ketahanan siber.

Komitmen pemerintah terhadap penguatan tata kelola AI juga diperkuat melalui penyelesaian berbagai regulasi yang kini memasuki tahap akhir pembahasan. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Angga Raka Prabowo, menjelaskan bahwa penyusunan Peraturan Presiden mengenai Peta Jalan AI periode 2026–2029 serta Perpres tentang Etika AI berjalan seiring dengan meningkatnya peran Indonesia dalam kerja sama internasional di bidang kecerdasan artifisial.

Langkah itu semakin strategis setelah Indonesia resmi menjadi salah satu negara pendiri World Artificial Intelligence Cooperation Organization (WAICO). Keikutsertaan tersebut memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk berpartisipasi secara aktif dalam pembentukan tata kelola AI di tingkat global. Pemerintah tidak ingin hanya menjadi pengguna teknologi yang dikembangkan negara lain, tetapi juga berkontribusi dalam penyusunan prinsip-prinsip pengelolaan AI yang berlaku secara internasional.

Angga Raka Prabowo menegaskan bahwa posisi Indonesia sebagai negara pendiri WAICO membuka peluang untuk mengambil manfaat yang lebih besar dari perkembangan AI dunia. Keterlibatan aktif dalam organisasi tersebut menjadi sarana bagi Indonesia untuk memperjuangkan kepentingan nasional sekaligus memperkuat posisi dalam ekosistem digital global yang terus berkembang.

Pemerintah juga menempatkan nilai kemanusiaan sebagai salah satu prinsip utama dalam pengembangan AI. Angga menjelaskan bahwa pemanfaatan teknologi tidak hanya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mendukung peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, serta berbagai layanan publik lainnya. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa perkembangan AI harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.

Pandangan serupa juga diperkuat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. Menurutnya, status Indonesia sebagai negara pendiri WAICO memberikan ruang untuk ikut menyusun tata kelola AI global yang inklusif, aman, tepercaya, dan berpusat pada manusia. Posisi itu menjadi modal penting agar Indonesia dapat berkontribusi dalam menentukan arah perkembangan teknologi masa depan.

Keberadaan Peraturan Presiden tentang AI pada akhirnya menjadi fondasi yang sangat penting dalam proses pembentukan Undang-Undang AI. Pengalaman implementasi yang diperoleh melalui Perpres akan menjadi dasar penyempurnaan regulasi pada tingkat undang-undang sehingga kebijakan yang lahir benar-benar sesuai dengan kebutuhan nasional.

*) Pemerhati Ekosistem Media Digital

Oleh Andini Putri )*

Di tengah dinamika ekonomi yang masih diwarnai tantangan daya beli, kepemilikan rumah tetap menjadi impian besar bagi jutaan keluarga Indonesia. Harapan tersebut terasa semakin sulit dijangkau, terutama bagi pekerja informal yang tidak memiliki penghasilan tetap maupun akses pembiayaan semudah pekerja sektor formal. Dalam situasi seperti itu, keberadaan rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menjadi salah satu kebijakan publik yang paling nyata manfaatnya. Program ini bukan hanya membantu masyarakat memperoleh tempat tinggal yang layak, tetapi juga menghadirkan kepastian melalui cicilan yang ringan dan terjangkau sehingga mampu menjadi bantalan ekonomi bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.

Hunian merupakan fondasi bagi tumbuhnya kualitas hidup keluarga, tempat anak-anak memperoleh lingkungan yang aman untuk berkembang, sekaligus simbol stabilitas sosial dan ekonomi. Bagi pekerja informal seperti pedagang kecil, pengemudi transportasi daring, nelayan, petani, pelaku UMKM, hingga pekerja harian lepas, kepemilikan rumah sering kali menjadi tujuan yang sulit diwujudkan karena pendapatan yang fluktuatif membuat mereka kesulitan memenuhi persyaratan kredit komersial. Kehadiran FLPP mengubah kondisi tersebut dengan menghadirkan skema pembiayaan yang lebih inklusif dan berpihak kepada masyarakat.

Keberhasilan penyelenggaraan Akad Massal KPR Rumah Subsidi yang digelar Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menjadi gambaran nyata besarnya kebutuhan masyarakat terhadap hunian yang layak. Dalam pelaksanaan akad massal tersebut, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk menjadi penyalur terbesar KPR subsidi FLPP dengan melayani 39.043 debitur, baik secara langsung maupun daring. Capaian tersebut memperlihatkan peran strategis BTN sebagai mitra utama pemerintah dalam memperluas akses pembiayaan perumahan.

Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu menilai keberhasilan tersebut merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak yang membangun ekosistem pembiayaan perumahan nasional semakin kuat. Dukungan berbagai pemangku kepentingan, memperbesar kapasitas pembiayaan sehingga semakin banyak keluarga dapat memperoleh rumah pertama mereka. Besarnya jumlah debitur yang mengikuti akad juga menjadi indikator bahwa kebutuhan masyarakat terhadap rumah layak belum pernah surut.

