Blog

Oleh: Alexander Royce*)

Indonesia memiliki kekayaan keanekaragaman hayati yang menempatkannya sebagai salah satu negara dengan potensi terbesar dalam pengembangan ekonomi hijau. Di tengah tantangan perubahan iklim dan degradasi lingkungan, pemerintah mulai mengarahkan kekayaan alam tersebut menjadi sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui pengembangan biodiversity credit. Kebijakan ini menjadi langkah strategis karena menghubungkan upaya konservasi dengan mekanisme pembiayaan inovatif, sehingga pelestarian lingkungan tidak hanya memberikan manfaat ekologis, tetapi juga nilai ekonomi yang nyata.

Berbeda dengan carbon credit yang berorientasi pada pengurangan emisi, biodiversity credit memberikan insentif bagi perlindungan dan pemulihan keanekaragaman hayati. Sejalan dengan meningkatnya tren pembiayaan berbasis alam (nature-based finance) di tingkat global, instrumen ini membuka peluang masuknya investasi berkelanjutan ke kawasan konservasi, hutan, mangrove, dan ekosistem bernilai tinggi lainnya. Dengan modal sumber daya alam yang melimpah, Indonesia memiliki posisi yang kuat untuk menjadikan biodiversity credit sebagai salah satu fondasi pembiayaan ekonomi hijau sekaligus memperkuat daya saing nasional di era pembangunan berkelanjutan.

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) M. Jumhur Hidayat menegaskan bahwa pemerintah tengah mempersiapkan pengembangan biodiversity credit sebagai instrumen ekonomi lingkungan yang mampu mengubah cara pandang terhadap konservasi. Menurutnya, kekayaan biodiversitas Indonesia harus dikelola sebagai modal pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Ia berpandangan bahwa skema tersebut akan menjadi sumber pembiayaan baru yang mampu menarik investasi berkelanjutan, memperkuat perlindungan kawasan bernilai konservasi tinggi, serta meningkatkan daya saing Indonesia dalam pasar ekonomi hijau global. Jumhur juga menekankan bahwa pemerintah akan memastikan penyusunan regulasi dan tata kelola dilakukan secara kredibel, transparan, dan memenuhi standar internasional agar memperoleh kepercayaan investor sekaligus memberikan manfaat yang adil bagi masyarakat di sekitar kawasan konservasi.

Langkah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak lagi memandang perlindungan lingkungan sebagai kebijakan sektoral semata, melainkan bagian dari strategi pembangunan nasional. Pendekatan ini penting mengingat tren investasi global semakin mengutamakan proyek yang memiliki dampak positif terhadap keberlanjutan. Dengan kesiapan regulasi yang matang, Indonesia berpeluang menjadi salah satu pusat perdagangan biodiversity credit di kawasan Asia Tenggara.

Pandangan tersebut diperkuat oleh Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLH/BPLH, Rasio Ridho Sani, yang menjelaskan bahwa biodiversity credit pada dasarnya merupakan mekanisme untuk memberikan penghargaan ekonomi kepada pihak-pihak yang berhasil menjaga dan meningkatkan kualitas keanekaragaman hayati. Menurutnya, skema ini bukan sekadar instrumen finansial, tetapi juga menjadi cara baru untuk memastikan bahwa upaya konservasi memiliki nilai ekonomi yang terukur. Ia menilai keberhasilan implementasi akan sangat bergantung pada sistem pengukuran, pelaporan, dan verifikasi yang kuat sehingga setiap kredit benar-benar mencerminkan peningkatan kualitas ekosistem yang dapat dipertanggungjawabkan.

Rasio juga menekankan pentingnya pelibatan masyarakat adat, komunitas lokal, pelaku usaha, akademisi, hingga pemerintah daerah dalam pengembangan skema tersebut. Dengan kolaborasi yang baik, manfaat ekonomi dari konservasi tidak hanya dirasakan oleh investor, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang selama ini menjadi penjaga utama kawasan bernilai ekologis tinggi. Pendekatan kolaboratif seperti ini sekaligus memperkuat prinsip pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

Sementara itu, Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas, Teguh Sambodo, memandang bahwa biodiversity credit memiliki posisi strategis dalam mendukung transformasi ekonomi Indonesia menuju pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim. Ia menilai instrumen pembiayaan inovatif tersebut akan membantu menutup kebutuhan pendanaan konservasi yang selama ini tidak dapat sepenuhnya dipenuhi oleh anggaran pemerintah. Menurutnya, keterlibatan sektor swasta menjadi faktor penting agar upaya pelestarian lingkungan dapat berlangsung secara berkelanjutan tanpa membebani fiskal negara.

