arusberita.id

Blog

  • Alasan Jokowi Tambah Cuti Idul Adha: Dorong Perekonomian Daerah

    Alasan Jokowi Tambah Cuti Idul Adha: Dorong Perekonomian Daerah

    Arusberita.id – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa penambahan hari libur cuti bersama dalam rangka Idul Adha 1444 H merupakan salah satu upaya untuk mendorong perekonomian daerah. Keputusan ini mendapat kritikan dari kalangan pengusaha karena dapat merugikan usaha mereka.

    “Ya itu kan pertama, harinya memang memerlukan waktu yang lebih untuk mendorong perekonomian, utamanya di daerah agar lebih baik. Selain itu, bidang pariwisata lokal, jadi karena kita lihat bisa ya diputuskan,” kata Presiden di Bogor, dikutip Jumat (23/6/2023).

    Untuk diketahui, sebelumnya pemerintah telah menetapkan tanggal 29 Juni 2023 sebagai hari libur nasional serta menambah hari libur cuti bersama pada tanggal 28 dan 30 Juni 2023. Keputusan tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2022 tentang Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2023.

    Dalam Keppres disebutkan bahwa hal tersebut dalam rangka meningkatkan keselamatan, keamanan, dan kelancaran mobilitas selama perayaan Idul Adha 1444 Hijriah. Selain itu, Cuti Idul Adha juga untuk memberikan kesempatan kebersamaan orang tua dengan anak pada saat libur sekolah, dan meningkatkan pariwisata guna mendorong perekonomian daerah.

    Berikut daftar cuti bersama ASN tahun 2023 sesuai dengan Keppres 16/2023 tersebut:
    – Senin, 23 Januari 2023, cuti bersama Tahun Baru Imlek 2574 Kongzili
    – Kamis, 23 Maret 2023, cuti bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1945
    – Rabu, Kamis, Jumat, Senin, dan Selasa, 19, 20, 21, 24, dan 25 April 2023, cuti bersama Hari Raya ldulfitri 1444 Hijriah;
    – Jumat, 2 Juni 2023, cuti bersama Hari Raya Waisak
    – Rabu dan Jumat, 28 dan 30 Juni 2023, cuti bersama Hari Raya Iduladha 1444 Hijriah
    – Selasa, 26 Desember 2023, cuti bersama Hari Raya Natal.

    “Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,” bunyi Keppres 16/2023 yang ditandatangani Presiden Jokowi pada tanggal 22 Juni tersebut.

    Selain Keppres, Pemerintah juga menerbitkan Pemerintah perubahan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2023. Kesepakatan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama (Menag), Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB) Nomor 624 Tahun 2023, Nomor 2 Tahun 2023, Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bersama Menag, Menaker, Menteri PANRB Nomor 1066  Tahun 2022, Nomor 3 Tahun 2022, Nomor 3 Tahun 2022 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2023.

    “Dalam rangka meningkatkan mobilitas masyarakat, pertumbuhan ekonomi dan pariwisata serta memberikan kesempatan kebersamaan anak dengan orang tua pada saat liburan sekolah pada Hari Raya Iduladha Tahun 2023, maka perlu dilakukan perubahan terhadap cuti bersama tahun 2023,” disebutkan dalam SKB tersebut.

    -Rck

  • Peringati Bulan Bung Karno, Intip Biografi dan Quotes Sang Pemimpin Revolusioner

    Peringati Bulan Bung Karno, Intip Biografi dan Quotes Sang Pemimpin Revolusioner

    Arusberita.id – Pada tanggal 24 Juni 2023 ini akan diselenggarakan Pesta Rakyat Bulan Bung Karno di Gelora Bung Karno (GBK). Peringatan ini dilaksanakan untuk mengenang seorang tokoh luar biasa dalam sejarah Indonesia, yaitu Bung Karno atau Ir. Soekarno. Beliau sosok yang mewarisi semangat juang yang tak ternilai dari seorang pemimpin revolusioner.

    Lantas seperti apa biografi dan kata-kata dari sang pemimpin revolusioner? Yuk, intip artikel di bawah ini!