Rumah subsidi tidak hanya memberikan aset jangka panjang, tetapi juga menciptakan rasa aman dalam mengelola keuangan rumah tangga. Dampak ekonomi dari kepemilikan rumah subsidi juga sangat luas. Ketika sebuah keluarga berhasil memiliki rumah sendiri, mereka tidak lagi terbebani biaya kontrakan yang terus meningkat setiap tahun. Dana yang sebelumnya digunakan untuk membayar sewa dapat dialihkan untuk pendidikan anak, kebutuhan kesehatan, modal usaha, maupun tabungan keluarga. Efek berganda seperti ini memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat secara bertahap sekaligus memperkuat daya tahan ekonomi keluarga.

Selain itu, aktivitas pembangunan rumah mendorong bergeraknya industri bahan bangunan, jasa konstruksi, transportasi, hingga sektor perdagangan lokal. Setiap unit rumah yang dibangun menciptakan lapangan kerja baru serta menghidupkan aktivitas ekonomi di daerah. Oleh karena itu, investasi pemerintah dalam pembiayaan rumah subsidi bukan semata-mata pengeluaran sosial, melainkan investasi produktif yang memberikan dampak berantai terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Presiden Prabowo Subianto menempatkan penyediaan rumah layak sebagai salah satu kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi melalui sinergi antara pemerintah, sektor perbankan, pengembang, dan seluruh pemangku kepentingan. Pendekatan kolaboratif tersebut menjadi fondasi penting dalam mempercepat penyediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan dukungan seluruh ekosistem pembiayaan, kapasitas pembangunan dan penyaluran rumah subsidi dapat terus diperluas sehingga semakin banyak keluarga memperoleh kesempatan untuk memiliki rumah sendiri.

Komitmen pemerintah juga tercermin dari peningkatan penyaluran FLPP yang terus menunjukkan tren positif. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menjelaskan bahwa keberhasilan program rumah subsidi merupakan hasil kerja berkelanjutan lintas pemerintahan yang terus diperkuat. Data menunjukkan penyaluran FLPP meningkat dari sekitar 228 ribu unit pada 2023 menjadi sekitar 278 ribu unit pada tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo. Angka tersebut menunjukkan bahwa keberpihakan terhadap masyarakat berpenghasilan rendah diwujudkan melalui kebijakan yang semakin konkret.

Peningkatan kuota rumah subsidi juga menjadi sinyal bahwa pemerintah memahami besarnya kebutuhan masyarakat akan hunian terjangkau. Langkah tersebut memberikan optimisme bahwa akses terhadap kepemilikan rumah tidak lagi menjadi hak eksklusif kelompok berpenghasilan tetap, melainkan semakin terbuka bagi pekerja informal. Karena itu, memberikan akses rumah yang layak kepada kelompok ini merupakan bentuk keadilan sosial sekaligus investasi bagi masa depan bangsa.

Akan tetapi, tantangan terbesar bukan hanya mempertahankan jumlah penyaluran rumah subsidi, tetapi juga memastikan kualitas hunian, serta kemudahan proses pembiayaan. Inovasi layanan digital, penyederhanaan proses administrasi, dan perluasan jangkauan pembiayaan perlu terus dilakukan agar semakin banyak pekerja informal yang dapat mengakses program ini. Ketika rumah layak dapat dimiliki melalui cicilan yang ringan dan terukur, maka negara sesungguhnya sedang membangun fondasi kesejahteraan yang kokoh. Rumah subsidi akhirnya bukan sekadar program pembangunan fisik, melainkan instrumen penting untuk memperkuat ketahanan ekonomi keluarga, serta memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk hidup sejahtera.

)* penulis merupakan pengamat kebijakan publik

Oleh: Zhafran Goldwin)*

Memiliki rumah yang layak masih menjadi impian jutaan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Indonesia. Di tengah kenaikan harga tanah dan bangunan serta meningkatnya kebutuhan hidup, kemampuan masyarakat memenuhi syarat pembiayaan perumahan masih menjadi tantangan utama. Untuk menjawab persoalan tersebut, pemerintah membuka skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi dengan tenor hingga 40 tahun agar akses terhadap hunian layak semakin luas dengan cicilan yang lebih terjangkau.

Pemerintah resmi membuka peluang bagi masyarakat untuk mengambil KPR subsidi dengan tenor hingga 40 tahun sebagai bagian dari upaya meningkatkan keterjangkauan kepemilikan rumah. Kebijakan ini diharapkan mampu memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak melalui skema pembiayaan yang lebih fleksibel dan sesuai kemampuan.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memastikan kebijakan tenor KPR subsidi hingga 40 tahun sudah dapat diterapkan. Menurut Maruarar, implementasi kebijakan tersebut merupakan hasil koordinasi Kementerian PKP bersama BP Tapera, Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan para pemangku kepentingan lainnya sehingga memiliki dasar yang kuat dalam pelaksanaannya.