Teguh juga menegaskan bahwa pengembangan biodiversity credit sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional yang menempatkan ekonomi hijau sebagai salah satu mesin pertumbuhan baru. Integrasi antara perlindungan keanekaragaman hayati, investasi berkelanjutan, serta penciptaan lapangan kerja hijau diyakini akan meningkatkan daya tahan ekonomi Indonesia dalam jangka panjang. Dengan perencanaan yang terintegrasi, instrumen tersebut dapat mendukung pencapaian target pembangunan berkelanjutan sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam berbagai forum lingkungan internasional.

Pemerintah terus memperkuat agenda ekonomi hijau melalui berbagai kebijakan, seperti rehabilitasi hutan dan mangrove, pengembangan perdagangan karbon, restorasi gambut, serta implementasi Nilai Ekonomi Karbon (NEK). Dalam konteks tersebut, biodiversity credit menjadi instrumen pelengkap yang dapat memperluas sumber pembiayaan konservasi sekaligus memperkuat ekosistem investasi hijau di Indonesia.

Pengembangan biodiversity credit mencerminkan komitmen pemerintah dalam mengintegrasikan pelestarian lingkungan dengan pertumbuhan ekonomi. Dengan tata kelola yang baik dan kolaborasi berbagai pihak, Indonesia memiliki peluang besar menjadi salah satu pelopor ekonomi hijau di kawasan, sekaligus membuktikan bahwa konservasi alam dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

*) Penulis merupakan Pengamat Sosial

Oleh: Bagas Nurahman)*

Pengembangan pasar karbon berbasis mangrove menjadi salah satu peluang strategis Indonesia dalam memperkuat ekonomi hijau sekaligus menciptakan lapangan kerja berkelanjutan. Melalui mekanisme perdagangan karbon, upaya pelestarian lingkungan tidak lagi dipandang sebagai kegiatan konservasi semata, tetapi juga menjadi sumber nilai ekonomi yang mampu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Model pembangunan ini diyakini mampu menghadirkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Potensi tersebut semakin besar mengingat Indonesia memiliki kawasan mangrove terluas di dunia dengan kemampuan menyerap karbon yang sangat tinggi. Pemanfaatan potensi tersebut melalui pasar karbon membuka peluang investasi baru sekaligus mendorong lahirnya berbagai pekerjaan hijau (green jobs), mulai dari rehabilitasi, pemeliharaan, pemantauan ekosistem, hingga pengelolaan kredit karbon. Dengan demikian, mangrove tidak hanya menjadi benteng alami kawasan pesisir, tetapi juga aset ekonomi yang memiliki nilai strategis bagi pembangunan nasional.

Komitmen pemerintah dalam mengembangkan pasar karbon mangrove kembali ditegaskan pada puncak peringatan Hari Mangrove Sedunia 2026 di Pelabuhan Ekowisata Mangrove Batu Lumbang, Kota Denpasar. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Moh Jumhur Hidayat, mengatakan pemulihan lingkungan merupakan bagian penting dari strategi pembangunan ekonomi masa depan. Menurutnya, menjaga kelestarian alam tidak menghambat pertumbuhan ekonomi, melainkan menciptakan sumber ekonomi baru yang mampu memberikan manfaat bagi lingkungan sekaligus masyarakat.

Menurut Moh Jumhur Hidayat, mangrove memiliki kemampuan menyerap karbon empat hingga lima kali lebih besar dibandingkan berbagai jenis tanaman lainnya. Kemampuan tersebut menjadikan mangrove sebagai salah satu penyerap karbon alami paling efektif dalam mendukung pengurangan emisi gas rumah kaca. Di tengah meningkatnya kebutuhan global untuk menekan emisi karbon, potensi tersebut menjadi modal penting bagi Indonesia untuk mengembangkan perdagangan karbon yang semakin diminati berbagai negara maupun pelaku usaha.

Melalui mekanisme pasar karbon, kawasan mangrove yang berhasil dipulihkan akan menghasilkan kredit karbon berdasarkan jumlah emisi yang mampu diserap. Kredit karbon tersebut memiliki nilai ekonomi sehingga dapat diperdagangkan kepada pihak yang membutuhkan kompensasi atas emisi karbon yang dihasilkan. Skema ini memberikan insentif ekonomi bagi seluruh pihak yang terlibat dalam menjaga keberlanjutan ekosistem mangrove, sekaligus mendorong investasi pada sektor lingkungan yang produktif.

Pengembangan pasar karbon juga menghadirkan harapan baru bagi terbukanya lapangan kerja hijau. Masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan mangrove memiliki kesempatan terlibat dalam kegiatan pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemantauan, hingga pengelolaan kawasan secara berkelanjutan. Aktivitas tersebut membutuhkan tenaga kerja yang kompeten sehingga menciptakan peluang pekerjaan baru yang tidak hanya menghasilkan pendapatan, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap pelestarian lingkungan.

Lebih dari itu, masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan mangrove juga berpeluang memperoleh manfaat ekonomi melalui mekanisme pembagian hasil (benefit sharing) dari perdagangan karbon. Skema tersebut menjadi bentuk penghargaan terhadap kontribusi masyarakat dalam menjaga ekosistem yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Dengan demikian, manfaat pasar karbon tidak hanya dirasakan oleh pemerintah maupun pelaku usaha, tetapi juga langsung menyentuh masyarakat yang menjadi garda terdepan dalam menjaga kawasan mangrove.

Menurut Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Moh Jumhur Hidayat, pemerintah saat ini terus menghitung potensi ekonomi dari kegiatan menjaga, memelihara, dan memulihkan lingkungan melalui mekanisme pasar karbon. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa pembangunan ekonomi hijau mampu memberikan manfaat nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus memperluas kesempatan kerja di berbagai daerah.

Selama ini rehabilitasi mangrove banyak didukung melalui program pemerintah. Pengembangannya diarahkan agar semakin melibatkan dunia usaha, investor, lembaga keuangan, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Kolaborasi tersebut diharapkan mempercepat pemulihan kawasan mangrove sekaligus meningkatkan nilai ekonomi yang dihasilkan melalui perdagangan karbon. Dengan semakin luasnya partisipasi berbagai pihak, pasar karbon mangrove berpotensi menjadi salah satu sektor ekonomi baru yang kompetitif di tingkat global.

Sementara itu, Wakil Menteri Kehutanan, Rohmat Marzuki mengatakan pengembangan perdagangan karbon di kawasan mangrove dengan melibatkan masyarakat secara aktif agar manfaat ekonomi dari pengelolaan lingkungan dapat kembali dirasakan oleh warga sekitar. Pendekatan tersebut dinilai mampu memperkuat kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan kawasan mangrove sebagai aset strategis bangsa.

Pengembangan perdagangan karbon berbasis mangrove juga menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat ekonomi hijau sekaligus mendukung pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca. Melalui pengelolaan mangrove yang berkelanjutan, Indonesia diharapkan mampu mengoptimalkan potensi ekosistem pesisir sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru yang tetap menjaga kelestarian lingkungan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah pesisir.

Pengembangan pasar karbon mangrove menunjukkan bahwa perlindungan lingkungan dapat berjalan seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Melalui pengelolaan mangrove yang berkelanjutan, Indonesia memiliki peluang besar membangun ekosistem ekonomi hijau yang mampu menarik investasi, memperluas lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir, sekaligus mendukung pencapaian target penurunan emisi nasional. Dengan potensi tersebut, pasar karbon mangrove menjadi harapan baru bagi terciptanya lapangan kerja hijau yang memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat, lingkungan, dan perekonomian Indonesia.

)* Penulis adalah Mahasiswa tinggal di Jakarta

Oleh: Dhita Karuniawati )*

Perkembangan teknologi digital telah mengubah hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat, termasuk cara kelompok teroris menyebarkan ideologi dan merekrut anggota baru. Jika dahulu proses radikalisasi identik dengan pertemuan tertutup atau jaringan organisasi tertentu, kini proses tersebut dapat berlangsung melalui media sosial, aplikasi percakapan, forum daring, hingga permainan (game) online. Kondisi ini menjadikan anak dan remaja sebagai kelompok yang paling rentan karena merupakan pengguna internet yang aktif, memiliki rasa ingin tahu tinggi, dan masih berada pada fase pencarian jati diri.

Ancaman tersebut menjadi perhatian serius pemerintah. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menegaskan bahwa pola ancaman terorisme telah bergeser secara signifikan ke ruang digital. Kepala BNPT, Eddy Hartono mengatakan bahwa jaringan teroris saat ini memanfaatkan ruang siber sebagai sarana utama untuk menjalankan tiga aktivitas sekaligus, yaitu propaganda, rekrutmen, dan pendanaan. Proses tersebut tidak lagi membutuhkan pertemuan fisik karena teknologi memungkinkan penyebaran paham ekstrem dilakukan secara cepat, masif, dan sulit terdeteksi. Perempuan, anak, dan remaja menjadi sasaran utama karena dinilai lebih mudah dipengaruhi melalui pendekatan psikologis dan emosional.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa ancaman terorisme tidak lagi hanya berkaitan dengan aksi kekerasan, tetapi juga perang memperebutkan cara berpikir masyarakat di dunia maya. Konten propaganda yang dikemas dalam bentuk video pendek, meme, diskusi komunitas, maupun narasi keagamaan atau ideologis yang dipelintir dapat menarik perhatian anak-anak tanpa mereka menyadari bahwa sedang menjadi target indoktrinasi.

