arusberita.id

Tag: Tinggi

  • Dari 38 Provinsi, Hanya Jakarta dan Kaltim yang Berstatus Berpendapatan Tinggi

    Dari 38 Provinsi, Hanya Jakarta dan Kaltim yang Berstatus Berpendapatan Tinggi

    Arusberita.id – Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Indonesia masih belum merata. Dari 38 daerah, hanya Provinsi DKI Jakarta dan Kalimantan Timur yang daerahnya sudah berstatus high income economy atau berpendapatan tinggi.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, Jakarta sudah lolos dari status middle income economy atau kelas menengah menjadi high income economy  dengan pendapatan per kapita mencapai US$ 21.000 atau sekitar Rp 340,4 juta per tahun. Sedangkan Kalimantan Timur pendapatan per kapita mencapai US$ 14.000 atau Rp 227,1 per tahun.

    “Jadi kalau melihat bagaimana Indonesia lolos middle income economy lihat Jakarta,” tutur Airlangga dalam agenda BI Habibie Memorial Lecture, Selasa (24/7).

    Daerah lain yang hampir lolos dari middle income economy adalah Kalimantan Utara dengan pendapatan per kapita sebesar US$ 13.087, Riau sebesar US$ 10.024 dan Kepulauan Riau mencapai US$ 10.001.

    Untuk diketahui, batas bawah negara atau daerah yang masuk dalam kategori high income economy  adalah yang pendapatan per kapitanya mencapai US$ 13.845, dengan ambang batas naik dari sebelumnya US$ 13.205.

    Airlangga menyampaikan, untuk menjadi negara maju atau high income economy pada 2045, setidaknya Indonesia harus mengerek pertumbuhan ekonomi sebesar 7% hingga 8%. Sementara itu, Presiden terpilih 2025-2029 Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% pada tahun ketiga dan empat ia menjabat.

    “Sehingga ini menjadi tantangan bagi kita semua. Kemudian juga ada tantangan untuk keluar dari middle income economy, ini kita punya tantangan agar pertumbuhan kita dalam rentang 6%-7% kedepan,” ungkapnya.

    Akan tetapi, untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi hingga 7% atau 8% nampaknya masih cukup sulit. Pasalnya pada 2025 mendatang pemerintah hanya memasang target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3% hingga 5,6%.

    Adapun Ia menyampaikan pendapatan per kapita Indonesia per akhir tahun 2023 mencapai US$ 5.000 atau setara Rp 81 juta per tahun. Artinya saat ini Indonesia masuk dalam kategori upper middle income economy.

    “Kalau kita lolos middle income economy artinya kita sekarang berpenduduk sekitar 270 juta dengan income sekitar US$ 5000, dan nanti di tahun 2045 kita berharap penduduk kita 320 juta dengan pendapatan per kapita antara US$ 26.000-30.000 ribu, kalau itu kita tercapai maka ekonomi kita adalah Rp 9 triliun,” ungkapnya.

  • Jelang Akhir Periode Kepuasan Publik terhadap Jokowi Masih Tinggi, Moeldoko: Bukan karena Bansos

    Jelang Akhir Periode Kepuasan Publik terhadap Jokowi Masih Tinggi, Moeldoko: Bukan karena Bansos

    Arusberita.id – Tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo-Ma’ruf Amin masih tinggi.

    Survei Litbang Kompas Juni 2024, tingkat kepuasan umum atas kinerja pemerintahan Jokowi-Amin mencapai 75,6 persen, tertinggi sejak survei periode pemerintahan kedua Jokowi dilakukan pada Oktober 2019.

    Kepala Staf Presiden, Moeldoko menilai, tingginya kepuasan publik tidak lain karena pemerintah selalu memprioritaskan pelayanan kepada masyarakat dan stabilitas di berbagai bidang

    Menurutnya, selama ini tidak pernah ada persoalan muncul dari segi pelayanan publik, sehingga masyarakat mengapresiasi kinerja pemerintah.

    “Ya saya pikir pemerintah sampai dengan ujung waktu pemerintahan ini tidak pernah kendor dalam memberikan pelayanan kepada publik, itu kunci, kuncinya di situ, sehingga tidak sedikit pun persoalan muncul larena pelayanan, sehingga masyarakat mengapresiasi itu,” ujar Moeldoko di kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (20/6/2024).

    Moeldoko menambahkan, meski periode pemerintahan Jokowi-Amin tinggal beberapa bulan lagi, tidak membuat pelayanan yang diberikan pemerintah terganggu.

    Menurutnya pelayanan yang diberika tetap sama meski di akhir masa periode.

    “Pemerintah tidak sedikit pun terganggu dengan waktu berakhirnya periode ini, kita tetap memberikan pelayanan untuk masyarakat,” ujar Moeldoko.

    Lebih lanjut Moeldoko membantah tingginya kepuasan publik lantaran program bantuan sosial (bansos) yang digagas Jokowi.

    Ia menyatakan, tingginya tingkat kepuasan publik kepada pemerintah disebabkan terjaganya pelayanan kepada masyarakat dan stabilitas di berbagai bidang, bukan karena bagi-bagi bansos.

    Selain itu pemerintah juga menjaga stabilitas ekonomi dan sosial agar tidak mengganggu pelayanan perintah terhadap masyarakat.

    “Menurut saya sih enggak (karena bansos). Menurut saya sih enggak. Bahwa tadi itu tingkat kepuasan publik karena ada pelayanan,” ujar Moeldoko.

    Dikutip dari Kompas.com, Hasil survei Litbang Kompas pada 27 Mei-2 Juni 2024 menunjukkan bahwa kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah Jokowi-Ma’ruf mencapai 75,6 persen.

    Survei mencatat sebagian besar responden yang merasa puas berasal dari kalangan penerima beragam bansos pemerintah.

    Lebih dari 80 persen proporsi yang menyatakan puas berasal dari kedua kelas terbawah yakni kelas masyarakat yang selama ini menjadi penerima berbagai bentuk bansos.