Oleh: Rizky Mahendra*
Indonesia menunjukkan ketahanan pangan yang kuat dengan perkiraan ketersediaan beras mencapai 25 juta ton. Didukung produktivitas petani dan kebijakan strategis pemerintah, capaian ini memperkuat kemandirian pangan nasional, menjaga stabilitas pasokan kebutuhan pokok, serta meningkatkan kesiapan Indonesia menghadapi dinamika global secara berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa kondisi pangan nasional masih terkendali di tengah sedikitnya 33 negara yang mulai mengimbau masyarakatnya menyiapkan persediaan kebutuhan dasar untuk menghadapi kemungkinan situasi darurat. Sejumlah negara bahkan meminta rumah tangga menyediakan makanan, air minum, obat-obatan, dan perlengkapan penting untuk kebutuhan minimal 72 jam.
Inggris dan Jepang termasuk negara yang memperkuat kesiapsiagaan tersebut dengan menganjurkan masyarakat menyimpan kebutuhan pokok untuk tiga hari hingga satu minggu. Situasi ini memperlihatkan bahwa ancaman gangguan pasokan bukan lagi persoalan yang dapat dipandang sebelah mata. Konflik antarnegara, bencana alam, cuaca ekstrem, serangan siber, serta hambatan distribusi internasional dapat memengaruhi ketersediaan pangan sewaktu-waktu.
Menanggapi kondisi tersebut, Amran menilai Indonesia memiliki keunggulan karena mampu mengandalkan hasil produksi pertanian domestik dan cadangan pemerintah. Menurutnya, ketika banyak negara mulai mempersiapkan kebutuhan darurat, Indonesia masih mempunyai kekuatan dari produksi pangan sendiri serta persediaan beras yang memadai. Kondisi tersebut merupakan hasil kerja bersama antara petani, pemerintah, dan berbagai kebijakan yang selama ini diarahkan untuk meningkatkan kemampuan produksi nasional.
Amran juga mengingatkan bahwa pencapaian tersebut harus dipertahankan karena ketahanan pangan merupakan bagian penting dari kedaulatan negara. Berdasarkan data hingga 26 Oktober 2026, Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog mencapai sekitar 4,5 juta ton. Selain itu, terdapat potensi sekitar 10 juta ton beras dari tanaman padi yang siap dipanen atau standing crop serta sekitar 10 juta ton persediaan di sektor hotel, restoran, dan katering.
Apabila seluruh potensi tersebut diperhitungkan, ketersediaan beras nasional diperkirakan mencapai 25 juta ton. Jumlah itu jauh lebih besar dibandingkan kebutuhan konsumsi nasional yang berada di kisaran 2,5 juta ton setiap bulan. Kondisi ini memberikan ruang bagi pemerintah untuk menjaga pasokan sekaligus mengantisipasi kemungkinan gangguan perdagangan pangan internasional.
Amran menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh terus bergantung kepada negara lain untuk memenuhi kebutuhan pangan. Apabila konflik terjadi dan jalur perdagangan terganggu, negara produsen berpotensi membatasi ekspornya sehingga negara yang bergantung pada impor akan menghadapi risiko besar. Oleh karena itu, swasembada menjadi kekuatan sekaligus perlindungan bagi bangsa dalam menghadapi gejolak global.
Keberhasilan mempertahankan swasembada beras tanpa impor menjadi salah satu pencapaian penting pemerintah selama setahun terakhir. Upaya tersebut diperkuat melalui optimalisasi lahan pertanian, pompanisasi, perbaikan jaringan irigasi, penyediaan benih unggul, serta peningkatan produktivitas petani. Pemerintah juga melakukan antisipasi terhadap perubahan iklim dan ancaman kekeringan agar kegiatan pertanian tetap berlangsung. Berbagai langkah tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan menjaga pangan tidak hanya ditentukan oleh besarnya cadangan, tetapi juga kemampuan mempertahankan produksi secara berkelanjutan.
Penguatan sektor pertanian juga tercermin dari pencapaian Perum Bulog dalam menyerap hasil panen petani. Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengungkapkan bahwa hingga Oktober 2026, realisasi pengadaan beras nasional mencapai 4.115.014 ton setara beras atau 102,88 persen dari target pemerintah sebesar 4 juta ton. Angka tersebut melampaui pencapaian tahun 2025 yang tercatat sebanyak 3.191.969 ton sekaligus melewati rekor sebelumnya pada 2012 sebesar 3,65 juta ton.
Jawa Timur menjadi salah satu penyumbang terbesar dengan realisasi pengadaan mencapai 979.817 ton hingga 11 Oktober 2026. Jumlah tersebut setara 110,85 persen dari target wilayah sebesar 883.912 ton dan menyumbang sekitar 23,7 persen terhadap pengadaan nasional. Pencapaian ini menunjukkan bahwa kerja sama antara pemerintah, petani, dan berbagai pihak mampu memperkuat cadangan pangan negara.
Indonesia masih memiliki persediaan yang dapat dimanfaatkan untuk menjaga stabilitas harga dan membantu masyarakat. Presiden Prabowo Subianto juga menginstruksikan Bulog agar mendistribusikan persediaan beras yang tersimpan di gudang kepada masyarakat berpendapatan rendah. Rizal menyebut stok yang tersedia mencapai sekitar 5 juta ton dan bantuan direncanakan menyasar kelompok desil 1 hingga desil 4 untuk periode Oktober, November, dan Desember 2026.
Menurut Rizal, cadangan yang memadai memungkinkan pemerintah melakukan intervensi pasar sekaligus memastikan bantuan pangan tersalurkan. Pengadaan beras tersebut didukung kolaborasi Bulog dengan petani, pemerintah daerah, kementerian terkait, TNI, Polri, serta mitra penggilingan. Ke depan, tantangan pemerintah bukan hanya mempertahankan jumlah persediaan, melainkan memastikan distribusi berjalan merata, harga tetap terjangkau, dan kesejahteraan petani semakin diperhatikan.
Dengan demikian, ketahanan pangan tidak boleh berhenti sebagai pencapaian angka produksi maupun besarnya stok di gudang. Pemerintah perlu menjaga kesinambungan kebijakan, memperkuat infrastruktur pertanian, dan membuka ruang bagi petani untuk meningkatkan produktivitas. Masyarakat juga perlu mendukung pemanfaatan pangan lokal secara bijak. Di tengah dunia yang semakin dihantui ketidakpastian, kemandirian pangan merupakan tanggung jawab bersama. Indonesia harus terus menjaga hasil yang telah dicapai agar tidak hanya mampu bertahan menghadapi krisis global, tetapi juga menjadi negara yang berdaulat dan mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya.
*Penulis merupakan Analis Ketahanan Pangan