Kondisi ini semakin mengkhawatirkan karena proses radikalisasi digital berlangsung secara bertahap. Pelaku biasanya membangun kedekatan melalui percakapan ringan, komunitas hobi, atau permainan daring sebelum perlahan memperkenalkan narasi kebencian, intoleransi, dan pembenaran terhadap tindakan kekerasan. Pendekatan semacam ini jauh lebih sulit dikenali oleh orang tua maupun guru dibandingkan rekrutmen secara konvensional.

Data pemerintah menunjukkan bahwa persoalan ini bukan sekadar ancaman potensial. Sepanjang 2024 hingga 2025, pemerintah telah melaksanakan rehabilitasi terhadap sekitar 250 anak yang terpapar paham ekstremisme berbasis kekerasan. Program tersebut dilakukan melalui pendekatan psikologis, pendidikan, pendampingan keluarga, dan penguatan nilai-nilai kebangsaan agar anak-anak dapat kembali berkembang secara sehat serta terhindar dari pengaruh kelompok ekstrem. Fakta tersebut menunjukkan bahwa anak-anak memang telah menjadi sasaran nyata penyebaran ideologi radikal sehingga memerlukan penanganan yang komprehensif.

Upaya rehabilitasi menjadi bukti bahwa pendekatan terhadap anak tidak dapat mengandalkan penegakan hukum semata. Anak yang terpapar lebih tepat dipandang sebagai korban manipulasi ideologi yang membutuhkan pemulihan sekaligus pendampingan berkelanjutan. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, keluarga, sekolah, tokoh agama, dan masyarakat menjadi faktor yang menentukan keberhasilan pencegahan.

Di tingkat keluarga, peran orang tua merupakan benteng pertama. Literasi digital tidak cukup hanya mengajarkan anak menggunakan teknologi, tetapi juga membangun kemampuan berpikir kritis terhadap informasi yang mereka konsumsi. Orang tua perlu memahami aplikasi, platform, dan komunitas digital yang digunakan anak, sekaligus membangun komunikasi terbuka agar anak merasa aman menceritakan pengalaman mereka di internet. Pengawasan yang dilakukan secara dialogis jauh lebih efektif dibandingkan pembatasan yang bersifat represif.

Sekolah juga memiliki tanggung jawab strategis. Pendidikan karakter, moderasi beragama, toleransi, serta kemampuan memilah informasi harus menjadi bagian dari pembelajaran sehari-hari. Guru tidak hanya berfungsi sebagai pengajar, tetapi juga pendamping yang mampu mengenali perubahan perilaku peserta didik, seperti kecenderungan menarik diri, menunjukkan kebencian terhadap kelompok tertentu, atau mengonsumsi konten ekstrem secara berlebihan.

Di sisi lain, pemerintah terus memperkuat strategi pencegahan melalui peningkatan literasi digital dan kolaborasi lintas sektor. BNPT menilai keberhasilan Indonesia menjaga tren penurunan aksi terorisme dalam beberapa tahun terakhir merupakan hasil kerja sama aparat keamanan, kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, akademisi, tokoh agama, organisasi masyarakat, media, serta partisipasi aktif masyarakat. Namun demikian, keberhasilan tersebut tidak boleh membuat seluruh pihak lengah karena kelompok teroris terus beradaptasi mengikuti perkembangan teknologi digital.

Hal senada juga disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Djamari Chaniago yang meminta seluruh elemen bangsa tetap waspada meskipun angka terorisme mengalami penurunan. Menurutnya, kewaspadaan harus terus dipelihara karena ancaman dapat muncul dalam bentuk baru yang memanfaatkan perkembangan teknologi dan ruang digital sebagai media penyebaran pengaruh. Sikap antisipatif menjadi kunci agar keberhasilan yang telah dicapai tidak berubah menjadi kelengahan.

Media massa dan platform digital juga memiliki tanggung jawab penting dalam membatasi penyebaran propaganda ekstremisme. Penguatan sistem moderasi konten, percepatan penanganan akun penyebar kebencian, serta peningkatan edukasi publik mengenai keamanan digital perlu dilakukan secara berkelanjutan. Bersamaan dengan itu, masyarakat harus didorong menjadi pengguna internet yang aktif melaporkan konten berbahaya dan tidak mudah menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.

Melindungi anak dan remaja dari rekrutmen terorisme digital bukan hanya tugas aparat keamanan, melainkan tanggung jawab bersama. Ketahanan generasi muda harus dibangun melalui keluarga yang harmonis, pendidikan yang inklusif, literasi digital yang kuat, serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Dengan langkah tersebut, ruang digital dapat menjadi tempat yang aman bagi anak untuk belajar, berkreasi, dan berkembang tanpa terjebak dalam propaganda ekstremisme yang mengancam masa depan bangsa.