     

    Bung Karno

    Biografi Bung Karno

    Bung Karno adalah arsitek kemerdekaan Indonesia, seorang pemimpin karismatik yang mampu menggerakkan dan menyatukan bangsa ini dalam perjuangan melawan penjajahan. Ia adalah pemimpin pertama negara ini, dan perannya dalam memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 akan selalu dikenang sebagai momen bersejarah yang mengubah nasib bangsa.

    Melalui kata-kata bijaknya yang menginspirasi, Bung Karno meninggalkan jejak yang tak terhapuskan dalam pikiran dan hati kita. Ia mengajarkan kepada kita pentingnya persatuan dan kesatuan, kecintaan terhadap tanah air, serta semangat untuk terus berjuang demi keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.

    Pada bulan ini, mari kita mengenang dan merayakan semangat Bung Karno yang tak kenal lelah dalam memperjuangkan kebebasan dan kemajuan bangsa. Mari kita ambil waktu untuk mempelajari lebih lanjut tentang perjuangannya, tentang visi dan gagasannya yang meliputi Pancasila, Nasionalisme, Demokrasi, Ekonomi Kerakyatan, dan Bela Negara.

    Bung Karno, atau yang dikenal juga dengan nama Ir. Soekarno, adalah sosok ikonik yang tidak dapat terpisahkan dari sejarah Indonesia. Lahir pada tanggal 6 Juni 1901 di Surabaya, Jawa Timur, Soekarno tumbuh sebagai seorang pemimpin revolusioner yang memainkan peran penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda. Biografi Soekarno adalah cerita yang menginspirasi banyak orang, dan hingga saat ini, kata-kata bijaknya masih membawa semangat dan harapan bagi bangsa Indonesia.

    Soekarno tumbuh dalam lingkungan keluarga yang memiliki semangat nasionalisme yang kuat. Ayahnya, Raden Soekemi Sosrodihardjo, adalah seorang guru yang gigih memperjuangkan pendidikan bagi rakyat jelata. Pengaruh keluarganya menginspirasi Soekarno untuk mencintai tanah airnya sejak usia dini. Ia belajar di Nederlandsch Indische Lagere School dan Koning Willem III Gymnasium, di mana ia mulai mengembangkan keterampilan oratorinya yang luar biasa.

    Setelah menyelesaikan pendidikan tinggi di Technische Hoogeschool te Bandoeng (sekarang Institut Teknologi Bandung), Soekarno mendalami ilmu arsitektur, namun semangatnya untuk membebaskan Indonesia dari penjajahan Belanda tidak dapat dipadamkan. Ia aktif dalam gerakan mahasiswa dan berbicara di depan publik tentang pentingnya kemerdekaan.

    Pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dan menjadi Presiden pertama negara tersebut. Ia menghadapi banyak tantangan dalam membangun negara yang baru merdeka, termasuk perjuangan melawan penjajah dan perebutan kekuasaan dalam negeri. Namun, dengan kepemimpinannya yang karismatik dan visi yang jelas, Soekarno berhasil menggalang dukungan rakyat dan menetapkan fondasi untuk pembangunan bangsa.

     

    Bung Karno

    Kata-Kata Bung Karno

    1. “Gantungkan cita-cita mu setinggi langit! Bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang.”

    2. “Jangan kamu pernah merasakan bahwa cinta yang kamu rasakan itu membuatmu derita, sungguh tuhan memberikan cinta dalam hati mu adalah.”

    3. “Bangsa yang terdiri dari kaum buruh belaka dan menjadi buruh antara bangsa-bangsa. Tuan-tuan hakim itu bukan nyaman. Tidaklah karenanya wajib tiap-tiap nasional mencegah keadaan itu dengan seberat-beratnya?”

    4. “Cita-cita kita dengan keadilan sosial adalah satu masyarakat yang adil dan makmur dengan menggunakan alat-alat industri, alat-alat teknologi yang sangat moderen. Asal tidak dikuasai oleh sistem kapitalisme.”

    5. “Jangan sekali-kali meremehkan kekuatan rakyat. Kekuatan rakyat adalah kekuatan yang paling dahsyat di dunia ini.”

    6. “Jangan sekali-kali meremehkan kekuatan rakyat. Kekuatan rakyat adalah kekuatan yang paling dahsyat di dunia ini.”

