Oleh : Yohanes Wandikbo )*
Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Papua Selatan menjadi salah satu perhatian pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan dan mengendalikan dampak bencana di wilayah timur Indonesia. Berbagai langkah penanganan terus dioptimalkan melalui koordinasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama pemerintah daerah dan unsur terkait. Salah satu strategi yang diandalkan adalah Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk meningkatkan potensi hujan di kawasan yang mengalami kebakaran. Upaya ini memperlihatkan keseriusan pemerintah dalam memanfaatkan teknologi dan pendekatan berbasis kondisi meteorologis guna menekan perluasan lahan terbakar.
Pelaksanaan OMC menjadi bagian penting dari strategi penanganan karena kondisi cuaca memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan kebakaran hutan dan lahan. Ketersediaan awan penghujan menjadi salah satu faktor yang menentukan efektivitas operasi penyemaian. Meskipun pertumbuhan bibit awan di sejumlah wilayah Papua Selatan masih terbatas, pemerintah tetap mengoptimalkan pelaksanaan operasi dengan menyesuaikan lokasi dan waktu penerbangan berdasarkan hasil pemantauan cuaca.
Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan menjelaskan bahwa hingga saat ini BNPB telah menyebarkan sebanyak 20.000 kilogram bahan semai natrium klorida (NaCl) melalui 20 sorti penerbangan modifikasi cuaca di Papua Selatan. Pelaksanaan operasi tersebut terus dievaluasi dengan mempertimbangkan ketersediaan awan agar penyemaian dapat dilakukan pada wilayah yang memiliki potensi pembentukan hujan. Langkah ini menjadi bentuk optimalisasi sumber daya dan teknologi dalam mendukung penanganan darurat karhutla.
Strategi operasi juga disesuaikan dengan persebaran titik panas yang terpantau di lapangan. Berdasarkan pemantauan BNPB, kemunculan hotspot baru lebih banyak terkonsentrasi di wilayah timur dan selatan Papua Selatan. Sementara itu, pertumbuhan awan di bagian tengah dan utara relatif memadai sehingga pelaksanaan OMC dapat difokuskan secara optimal di kedua kawasan tersebut. Penyesuaian ini menunjukkan bahwa penanganan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi geografis dan dinamika cuaca agar setiap langkah memiliki sasaran yang jelas.
Upaya pemerintah tersebut mulai memperlihatkan perkembangan positif. Berton menjelaskan bahwa luas lahan yang masih terbakar di wilayah penanganan telah mencapai sekitar 455 hektare atau mengalami penurunan sebesar 25 persen. Penurunan ini menjadi perkembangan yang patut diapresiasi di tengah tantangan cuaca dan persebaran titik panas yang masih terjadi. Pemantauan berkala serta penyesuaian strategi penanganan udara terus dilakukan untuk menjaga tren pengendalian dan mengantisipasi kemungkinan meluasnya kebakaran.
Gambaran perkembangan penanganan juga terlihat dari data pemantauan karhutla secara nasional. Hingga 7 November 2026 pukul 17.00 WIB, BNPB mencatat sebanyak 2.733 titik hotspot dan 928 titik firespot yang teridentifikasi sebagai indikasi kebakaran. Estimasi luas lahan yang masih terbakar mencapai sekitar 1.430 hektare. Angka tersebut menunjukkan penurunan signifikan dibandingkan pemantauan pada 5 November 2026 yang mencatat 4.737 hotspot, 1.962 firespot, dan sekitar 5.191 hektare lahan belum padam.
Papua Selatan masih menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian dengan 396 titik hotspot dan estimasi 362 hektare lahan belum padam. Kondisi ini menjadi dasar bagi pemerintah untuk mempertahankan prioritas penanganan di wilayah tersebut. Selain Papua Selatan, pengawasan juga dilakukan terhadap sejumlah daerah lain, termasuk Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Tengah. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa pengendalian karhutla dilaksanakan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan tingkat kerawanan di setiap wilayah.
Keberlanjutan penanganan karhutla juga membutuhkan dukungan perencanaan yang terintegrasi. Pemerintah Provinsi Papua melalui penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) mengambil langkah strategis untuk memperkuat sistem penanggulangan kebakaran di daerah. Perencanaan tersebut diharapkan dapat menjadi landasan pengembangan pelayanan pemadaman dan penyelamatan yang lebih terarah sesuai karakteristik geografis Papua.
Staf Ahli Gubernur Papua Bidang Pengembangan Masyarakat Adat dan Budaya Matias B. Mano menjelaskan bahwa kondisi geografis Papua yang memiliki wilayah luas, persebaran permukiman, serta keterbatasan akses antardaerah membutuhkan pendekatan penanggulangan kebakaran yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing wilayah. Menurutnya, penyusunan RISPKP menjadi langkah penting untuk memperkuat sistem perlindungan melalui perencanaan yang terpadu dan berkelanjutan. Pengembangan kapasitas personel, peningkatan sarana prasarana, pemetaan risiko, dan koordinasi lintas wilayah menjadi bagian dari arah penguatan tersebut.
Di tengah upaya pengendalian karhutla, pemerintah juga mulai memperhatikan perubahan ancaman bencana seiring peralihan menuju musim hujan. BNPB mengantisipasi potensi banjir dan tanah longsor, terutama di kawasan yang sebelumnya mengalami kebakaran dan memiliki kerentanan hidrologis. Langkah ini menunjukkan bahwa penanganan bencana dilakukan secara komprehensif dengan memperhitungkan dampak lanjutan dari perubahan kondisi lingkungan.
Optimalisasi Operasi Modifikasi Cuaca menjadi bukti bahwa pemerintah terus mengembangkan pendekatan penanganan karhutla melalui pemanfaatan teknologi, pemantauan lapangan, dan koordinasi lintas sektor. Penurunan luas lahan terbakar serta berkurangnya titik panas secara nasional menjadi perkembangan positif yang perlu dipertahankan. Dengan konsistensi operasi BNPB dan dukungan pemerintah daerah, pengendalian karhutla di Papua diharapkan semakin efektif sehingga kelestarian lingkungan, aktivitas ekonomi, dan keselamatan masyarakat dapat terus terlindungi.
)* Penulis merupakan Pengamat Pembangunan Papua