*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

Oleh : Gavin Asadit )*

Perkembangan teknologi digital telah membawa banyak manfaat bagi masyarakat, mulai dari kemudahan akses informasi hingga percepatan transformasi ekonomi. Namun, di balik berbagai peluang tersebut, ruang siber juga menghadirkan tantangan baru berupa penyebaran paham radikal, propaganda ekstremisme, rekrutmen anggota kelompok teror, hingga pendanaan terorisme melalui platform digital. Pemerintah memandang ancaman tersebut sebagai bentuk baru terorisme yang membutuhkan pendekatan penanganan yang lebih adaptif dan kolaboratif. Oleh karena itu, sepanjang 2026 pemerintah terus memperkuat strategi nasional dalam menghadapi terorisme digital melalui sinergi antara Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), aparat penegak hukum, penyelenggara platform digital, serta masyarakat.

Perubahan pola penyebaran paham radikal menjadi perhatian serius pemerintah. Jika sebelumnya proses radikalisasi banyak berlangsung melalui pertemuan langsung, kini media sosial, aplikasi percakapan, forum daring, hingga berbagai platform digital menjadi sarana utama penyebaran propaganda. Laporan tren terorisme yang dipublikasikan BNPT bersama UNDP menunjukkan bahwa sebagian pelaku tindak pidana terorisme dalam beberapa tahun terakhir pertama kali terpapar konten ekstremis melalui internet, bahkan terdapat pelaku yang seluruh aktivitas radikalisasinya berlangsung di ruang digital. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa ancaman terorisme kini semakin bergeser ke ranah siber sehingga strategi pencegahan harus ikut bertransformasi dengan memperkuat literasi digital, pengawasan ruang siber, serta ketahanan masyarakat terhadap propaganda ekstremisme.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono, menegaskan bahwa pencegahan terorisme tidak lagi hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga harus mengedepankan upaya preventif melalui penguatan ketahanan masyarakat di ruang digital. Menurutnya, BNPT terus memperkuat strategi kontra narasi, meningkatkan kerja sama dengan kementerian dan lembaga terkait, serta memperluas edukasi kepada generasi muda agar mampu mengenali dan menolak berbagai bentuk propaganda ekstremisme yang beredar melalui internet. Ia menilai kolaborasi lintas sektor menjadi kunci karena ancaman digital berkembang sangat cepat dan tidak mengenal batas wilayah.

Sejalan dengan penguatan strategi pencegahan, pemerintah juga memperkuat tata kelola ruang digital melalui berbagai regulasi dan kebijakan. Kementerian Komunikasi dan Digital terus meningkatkan kerja sama dengan BNPT dalam mempersempit ruang gerak penyebaran konten radikal, termasuk melalui implementasi kebijakan perlindungan anak di ruang digital dan peningkatan pengawasan terhadap platform digital.

Pemerintah menilai bahwa ruang digital yang sehat harus dibangun melalui keseimbangan antara perlindungan kebebasan berekspresi dan perlindungan masyarakat dari konten yang mengandung unsur radikalisme, kekerasan, maupun propaganda terorisme. Pendekatan tersebut dilakukan secara bertahap melalui penguatan sistem pengawasan, peningkatan literasi digital, serta koordinasi dengan penyelenggara platform digital nasional maupun global.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid mengatakan bahwa transformasi digital harus berjalan beriringan dengan penguatan keamanan ruang siber. Menurutnya, pemerintah tidak hanya berfokus mempercepat digitalisasi layanan publik dan ekonomi digital, tetapi juga memastikan masyarakat memperoleh perlindungan dari berbagai ancaman yang berkembang di internet. Ia menilai literasi digital menjadi salah satu instrumen penting untuk membangun daya tahan masyarakat terhadap disinformasi, propaganda radikal, penipuan digital, maupun berbagai bentuk kejahatan siber lainnya. Karena itu, pemerintah terus memperluas program literasi digital, meningkatkan kolaborasi dengan dunia pendidikan, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam menciptakan ekosistem digital yang sehat, aman, dan bertanggung jawab.

Selain memperkuat regulasi, pemerintah juga mengembangkan pendekatan kolaboratif melalui pelibatan organisasi masyarakat, lembaga pendidikan, komunitas pemuda, serta mitra internasional. Program penguatan ketahanan pemuda terhadap ekstremisme berbasis digital yang dijalankan BNPT bersama UNDP menjadi salah satu contoh bagaimana pemerintah membangun pencegahan dari tingkat komunitas. Melalui program tersebut, generasi muda didorong menjadi agen perdamaian yang mampu memproduksi narasi positif, meningkatkan literasi digital, serta mengembangkan budaya dialog di ruang siber. Pendekatan ini diyakini lebih efektif dalam membangun ketahanan masyarakat dibandingkan hanya mengandalkan langkah represif semata.