  • Puncak Bulan Bung Karno Digelar di GBK 24 Juni 2023

    Puncak Bulan Bung Karno Digelar di GBK 24 Juni 2023

    Arusberita.id – Peringatan Bulan Bung Karno di Gelora Bung Karno (GBK) akan digelar pada 24 Juni 2023 mendatang. Peringatan Bulan Bung Karno tersebut dilakukan untuk konsolidasi akbar dan dikategorikan yang terbesar kedua setelah 1999 di tempat yang sama.

    “Perlu diingat bahwa acara di Gelora Bung Karno ini merupakan acara yang terbesar kedua setelah pada tanggal 14 Februari 1999 dalam puncak konsolidasi ketika memperkenalkan logo PDIP banteng bulat bersatu. Maka pada puncak peringatan Bulan Bung Karno semua harus mampu menunjukkan ketertiban sebagai satu rampak barisan,” kata Hasto dalam keterangannya, Rabu (21/6/2023).

    Hasto menjelaskan, Bulan Bung Karno 2023 ini mempunyai tema besar, Kepalkan Tangan Persatuan untuk Indonesia Raya. Karenanya, menyangkut pagelaran akbar ini, Megawati menitipkan dua pesan khusus yang harus diperhatikan kader PDIP.

    “Yang pertama kader PDI Perjuangan menjaga kedisiplinan. Yang kedua Partai memelopori waste management_sehingga menjaga kebersihan selama acara merupakan hal yang penting,” sebut Hasto.

    Sementara itu, Ketua Panitia Bulan Bung Karno, Rano Karno menambahkan acara 24 Juni memang konsolidasi yang sangat besar. Diprediksi akan dihadiri hampir melebihi 100 ribu orang sementara kapasitas GBK yang tercatat 78 ribu.

    “Jadi sangat luar biasa kegiatan ini akan dihadiri seluruh peserta dari seluruh Indonesia yang diasumsikan mencapai 100 ribu orang,” sebut Rano.

    Sebagai gambaran kegiatan ini sangat besar karena akan dihadiri 7.000 satgas dari seluruh Indonesia. Mereka akan tampil di lapangan utama dan melontarkan yel-yel yang penuh semangat.

    “Khusus di lapangan, akan ada 5.000 satgas ditambah dengan marching band 500 orang kemudian tarian Nusantara 200 orang, ditambah dengan paskibra 60 orang, dan diakhiri dengan Tari Janger sebanyak 3.000 orang perempuan. Jadi bisa dibayangkan nanti di tengah lapangan itu akan ada berkumpul 10.000 orang. Ini bukan kegiatan yang kecil, ini kegiatan yang besar,” sebut Rano.

    Rano menegaskan, tujuan kegiatan ini untuk melakukan konsolidasi. Seperti diingatkan Ketua Umum Megawati yang mengatakan bahwa kegiatan ini untuk melakukan konsolidasi bukan pesta.

    “Bukan pesta. Tentu ada hiburan tapi hiburan bukan menjadi inti dari kegiatan ini. Kegiatan pada 24 Juni mendatang adalah konsolidasi nasional yang isinya sejumlah agenda yang menggambarkan PDI Perjuangan sebagai partai yang solid, kuat, dan berkeprikemanusiaan,” ucap Rano.

  • Inovatif! Ganjar Gandeng BUMDes Layani Samsat Budiman, Warga Desa Kian Mudah Bayar Pajak Kendaraan

    Inovatif! Ganjar Gandeng BUMDes Layani Samsat Budiman, Warga Desa Kian Mudah Bayar Pajak Kendaraan

    Arusberita.id – Warga Jawa Tengah (Jateng) di perdesaan kini tak perlu jauh-jauh harus ke kota untuk membayar pajak kendaraan bermotor di kantor samsat. Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo telah meluncurkan aplikasi Samsat Budiman yang menjangkau para wajib pajak di desa-desa.

    Samsat Budiman atau Badan Usaha Digital Mandiri adalah layanan online berbasis website yang memudahkan wajib pajak kendaraan bermotor mendapat pelayanan pajak. Layanan ini dikelola BUMDes. Warga wajib pajak pun kini cukup datang ke gerai Samsat Budiman di kantor BUMDes. Sehingga tak perlu jauh-jauh ke kantor samsat.

