Jakarta- Pemerintah melalui Kementerian Sosial telah meluncurkan Program pembagian 15.000 laptop bagi siswa Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia. Program strategis ini bertujuan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memperluas akses terhadap teknologi pendidikan. Inisiatif tersebut sekaligus menjadi langkah nyata dalam mendorong percepatan transformasi digital di sektor pendidikan nasional.
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menegaskan jaminan keamanan program bagi publik. Ia memastikan pengadaan dilakukan secara transparan, terbuka, tanpa praktik kongkalikong, dengan tahap pertama penyaluran 9.700 laptop yang dijadwalkan pada akhir Agustus atau awal September 2025. Komitmen tersebut menjadi jaminan bahwa implementasi program berjalan bersih, akuntabel, dan bertanggung jawab.
Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial, Robben Rico, menegaskan perhatian terhadap kualitas perangkat yang akan dibagikan. Ia menjelaskan bahwa spesifikasi laptop disusun oleh tim ahli dari berbagai perguruan tinggi, tanpa berorientasi pada merek, namun disesuaikan dengan kebutuhan siswa, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Pendekatan ini mencerminkan prinsip efisiensi agar perangkat benar-benar mendukung proses belajar tanpa menimbulkan pemborosan.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menegaskan bahwa anggaran untuk program ini bukan sekadar simbol, melainkan bagian dari pengelolaan fiskal yang cermat dan inklusif. Sebesar Rp 1,1 triliun dialokasikan khusus untuk pengadaan laptop dan seragam bagi lebih dari 15.000 siswa Sekolah Rakyat, sebagai langkah memutus mata rantai kemiskinan antar generasi. Ia menekankan bahwa setiap rupiah yang digelontorkan untuk pendidikan rakyat merupakan investasi strategis dengan manfaat jangka panjang.
Pemerintah diingatkan akan pentingnya pendidikan inklusif, terutama agar program ini menjangkau anak difabel dengan aksesibilitas yang memadai. Fasilitas tersebut mencakup ketersediaan literatur Braille, guru berbahasa isyarat, serta sarana penunjang lain yang ramah difabel. Unsur inklusif yang krusial meliputi tenaga pendidik kompeten, fasilitas adaptif, infrastruktur fisik yang mudah diakses, layanan kesehatan dan dukungan psikososial, serta kurikulum fleksibel. Pendekatan ini menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya berfokus pada kuantitas, seperti jumlah laptop dan sekolah, tetapi juga pada kualitas dan pemerataan akses pendidikan.
Ditulis oleh: Muhammad Anugrah