arusberita.id

Jakarta – Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Muhammad Qodari mengatakan pemerintah sangat memahami demonstrasi dan tuntutan yang dilakukan mahasiswa dan elemen masyarakat lainnya. Menyikapi hal tersebut pemerintah terus menjalankan efisiensi dan tata kelola yang

Jakarta – Pemerintah sangat terbuka dengan semua kritik baik dari elemen mahasiswa maupun unsur masyarakat demi mewujudkan perbaikan program pro rakyat, namun tetap harus memperhatikan fakta dan realitas yang dihadapi rakyat. Presiden Prabowo

Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus membuka ruang dialog yang konstruktif dan menjadikan aspirasi publik sebagai dasar penyempurnaan kebijakan. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid menegaskan bahwa

Jakarta – Dinamika demokrasi Indonesia memasuki babak yang lebih konstruktif. Setelah gelombang aksi mahasiswa yang berlangsung di sejumlah daerah, ruang dialog antara mahasiswa dan pemerintah kini semakin terbuka. Berbagai pihak mendorong agar penyampaian

Jakarta – Pemerintah mempercepat upaya pemerataan akses listrik hingga ke seluruh wilayah Indonesia dengan menargetkan seluruh desa dan dusun yang belum berlistrik dapat menikmati pasokan energi paling lambat pada 2029. Langkah tersebut menjadi

JAKARTA — Pemerintah terus mempercepat pemerataan akses listrik hingga ke seluruh pelosok Indonesia sebagai bagian dari upaya mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, program elektrifikasi desa memasuki

Jakarta – Upaya memperkuat pencegahan korupsi terus menjadi bagian penting dalam mendorong efektivitas reformasi birokrasi nasional. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mempercepat implementasi Program Pembelajaran

Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk memperkuat pemberantasan korupsi melalui pengawasan yang lebih ketat terhadap pelaksanaan program-program strategis nasional. Langkah tersebut dilakukan guna memastikan seluruh kebijakan berjalan secara akuntabel, transparan, dan bebas dari