Sementara, Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital, Alexander Sabar, menyampaikan bahwa pengawasan ruang digital akan terus diperkuat melalui pemanfaatan teknologi, peningkatan koordinasi antarlembaga, serta kerja sama dengan penyelenggara platform digital. Menurutnya, perkembangan teknologi menuntut pemerintah memiliki sistem pengawasan yang semakin adaptif agar penyebaran konten berbahaya dapat ditangani secara cepat tanpa menghambat pertumbuhan ekosistem digital nasional. Ia menegaskan bahwa penguatan keamanan ruang digital merupakan bagian dari upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap transformasi digital yang sedang berlangsung di Indonesia.

Ancaman terorisme digital merupakan tantangan baru yang membutuhkan respons yang semakin modern dan kolaboratif. Pemerintah meyakini bahwa keberhasilan menjaga keamanan nasional di era digital tidak hanya ditentukan oleh kemampuan aparat penegak hukum, tetapi juga oleh meningkatnya literasi digital masyarakat, kuatnya koordinasi antarlembaga, serta partisipasi aktif seluruh elemen bangsa dalam menjaga ruang siber. Dengan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, pengembangan kontra narasi, dan kolaborasi yang semakin luas, Indonesia memiliki fondasi yang semakin kuat untuk menghadapi ancaman terorisme digital. Langkah tersebut diharapkan mampu memastikan bahwa transformasi digital nasional berlangsung secara aman, inklusif, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi pembangunan serta ketahanan nasional..

)* Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial dan Kemasyarakatan

Oleh: Zhafran Goldwin)*

Pembangunan sektor perumahan kini dipandang sebagai instrumen strategis untuk menggerakkan perekonomian nasional. Investasi di sektor ini menciptakan efek berganda karena melibatkan rantai pasok yang panjang, mulai dari industri bahan bangunan, jasa konstruksi, transportasi, hingga perdagangan dan usaha mikro di sekitar kawasan hunian. Di Indonesia, perluasan program rumah subsidi menjadi langkah yang berpotensi memperkuat ekonomi daerah sekaligus menciptakan lapangan kerja baru.

Pemerintah menjaga fokus pada program rumah bersubsidi sebagai bagian dari strategi pemulihan ekonomi nasional sekaligus upaya menyelesaikan backlog hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kebijakan itu dilaksanakan bukan sekadar memenuhi kebutuhan tempat tinggal, tetapi juga untuk menggerakkan aktivitas ekonomi lokal melalui rantai pasok konstruksi dan jasa terkait.

Kebutuhan masyarakat terhadap hunian layak masih tinggi, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah. Karena itu, pembangunan rumah subsidi tidak hanya menjawab kebutuhan dasar, tetapi juga menjadi motor penggerak aktivitas ekonomi. Permintaan terhadap semen, baja, batu bata, keramik, kayu, kaca, instalasi listrik, sanitasi, hingga jasa logistik meningkat seiring pembangunan kawasan perumahan. Kondisi ini membuka peluang bagi pelaku usaha lokal untuk memperluas produksi sekaligus menyerap tenaga kerja.

Pemerintah terus mempercepat pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah melalui kemudahan pembiayaan, penyederhanaan regulasi, dan dukungan kepada pemerintah daerah. Berbagai insentif diberikan agar biaya pembangunan lebih efisien sehingga semakin banyak rumah yang dapat dibangun bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait menyatakan peningkatan target 350 ribu unit rumah subsidi menjadi prioritas pemerintah. Menurut arahan kementerian, peningkatan kuota itu diharapkan memperbesar efek berganda bagi sektor konstruksi dan usaha penunjang. Maruarar juga menekankan dampak lapangan kerja yang muncul dari aktivitas pembangunan.

Dari sisi pembiayaan, pemerintah telah menyiapkan alokasi yang lebih besar untuk mendukung kuota baru tersebut. Untuk meningkatkan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menjadi 350 ribu unit, pemerintah mengalokasikan tambahan anggaran sekitar Rp35,2 triliun sebagai bagian dari mekanisme pendanaan program subsidi perumahan.

Pembangunan rumah subsidi memiliki karakteristik berbeda dibandingkan investasi di sektor lain karena dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat di wilayah pembangunan. Para pekerja konstruksi memperoleh kesempatan kerja, toko material mengalami peningkatan penjualan, jasa angkutan mendapatkan tambahan permintaan, sementara pelaku usaha kecil di sekitar lokasi pembangunan ikut merasakan peningkatan aktivitas ekonomi. Efek berganda inilah yang menjadikan sektor perumahan sebagai salah satu penggerak penting pertumbuhan ekonomi lokal.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, sektor perumahan memiliki efek berganda bagi perekonomian sehingga layak menjadi instrumen pemulihan daerah. Langkah perbaikan dan pembangunan dinilai mampu menghidupkan roda ekonomi lokal melalui permintaan tenaga kerja bahan bangunan dan jasa.