    Selain jarak yang lebih dekat dengan masyarakat desa, jam buka gerai juga lebih fleksibel. Yakni dari pagi hingga malam hari.

    Ganjar mengatakan, melalui Samsat Budiman bisa meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Sebab, masyarakat telah dipermudah dalam menunaikan kewajiban membayar pajak.

    “Ini cara baru sehingga target pendapatannya tercapai, mereka merasa teringankan. Terima kasih banyak desa yang sangat kreatif, kemudian mereka punya BUMDes yang bagus. Lalu coba kita kerja samakan sebagai sebuah kekuatan untuk sumber daya yang sampai di ujung-ujung,” jelasnya di sela-sela peluncuran aplikasi Samsat Budiman, Senin (19/6).

    Dalam kesempatan itu, Ganjar juga berdialog dengan pengelola BUMDes Sikanco, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap. Pelaksanaan pelayanan Samsat Budiman di BUMDes tersebut menjadi salah satu yang terbaik. Dan telah berjalan sejak 15 November 2022.

    Ganjar bertanya kepada pengelola BUMDes terkait pelaksanaan layanan hingga kendala-kendala yang terjadi selama melayani pembayaran pajak.

    “Apa komplain yang biasanya diterima dari masyarakat, Pak?” tanya Ganjar saat berdialog dengan Kusnadi, salah seorang pengelola BUMDes.

    “Komplainnya terkadang dari wajib pajak lama menunggu, jadi mungkin jaringan. Komplain lain nggak punya uang tapi mau (bayar) pajak. Dari Samsat Budiman memberikan dana talangan,” kata Kusnadi.

    Ganjar pun mengapresiasi upaya dan inovasi BUMDes- BUMDes yang jadi mitra Samsat Budiman guna memudahkan para wajib pajak. Seperti yang dilakukan BUMDes Sikanco, dengan memberikan dana talangan kepada pembayar pajak yang sudah jatuh tempo tapi tidak memiliki cukup uang. Dana talangan itu kemudian dicicil oleh wajib pajak.

    “Rata-rata cicilannya mereka cicil satu bulan lunas. Ini menurut saya kreatif banget,” ujarnya.

    Selain meningkatkan pendapatan daerah, Ganjar berharap kesadaran masyarakat membayar pajak juga terus meningkat. Apalagi berdasarkan data dari Bapenda, saat ini terdapat 7.329 BUMDes tersebar di Jawa Tengah yang potensial untuk turut serta dalam layanan Samsat Budiman tersebut.

    “Harapannya target-target pendapatan kita jauh lebih baik. Sehingga nanti bisa kita berikan kembali kepada masyarakat untuk pembangunan yang lebih cepat, lebih merata dan coverage-nya jauh lebih banyak lagi,” ujarnya.

    Dalam kesempatan itu, Ganjar juga mengingatkan kepada seluruh pejabat yang terlibat dalam pelayanan agar tidak mempersulit para wajib pajak.

    “Saya titip pada semuanya, terutama soal KTP. Ini masyarakat mau bayar pajak lho, jangan dipersulit,” tegasnya.

    -Rck

  • Dana Insentif Fiskal Jangan Buat Agenda Politik

    Dana Insentif Fiskal Jangan Buat Agenda Politik

    Arusberita.id – Pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 1 triliun untuk dibagikan kepada 62 daerah tertinggal. Dana tersebut diharapkan mampu memutar sekaligus mendongkrak perekonomian di daerah tersebut.

    Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menyatakan, rencana pembagian alokasi Dana Insentif Fiskal kepada 62 Daerah Tertinggal dengan total anggaran Rp 1 triliun, sudah ditetap­kan melalui Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 208/PMK.07/2022.

    Permenkeu tersebut berisi ten­tang Pengelolaan Insentif Fiskal pada 27 Desember 2022.

    Plt Deputi Bidang Koordi­nasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana Sorni Paskah Daeli menjelaskan, dana Insentif Fis­kal dimaksud dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi pasca pandemi, percepatan pen­anganan kemiskinan dan ke­miskinan ekstrem.

    Dana ini diprioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan pem­bangunan dan peningkatan in­frastruktur strategis di Daerah Tertinggal.