Meski demikian, pemerintah tidak mewajibkan masyarakat mengambil tenor terpanjang. Maruarar menegaskan masyarakat tetap diberikan keleluasaan memilih jangka waktu kredit sesuai kemampuan, mulai dari 10 tahun, 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun hingga maksimal 40 tahun. Fleksibilitas tersebut memungkinkan masyarakat menentukan skema pembiayaan yang paling sesuai dengan kondisi keuangan keluarga.

Kebijakan ini berangkat dari kenyataan bahwa kendala terbesar masyarakat bukan hanya harga rumah, tetapi juga besarnya cicilan bulanan. Banyak keluarga memiliki penghasilan tetap, namun belum memenuhi persyaratan kemampuan bayar yang ditetapkan perbankan. Dengan tenor yang lebih panjang, besaran angsuran menjadi lebih ringan sehingga semakin banyak MBR berpeluang memperoleh pembiayaan rumah subsidi.

Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memastikan perbankan mampu menyalurkan Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) dengan tenor hingga 40 tahun. Hal ini dimungkinkan karena sebagian besar sumber pendanaannya berasal dari pemerintah.

Direktur BTN Hirwandi Gafar mengatakan skema pendanaan tersebut membuat perbankan tetap memiliki ruang untuk menyalurkan pembiayaan jangka panjang bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dukungan pemerintah melalui FLPP juga menjaga keberlanjutan pembiayaan rumah subsidi sekaligus memperluas jangkauan penerima manfaat.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menjelaskan bahwa perpanjangan tenor hingga 40 tahun akan memperluas jangkauan penerima manfaat rumah subsidi karena kemampuan bayar masyarakat menjadi lebih baik. Angsuran bulanan yang lebih ringan memungkinkan lebih banyak keluarga memenuhi syarat kelayakan kredit sehingga kesempatan memiliki rumah semakin terbuka.

Dukungan terhadap kebijakan ini juga datang dari berbagai kalangan karena diyakini mampu memberikan dampak positif terhadap sektor perumahan nasional. Meningkatnya jumlah masyarakat yang membeli rumah akan mendorong pembangunan perumahan, menciptakan lapangan kerja, serta menggerakkan industri pendukung seperti semen, baja, keramik, kaca, furnitur, dan jasa konstruksi. Efek berganda tersebut diharapkan mampu memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional.

Di sisi lain, Kementerian PKP menegaskan akan terus memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan guna menghadirkan kebijakan perumahan yang berpihak kepada rakyat, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Kolaborasi antara pemerintah, perbankan, BP Tapera, pengembang, dan sektor swasta menjadi faktor penting dalam mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dalam kesempatan yang sama mendorong agar BP Tapera terus memperkuat kerja sama dengan kalangan pekerja dan buruh. Menurutnya, kelompok pekerja merupakan salah satu segmen terbesar yang membutuhkan akses terhadap pembiayaan rumah yang terjangkau. Sinergi tersebut diharapkan mampu meningkatkan jumlah pekerja yang dapat memanfaatkan program rumah subsidi sekaligus memperkuat kesejahteraan tenaga kerja.

Meski menawarkan banyak kemudahan, masyarakat tetap perlu memahami bahwa tenor yang lebih panjang akan menghasilkan total pembayaran yang lebih besar dibanding tenor yang lebih singkat. Oleh karena itu, pemilihan jangka waktu kredit perlu disesuaikan dengan kemampuan finansial masing-masing keluarga. Fleksibilitas yang diberikan pemerintah justru memberikan ruang bagi masyarakat untuk memilih skema pembiayaan yang paling sesuai dengan kebutuhan.

Kebijakan tenor KPR subsidi hingga 40 tahun merupakan langkah strategis pemerintah untuk memperluas akses kepemilikan rumah bagi MBR. Rumah bukan sekadar tempat tinggal, tetapi juga fondasi bagi peningkatan kualitas hidup, kesehatan, pendidikan, dan produktivitas keluarga. Dengan dukungan pembiayaan yang lebih terjangkau serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, semakin banyak masyarakat memiliki kesempatan mewujudkan impian memiliki hunian layak. Kebijakan ini diharapkan mampu mengurangi backlog perumahan sekaligus memperkuat pembangunan ekonomi yang inklusif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dalam jangka panjang, semakin luas kepemilikan rumah juga diharapkan memperkuat ketahanan sosial, mendorong tumbuhnya kawasan permukiman yang lebih tertata, meningkatkan produktivitas keluarga, serta memberikan rasa aman dan kepastian tempat tinggal bagi generasi mendatang. Dengan demikian, manfaat kebijakan ini tidak hanya dirasakan saat ini, tetapi juga menjadi investasi sosial dan ekonomi bagi pembangunan nasional yang berkelanjutan.

*) Penulis adalah Content Writer di Medical Groovia