Di banyak daerah, pembangunan kawasan perumahan baru juga mendorong munculnya pusat-pusat ekonomi baru. Kehadiran permukiman biasanya diikuti berkembangnya warung, toko kelontong, usaha kuliner, layanan transportasi, bengkel, jasa laundry, dan berbagai usaha mikro. Bertambahnya jumlah penduduk di suatu kawasan meningkatkan permintaan barang dan jasa sehingga menciptakan peluang usaha yang lebih luas bagi masyarakat setempat.

Dari sisi fiskal, pembangunan kawasan hunian berpotensi meningkatkan penerimaan daerah melalui aktivitas ekonomi yang berkembang. Lahan yang sebelumnya belum produktif dapat berubah menjadi kawasan permukiman bernilai ekonomi lebih tinggi. Perubahan tersebut membuka ruang bagi daerah untuk memperoleh manfaat jangka panjang melalui peningkatan investasi, perdagangan, dan penerimaan pajak daerah.

Program rumah subsidi juga berperan dalam menjaga daya beli masyarakat. Dengan skema pembiayaan yang lebih terjangkau, masyarakat berpenghasilan rendah memiliki kesempatan lebih besar untuk memiliki rumah sendiri tanpa menanggung beban cicilan yang terlalu tinggi. Kepastian memiliki tempat tinggal mendorong stabilitas ekonomi keluarga sehingga penghasilan dapat dialokasikan secara lebih produktif untuk pendidikan, kesehatan, maupun pengembangan usaha.

Selain bermanfaat bagi penerima rumah, kebijakan ini turut memperkuat keberlangsungan industri konstruksi nasional. Sektor konstruksi merupakan industri padat karya yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, mulai dari pekerja bangunan, tukang, teknisi, operator alat berat, tenaga administrasi, hingga tenaga profesional seperti arsitek dan insinyur.

Dukungan terhadap program ini semakin kuat melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga pembiayaan, dan sektor swasta. Kolaborasi tersebut penting untuk mempercepat penyediaan rumah bagi masyarakat sekaligus memperkuat pemerataan pembangunan hingga ke wilayah yang sedang berkembang.

Dalam jangka panjang, penyediaan hunian yang layak akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Rumah yang sehat dan aman memberikan lingkungan yang lebih baik bagi tumbuh kembang anak, meningkatkan produktivitas keluarga, dan memperkuat stabilitas sosial.

Pada akhirnya, perluasan rumah subsidi merupakan investasi sosial dan ekonomi yang memberikan manfaat berlapis. Masyarakat memperoleh akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau, sementara daerah mendapatkan dorongan pertumbuhan ekonomi melalui meningkatnya aktivitas investasi, perdagangan, dan kesempatan kerja. Dengan kolaborasi yang semakin kuat antara pemerintah, pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat, program rumah subsidi berpotensi menjadi salah satu pengungkit penting dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

*) Penulis adalah Content Writer di Green Groovia

Oleh: Citra Kurnia Khudori)*

Memiliki rumah yang layak merupakan kebutuhan dasar sekaligus fondasi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Bagi keluarga berpenghasilan rendah, kepemilikan rumah bukan hanya menghadirkan rasa aman, tetapi juga membuka peluang untuk membangun masa depan yang lebih baik melalui lingkungan yang sehat, stabil, dan produktif.

Karena itu, penyediaan rumah subsidi tidak dapat dipandang semata sebagai program pembangunan fisik. Kebijakan ini mencerminkan keberpihakan negara terhadap masyarakat yang selama ini menghadapi keterbatasan dalam mengakses hunian akibat tingginya harga tanah, kenaikan biaya konstruksi, serta kemampuan daya beli yang belum sepenuhnya mampu mengimbangi perkembangan pasar properti.

Pemerintah menjadikan penyediaan rumah subsidi sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional. Langkah tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan papan diposisikan sejajar dengan kebutuhan dasar lainnya, sehingga masyarakat berpenghasilan rendah memperoleh kesempatan yang lebih besar untuk memiliki rumah melalui skema pembiayaan yang terjangkau.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait atau Ara mengatakan pemerintah terus mempercepat pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah dengan menggandeng berbagai pemangku kepentingan, termasuk asosiasi pengembang. Ia menjelaskan bahwa kolaborasi tersebut diarahkan untuk memperbanyak pembangunan rumah berkualitas bagi masyarakat, sekaligus memastikan proses pembangunan berlangsung lebih cepat dan menjangkau wilayah yang membutuhkan.

