Oleh : Aditya Perdana)*
Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi momentum untuk menilai kemajuan sekaligus pekerjaan rumah di bidang pangan dan energi. Pemerintah mencatat peningkatan produksi beras dan memperkuat agenda transformasi energi. Namun, keberhasilan kebijakan pada akhirnya perlu diukur dari manfaat yang dirasakan masyarakat, termasuk mereka yang tinggal jauh dari pusat pertumbuhan.
Di bidang pangan, Indonesia mencatat produksi beras sebesar 34,69 juta ton sepanjang Januari hingga Desember 2025. Cadangan beras pemerintah mencapai 4,61 juta ton per 19 September 2026. Dengan perkiraan ketersediaan nasional sebesar 26,91 juta ton, stok beras diproyeksikan mencukupi kebutuhan hingga 310 hari. Capaian tersebut memperkuat upaya pemerintah membangun kemandirian pangan dan menjaga pasokan di tengah dinamika kebutuhan masyarakat.
Perubahan tata kelola pertanian ikut mendukung peningkatan produksi. Pemerintah menyederhanakan penyaluran pupuk bersubsidi agar distribusinya lebih cepat dan tepat sasaran. Alokasi pupuk ditambah 700 ribu ton, sementara harga eceran tertinggi diturunkan hingga 20 persen. Langkah ini dapat membantu petani mengurangi beban biaya dan memperoleh sarana produksi yang dibutuhkan.
Agar kebijakan tersebut benar-benar terasa, pelaksanaannya perlu terus diperiksa dari sudut pandang petani. Pupuk harus tersedia sesuai musim tanam, mudah diakses, dan tidak menyulitkan petani dengan proses administrasi yang berbelit. Pemerintah daerah, kelompok tani, dan koperasi dapat dilibatkan dalam pemantauan distribusi. Saluran pengaduan yang sederhana juga perlu disertai kepastian tindak lanjut, sehingga laporan tentang keterlambatan atau kelangkaan pupuk segera ditangani.
Ketahanan pangan tidak berhenti pada ketersediaan beras. Petani juga membutuhkan kepastian pasar, harga jual yang wajar, akses pembiayaan, dan pendampingan untuk meningkatkan produktivitas. Perluasan produksi sebaiknya berjalan bersama perlindungan lahan pertanian dan perbaikan sarana irigasi. Pemerintah dapat menggunakan masukan dari petani di tiap daerah untuk mengetahui kendala yang berbeda, mulai dari kondisi lahan hingga jalur distribusi hasil panen.
Energi juga menjadi fondasi bagi kegiatan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Presiden Prabowo mengarahkan transformasi menyeluruh PT PLN (Persero), mencakup pembenahan model bisnis, peningkatan efisiensi dan produktivitas, serta percepatan pemanfaatan tenaga surya dengan ambisi kapasitas 100 gigawatt. Rancangan transformasi PLN akan dikaji bersama Danantara sebelum dipaparkan kepada Presiden. Pembenahan ini penting seiring kebutuhan listrik rumah tangga, industri, dan layanan publik yang terus meningkat.
Bagi masyarakat, ukuran kemajuan energi tampak dalam pasokan listrik yang andal dan pelayanan yang tanggap. Listrik yang stabil membantu anak belajar, menjaga kegiatan usaha kecil, serta mendukung layanan kesehatan dan pendidikan. Karena itu, evaluasi kinerja PLN perlu memperhatikan pengalaman pelanggan, termasuk warga di wilayah terpencil yang menghadapi gangguan lebih lama atau akses layanan yang terbatas. Efisiensi perusahaan juga perlu berjalan seiring dengan perlindungan konsumen dan pemberian subsidi yang tepat sasaran.
Percepatan energi bersih dapat menjadi peluang untuk memperkuat ketahanan sekaligus daya saing Indonesia. Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik 2025–2034 memuat tambahan kapasitas pembangkit dan penyimpanan sebesar 69,5 gigawatt, termasuk 17,1 gigawatt tenaga surya. Sementara itu, ambisi pengembangan tenaga surya hingga 100 gigawatt memerlukan tahapan yang jelas. Kesiapan jaringan, kepastian investasi, ketersediaan teknologi, dan pelatihan tenaga kerja perlu dirancang secara terpadu.
Pengembangan energi bersih juga sebaiknya membuka manfaat ekonomi di daerah. Pemerintah dapat mendorong pelatihan bagi tenaga kerja lokal, mendukung industri komponen, dan memastikan masyarakat sekitar memperoleh informasi serta kesempatan berpartisipasi. Dengan demikian, proyek energi tidak hanya menambah kapasitas pembangkit, tetapi juga menciptakan keterampilan, lapangan kerja, dan kegiatan ekonomi baru.
Pilihan teknologi lain, termasuk tenaga nuklir, memerlukan pembahasan yang terbuka. Pembangkit listrik tenaga nuklir telah tercantum dalam RUPTL 2025–2034 dan pemerintah menerima masukan dari kalangan akademisi serta kelompok cendekiawan. Potensi pasokan listrik rendah emisi dan stabil perlu dinilai bersama persyaratan keselamatan, pengawasan independen, kesiapan teknologi, serta dampaknya bagi masyarakat. Penjelasan yang mudah dipahami dapat membantu publik ikut menilai kebijakan berdasarkan informasi yang utuh.
Pangan dan energi juga saling berkaitan. Produksi dan distribusi pangan membutuhkan energi, sedangkan listrik yang andal mendukung pengolahan hasil pertanian dan kegiatan usaha. Pemerintah dapat memperkuat koordinasi kedua sektor dengan melibatkan petani, pelaku UMKM, perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan warga. Masukan mereka sejak tahap perencanaan akan membantu kebijakan lebih sesuai dengan kebutuhan lokal dan mengurangi risiko program tidak berjalan optimal.
Memasuki tahun ketiga pemerintahan, pekerjaan berikutnya adalah menjaga capaian sekaligus memperbaiki pelaksanaan yang masih menghadapi kendala. Ketahanan pangan perlu terasa melalui pasokan terjangkau dan kesejahteraan petani. Ketahanan energi perlu tampak dalam listrik yang andal, layanan yang responsif, dan manfaat pembangunan yang menjangkau daerah. Evaluasi berkala, keterbukaan informasi, dan kesediaan mendengar masyarakat akan membantu pemerintah menentukan langkah yang lebih tepat.
Pangan dan energi yang kuat hingga pelosok tidak tercapai hanya melalui target nasional. Keduanya membutuhkan pelayanan yang dekat dengan masyarakat dan kebijakan yang mampu menyesuaikan diri dengan kondisi tiap daerah. Jika kemajuan terus diiringi masukan publik dan pembenahan yang terukur, agenda kemandirian pangan dan energi dapat menjadi bagian nyata dari peningkatan kesejahteraan rakyat.
)* Penulis adalah kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia
