JAKARTA – Pemerintah menunjukkan komitmen untuk menindaklanjuti berbagai aspirasi yang disampaikan kalangan akademisi dalam Sarasehan Kebangsaan dengan memperkuat kebijakan di bidang pendidikan tinggi, riset, dan pengembangan sumber daya manusia. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa seluruh rekomendasi yang disampaikan para akademisi tidak akan berhenti sebagai bahan diskusi, melainkan akan menjadi bagian dari proses penyempurnaan kebijakan pemerintah. “Saya ingin memastikan setiap usulan yang disampaikan mendapat perhatian dan akan kami telaah satu per satu sebagai bagian dari penyempurnaan kebijakan pemerintah.” Ujar Prabowo.
Prabowo menilai perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam menghasilkan gagasan dan inovasi berbasis ilmu pengetahuan. Karena itu, pemerintah akan terus membuka ruang dialog dengan kalangan akademisi agar setiap kebijakan yang dirumuskan memiliki landasan ilmiah yang kuat. Selain memperkuat riset, pemerintah juga memberikan perhatian terhadap hilirisasi hasil penelitian sehingga tidak berhenti sebagai karya ilmiah, tetapi berkembang menjadi teknologi, produk, maupun inovasi yang memiliki nilai tambah bagi pembangunan nasional. Prabowo Subianto menegaskan, “Banyak gagasan yang saya nilai relevan dan realistis untuk dikembangkan. Pemerintah akan berupaya menindaklanjuti usulan-usulan tersebut sesuai kemampuan dan kebutuhan nasional.”
Komitmen tersebut sejalan dengan langkah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang kembali membuka Program Beasiswa Program Doktor untuk Dosen Indonesia (BPDDI) Tahun 2026. Program ini dirancang untuk meningkatkan jumlah dosen bergelar doktor sekaligus memperkuat kapasitas riset, sains, dan inovasi nasional. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto menegaskan bahwa peningkatan kualitas dosen merupakan investasi penting bagi kemajuan pendidikan tinggi Indonesia. Brian Yuliarto mengatakan, “Dosen adalah aset terbesar dari pendidikan tinggi dan tentu kita berharap dosen tidak perlu menunggu lama bisa langsung segera kuliah.”
Program BPDDI 2026 menyediakan skema studi doktor di dalam negeri maupun joint degree atau dual degree melalui kerja sama dengan perguruan tinggi luar negeri. Selain menanggung biaya pendidikan, program tersebut juga memberikan dukungan penelitian, bantuan publikasi internasional, biaya hidup, transportasi, asuransi kesehatan, hingga fasilitas bagi dosen penyandang disabilitas.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Pusat Pembiayaan dan Asesmen Pendidikan Tinggi Kemdiktisaintek, Sandro Mihradi, menilai BPDDI menjadi instrumen strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia pendidikan tinggi. Sandro Mihradi mengatakan, “Harapannya ini dapat memberikan dampak untuk meningkatkan kapasitas riset, teknologi, dan sains serta mendorong inovasi dan hilirisasi.”