    “Sebelumnya, kami mengenal Dana Insentif Daerah yang di­berikan kepada Kabupaten yang berprestasi. Namun tahun ini berganti nama menjadi Insentif Fiskal. Dengan alokasi anggaran total Rp 1 triliun,” ujarnya, dalam keterangannya secara virtual, kemarin.

    Pemerintah telah menggelar rapat koordinasi untuk menin­daklanjuti pemanfaatan dana insentif fiskal daerah tertinggal tahun anggaran 2023.

    Pemanfaatan Dana Insen­tif Fiskal nantinya difokuskan hanya untuk pembangunan in­frastruktur yang lebih inklusif.

    Langkah ini sebagai upaya mempercepat ekonomi serta tetap memperhatikan kriteria dan indikator ketertinggalan dari tiap Daerah.

    “Dana Insentif Fiskal ini diberikan kepada 62 Daerah Tertinggal. Dibagi secara pro­porsional sesuai hasil penilaian dari Kementerian Keuangan,” bebernya.

    Penggunaannya juga harus bijak. Plt. Dirjen Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Rafdinal mengingatkan, tahun ini dan tahun depan adalah tahun politik. Oleh karenanya, penggu­naan dana ini kudu berhati-hati.

    “Dana insentif fiskal jangan disalahgunakan sebagai alat dukung agenda politik di tahun politik,” tegas Rafdinal.

    -Rck

  • Aturan Baru Jokowi: Paling Lambat RI Swasembada Gula 2028

    Aturan Baru Jokowi: Paling Lambat RI Swasembada Gula 2028

    Arusberita.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan Indonesia akan mencapai swasembada gula untuk kebutuhan konsums paling lambat 2028 mendatang. Kemudian, pencapaian swasembada gula untuk kebutuhan industri dapat terwujud paling lambat 2030. Hal itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 40 Tahun 2023 tentang Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol sebagai Bahan Bakar Nabati (biofuel).

    “Pencapaian swasembada gula untuk kebutuhan konsumsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat(2) diwujudkan paling lambat pada tahun 2028,” bunyi pasal 3 ayat 3 beleid itu, dikutip Senin (29/6).

    Perpres yang berlaku mulai 16 Juni 2023 itu dikeluarkan dalam rangka mewujudkan swasembada gula nasional guna menjamin ketahanan pangan, ketersediaan bahan baku dan bahan penolong industri serta mendorong perbaikan kesejahteraan petani tebu.

    Selain itu, beleid juga untuk mewujudkan ketahanan energi dan pelaksanaan energi bersih melalui penggunaan bahan bakar nabati (biofuel), perlu ditingkatkan produksi bioetanol yang berasal dari produksi tebu.

    Percepatan swasembada gula nasional dan penyediaan bioetanol sebagai bahan bakar nabati (biofuel) dilakukan oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau badan usaha swasta sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing.

    Terdapat peta jalan atau road map untuk mencapai tujuan tersebut. Setidaknya ada lima poin yang disinggung dalam Perpres 40/2023.

    Pertama, peningkatan produktivitas tebu sebesar 93 ton per hektare melalui perbaikan praktik agrikultur berupa pembibitan, penanaman, pemeliharaan tanaman dan tebang muat angkut. Kedua, penambahan areal lahan baru perkebunan tebu seluas 700.000 hektare yang bersumber dari lahan perkebunan, lahan tebu rakyat dan lahan kawasan hutan.

    Poin ketiga yaitu peningkatan efisiensi, utilisasi dan kapasitas pabrik gula untuk mencapai rendemen sebesar 11,2 persen. Keempat, peningkatan kesejahteraan petani tebu. Kelima, peningkatan produksi bioetanol yang berasal dari tanaman tebu paling sedikit sebesar 1.200.000 kilo liter (kL).

    Sementara itu, pencapaian peningkatan produksi bioetanol diwujudkan paling lambat 2030.

    Peta jalan ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian berdasarkan hasil koordinasi dengan kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan pihak terkait. Peta jalan ditetapkan paling lambat enam bulan sejak berlakunya Perpres 40/2023.