Kolaborasi menjadi kunci karena tantangan penyediaan hunian tidak mungkin diselesaikan oleh pemerintah sendiri. Keterlibatan pengembang, lembaga pembiayaan, pemerintah daerah, hingga sektor perbankan menjadi faktor penting agar target pembangunan dapat diwujudkan tanpa mengurangi kualitas bangunan yang diterima masyarakat.

Peningkatan kuota rumah subsidi juga memperlihatkan keseriusan pemerintah dalam memperluas akses kepemilikan rumah. Semakin besar jumlah rumah yang tersedia, semakin banyak keluarga yang memiliki kesempatan keluar dari persoalan backlog perumahan yang selama bertahun-tahun menjadi tantangan pembangunan nasional.

Ara mengungkapkan bahwa kuota rumah subsidi tahun 2026 meningkat menjadi 350 ribu unit, jauh lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ia juga menegaskan bahwa sejumlah daerah memperoleh tambahan alokasi secara signifikan, termasuk Jawa Barat yang mendapatkan prioritas dengan peningkatan kuota hingga sekitar 46 ribu unit sebagai respons atas tingginya kebutuhan masyarakat terhadap rumah layak huni.

Penambahan kuota tersebut memberikan dampak yang lebih luas daripada sekadar bertambahnya jumlah rumah yang dibangun. Kebijakan itu turut menggerakkan sektor konstruksi, meningkatkan permintaan bahan bangunan, membuka lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah yang menjadi lokasi pembangunan perumahan.

Keberhasilan program rumah subsidi juga sangat ditentukan oleh sistem pembiayaan yang mampu menjangkau masyarakat berpenghasilan rendah. Harga rumah yang lebih terjangkau perlu didukung mekanisme kredit yang memberikan kepastian, kemudahan, dan keberlanjutan bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban pembayarannya.

Peran pembiayaan tersebut dijalankan melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang dikelola bersama berbagai lembaga. Kehadiran skema ini memungkinkan masyarakat memperoleh akses kredit pemilikan rumah dengan bunga yang ringan sehingga beban cicilan tetap sesuai dengan kemampuan ekonomi keluarga.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menjelaskan bahwa pelaksanaan akad massal KPR subsidi menjadi bukti meningkatnya akses masyarakat terhadap pembiayaan rumah. Ia menilai sinergi antara pemerintah, BP Tapera, perbankan, dan pengembang telah mempercepat penyaluran rumah subsidi sekaligus memperluas kesempatan masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki hunian yang layak.

Kemudahan akses pembiayaan menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan program rumah subsidi. Banyak keluarga yang sebelumnya kesulitan mengumpulkan dana untuk membeli rumah kini memiliki kesempatan mewujudkan kepemilikan hunian melalui skema pembiayaan yang lebih ringan dan berjangka panjang.

Rumah yang layak juga membawa dampak sosial yang tidak kalah penting. Lingkungan tempat tinggal yang lebih baik akan mendukung kesehatan keluarga, meningkatkan kenyamanan anak dalam belajar, serta memperkuat produktivitas masyarakat karena memiliki tempat tinggal yang aman dan permanen.

Keberpihakan terhadap masyarakat kecil tidak cukup diwujudkan melalui bantuan sosial yang bersifat jangka pendek. Penyediaan rumah memberikan manfaat yang jauh lebih berkelanjutan karena menciptakan aset produktif yang dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Program rumah subsidi juga memperlihatkan bagaimana kebijakan publik dapat menghadirkan pemerataan pembangunan. Ketika masyarakat berpenghasilan rendah memperoleh kesempatan yang sama untuk memiliki rumah, kesenjangan akses terhadap hunian yang layak dapat dikurangi secara bertahap.

Ke depan, tantangan terbesar bukan hanya mempertahankan besarnya kuota rumah subsidi, tetapi juga memastikan kualitas bangunan, ketepatan sasaran penerima, serta pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Pengawasan yang baik, kolaborasi antarlembaga, dan komitmen seluruh pemangku kepentingan akan menentukan keberhasilan program ini dalam menjawab kebutuhan masyarakat.

Rumah subsidi telah menunjukkan bahwa pembangunan dapat berjalan seiring dengan keberpihakan kepada rakyat kecil. Ketika semakin banyak keluarga memiliki rumah yang layak, manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh penerima program, tetapi juga memperkuat kualitas sumber daya manusia, menggerakkan perekonomian, dan membangun fondasi kesejahteraan yang lebih merata bagi Indonesia.

)* Pemerhati isu sosial-ekonomi