    -Rck

  • Pemerintah Jaga Laju Inflasi Pangan Jelang Idul Adha

    Pemerintah Jaga Laju Inflasi Pangan Jelang Idul Adha

    Arusberita.id – Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) mengantisipasi lonjakan harga pangan jelang Idul Adha. Pasalnya, setiap kali hari raya harga pangan pasti naik.

    Kepala NFA Arief Prasetyo Adi mengatakan, Gerakan Pangan Murah (GPM) menjadi salah satu instrumen pengendalian inflasi pangan di mana pemerintah menyediakan berbagai bahan pangan pokok strategis antara lain beras, minyak goreng, daging ayam, daging sapi, cabai, bawang, dan lainnya dengan harga yang terjangkau atau di bawah harga pasar.

    Sejak awal 2023 hingga saat ini, NFA memfasilitasi GPM di 28 Provinsi dan 117 kabupaten/kota dengan frekuensi mencapai 215 kali kegiatan GPM.GPM ini akan terus ditingkatkan frekuensinya hingga menjelang Idul Adha dengan mengelar GPM serentak di H-3 di 290 lokasi di seluruh Indonesia.

    Sedangkan Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) mencakup beragam komoditas (beras, jagung, gula , dan minyak goreng) didistribusikan dari daerah surplus ke defisit. Total distribusi di tahun 2023 mencapai 1.200 ton.

    Selain itu,  NFA juga terus menguatkan kolaborasi bersama kementerian/lembaga, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, asosiasi dan pelaku usaha. Dengan menggencarkan gelar pangan murah, fasilitasi distribusi pangan, dan memaksimalkan bantuan pangan untuk masyarakat berpendapatan rendah.

    Menurut Arief, meningkatnya permintaan (demand) pada momentum Idul Adha merupakan siklus tahunan. Di mana pemerintah harus memastikan pasokan aman dan terjangkau sehingga tidak terjadi kelangkaan yang menyebabkan melonjaknya harga.

    “Kita bersama seluruh stakeholders tentunya terus memantau pergerakan pasokan dan harga pangan, juga melakukan intervensi di lapangan melalui serangkaian kegiatan antara lain gerakan pangan murah dan fasilitasi distribusi pangan untuk mengantisipasi meningkatnya kebutuhan pangan jelang Idul Adha,” ujar Arief dalam keterangan pers, Selasa (20/6/2023).

    Berdasarkan Panel Harga Pangan melalui panelharga.badanpangan.go.id terpantau beberapa komoditas pangan mengalami penurunan dalam periode 11 sampai 19 Juni 2023, seperti kedelai biji kering turun 0,54%, beras medium 0,17%, bawang putih bonggol 0,11%, daging ayam ras 0,03%, dan minyak goreng kemasan 0,56%.

    Sementara komoditas mengalami kenaikan, antara lain jagung di tingkat peternak 0,47%, daging sapi murni 0,10%, dan cabai rawit merah 0,15%. Sedangkan bawang merah, telur ayam ras, dan gula konsumsi terpantau stabil.

    “Pada momentum Hari Besar Keagamaan Nasional memang biasanya terjadi kenaikan permintaan yang menyebabkan kenaikan harga pada beberapa komoditas tertentu. Namun kita akan terus memastikan bahwa pasokan cukup dan harga terjangkau,” pungkas Arief.

    -Rck

  • Ganjar Membuat Terobosan Dengan Menyempurnakan Sekolah Virtual Untuk Warga Miskin-Difabel Jateng

    Ganjar Membuat Terobosan Dengan Menyempurnakan Sekolah Virtual Untuk Warga Miskin-Difabel Jateng

    Arusberita.id – Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo membuat terobosan sekolah virtual bagi siswa kategori miskin dan difabel. Program ini memungkinkan kegiatan belajar mengajar (KBM) dilakukan secara daring.

    Dalam program tersebut, Ganjar melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jateng mendorong siswa semangat belajar dengan fasilitas gawai serta pulsa internet secara gratis hasil kerja sama dengan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jateng.

    Ganjar juga menyempurnakan terobosan sekolah virtual ini dengan keterlibatan sekolah formal. Pihak sekolah akan mendampingi siswa kategori miskin dan difabel dengan pendampingan profesional-berkualitas.

    “Jadi ada sekolah-sekolah formal yang mendampingi mereka sehingga dari sisi kualitas pasti terjaga, pendampingannya terjaga, dan anaknya mendapatkan kesempatan yang lebih baik,” kata Ganjar saat ditemui di SMAN 1 Kradenan, Kabupaten Grobogan, Jateng, Kamis (15/6). Demikian dilansir Antara.

    Pendampingan siswa kategori miskin dan difabel dalam program sekolah virtual ini merupakan komitmen Pemprov Jateng untuk memberikan akses pendidikan seluas-luasnya.

    Dengan pendampingan ini, siswa kategori miskin dan difabel akan merasakan proses belajar yang lebih berkualitas. Termasuk jika wilayahnya termasuk belum memiliki fasilitas SMA atau SMK negeri atau disebut area blank spot.

    “Sekolah virtual itu sebenarnya untuk mengisi ruang-ruang yang tidak mudah kepada anak-anak yang memang nasibnya berbeda karena mungkin mereka harus membantu orang tua,” tandas Ganjar.

    Ganjar berharap, pendampingan dari pihak sekolah itu, semua siswa yang mengikuti program sekolah virtual dapat meraih cita-citanya. Ganjar telah menyiapkan kerja sama antara Pemprov Jateng dengan perguruan tinggi memperluas jangkauan sekolah virtual.

    “Mudah-mudahan kelak kemudian dia tidak virtual lagi. Dia akan masuk perguruan tinggi, dia akan diarahkan ke tempat yang baik, dan rata-rata dari mereka adalah keluarga tidak mampu dan difabel,” katanya.

    “Maka sekolah virtual adalah terobosan yang harus kita bangun sehingga semua punya akses untuk belajar. Tidak ada yang tidak,” sambung Ganjar.

    Program yang digagas Ganjar pada 2019 dan hanya ada satu-satunya di Indonesia ini, memberikan fleksibelitas waktu kepada para siswa, khususnya bagi peserta didik difabel.

    Di awal inisiasi program pada 2020 lalu, Ganjar membuka sekolah virtual di SMAN 1 Kemusu, Boyolali dan SMAN 3 Brebes pada tahun 2020 dengan masing-masing sekolah mendapat kuota satu rombongan belajar (Rombel) berisi 36 siswa dan siswi. Bulan Mei 2023 kemarin telah lulus siswa sekolah virtual angkatan pertana.

    Calon peserta sekolah virtual bisa menghubungi SMA negeri terdekat untuk mendaftar program. Bila kuota minimum 30 persen terpenuhi, kelas dapat dibuka. Jika belum mencukupi, sekolah tersebut akan berkoordinasi dengan sekolah lain untuk memenuhi kuota minimal.

    Pelaksanaan sekolah virtual dilaksanakan 70 persen secara daring dengan waktu pelaksanaan KBM juga pada sore dan malam hari.

    -rck

  • Proyek IKN Pakai Pengawas Asing, Jokowi: Supaya Kualitas Baik

    Proyek IKN Pakai Pengawas Asing, Jokowi: Supaya Kualitas Baik

    Arusberita.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, rencana penggunaan pengawas dari tenaga kerja asing di proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dilakukan demi menjamin kualitas pembangunan.

    Ia mengatakan, penggunaan tenaga kerja asing tersebut memang sudah diusulkan dalam rapat. Namun pengawas dari tenaga kerja asing tersebut hanya dalam jumlah terbatas.

    “Memang sudah di usulkan dalam rapat kalau hanya satu dua untuk urusan kualitas barang nanti yang dihasilkan. Nanti kalau jelek gimana kualitasnya,” kata Jokowi dalam Kanal YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (15/6).

    Baca Juga: Perusahaan dari Uni Emirat Arab Minati Investasi Energi Ramah Lingkungan di IKN

    Ia menegaskan rencana penggunaan tenaga kerja asing sebagai pengawas pembangunan proyek demi kualitas pembangunan yang lebih baik.

    “Kalau hanya satu dua yang mengarahkan yang bisa mengontrol, mengawasi supaya hasilnya bisa kualitas baik, kenapa tidak?” ujarnya.

    Namun, ia membantah bahwa rencana penggunaan tenaga kerja asing tersebut sebagai upaya menarik investor. Jokowi menegaskan, pemerintah ingin level kualitas dalam pembangunan bisa lebih naik..

    “Ndak, ndak ya. Karena kita ingin menaikan level kualitas kita. Jangan nanti hasilnya nanti kaya SD Inpres, mau?” kata Jokowi.

    Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyampaikan, isu akan adanya tenaga asing di proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) masih menjadi wacana.

    Penggunaan TKA di pembangunan IKN kata Basuki sudah lama ia usulkan. Namun ia tak menyampaikan apa yang membuatnya mengusulkan hal tersebut.

    “Wah itu baru wacana kan, sebetulnya sudah lama itu saya usulkan dulu,” kata Basuki di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (13/6).

    Meski demikian Basuki membantah bahwa wacana tersebut dikarenakan tenaga kerja lokal tak mampu membangun IKN. Hal tersebut terlihat bahwa saat ini proyek IKN dikerjakan oleh tenaga kerja lokal.

    “Enggak lah, ini semua pembangunannya juga orang Indonesia, enggak ada orang asing,” imbuhnya.

    Menurutnya, tenaga asing dilibatkan untuk mengawasi proyek tersebut secara berselang. Namun kembali ditegaskan bahwa pemerintah belum memutuskan penggunaan tenaga kerja asing untuk proyek IKN.

  • Presiden Jokowi Melarang Kementerian Lembaga Membuat Aplikasi Baru

    Presiden Jokowi Melarang Kementerian Lembaga Membuat Aplikasi Baru

    Arusberita.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang kementerian dan lembaga membuat aplikasi baru. Presiden menginginkan pelayanan masyarakat dapat terealisasi dalam satu aplikasi melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).

    “Sistem pemerintah berbasis elektronik ini bukan membangun aplikasi baru. Bapak Presiden (Jokowi) memberikan arahan tidak boleh lagi membangun aplikasi-aplikasi baru,” ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas usai melakukan rapat terbatas soal Percepatan Layanan Digital, Senin, 12 Juni 2023.

    Azwar menjelaskan terdapat lebih dari 27 ribu aplikasi milik kementerian dan lembaga. Hal ini sangat menyulitkan masyarakat.

    “Bayangkan rakyat akan susah buat akun satu-satu untuk dapatkan pelayanan digital,” tutur dia.

    Oleh karenan itu, Presiden Jokowi menugaskan masing-masing menteri koordinator (menko) untuk mengaudit hingga klasifikasi ratusan aplikasi yang tumpang tindih. Sehingga, seluruh aplikasi bisa terintegrasidalam layanan digital pemerintah yang terpadu.

    “Misalnya Pak Menko Marves (Luhut) telah bergerak mengaudit tujuh kementerian di bawahnya dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Ternyata ada ratusan aplikasi yang saling tumpah tindih. Maka tadi telah dilaporkan aplikasinya telah dikelompokkan dan nanti diintegrasikan,” jelas dia.

    Presiden, kata Azwar, memberikan tenggat waktu hingga Oktober 2023 agar seluruh menko dapat mengintegrasikan seluruh apikasi kementerian dan lembaga di bawahnya.

    Presiden Joko Widodo telah meminta kementerian dan lembaga pemerintah untuk berhenti membuat aplikasi digital baru.

    Alasannya adalah karena pemerintah saat ini telah merancang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas menyampaikan bahwa masyarakat akan kesulitan jika harus membuat akun untuk setiap aplikasi pemerintah karena saat ini sudah ada sebanyak 27.000 aplikasi.

    Jokowi telah menandatangani arsitektur SPBE nasional, dan sistem ini akan mengadopsi konsep digital public infrastructure (DPI). Konsep tersebut saat ini menjadi tren dan menjadi acuan beberapa negara, terutama terkait pembayaran, identitas digital, dan pertukaran data.

    Anas juga menyebutkan bahwa Presiden Jokowi telah menugaskan masing-masing kementerian koordinator untuk mengaudit dan mengklasifikasikan ratusan aplikasi yang saling tumpang tindih.

    Tujuannya adalah agar aplikasi-aplikasi ini dapat terintegrasi dengan layanan digital pemerintah. Proses ini diharapkan akan selesai pada Oktober 2023.

    -Rck