JAKARTA – Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi memberikan klarifikasi terkait pernyataannya mengenai kemungkinan percepatan dinamika politik sebelum Pemilu 2029. Pernyataan yang beredar di media sosial tersebut sempat menimbulkan berbagai spekulasi mengenai arah politik nasional.
Budi Arie menegaskan pernyataan tersebut merupakan analisis pribadi yang disampaikan dalam sebuah pertemuan di Jakarta. Ia juga memastikan pandangan tersebut tidak berkaitan dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
“Sehubungan dengan viralnya pernyataan dan analisa saya dalam sebuah pertemuan di Jakarta baru-baru ini yang menimbulkan spekulasi dan berbagai salah penafsiran, saya Budi Arie Setiadi memohon maaf kepada pihak-pihak yang kurang berkenan dan nyaman dengan pernyataan saya tersebut,” ujar Budi Arie Setiadi.
Ia menegaskan klarifikasi tersebut diperlukan agar masyarakat tidak menarik kesimpulan yang keliru. Menurutnya, analisis mengenai kemungkinan perubahan dinamika politik menjelang 2029 sepenuhnya merupakan pandangan personal.
“Pernyataan dan analisa tersebut merupakan pernyataan dan analisa pribadi saya,” tegas Budi Arie Setiadi.
Budi Arie sekaligus meluruskan anggapan yang mengaitkan pernyataannya dengan Joko Widodo. Penegasan ini diharapkan dapat meredam spekulasi yang berkembang di ruang publik.
“Pernyataan tersebut tidak ada hubungan dan kait-mengaitnya dengan Bapak Joko Widodo,” lanjut Budi Arie Setiadi.
Selain memberikan klarifikasi, Budi Arie menyatakan siap bertanggung jawab atas pernyataannya. Ia mengajak masyarakat tetap menjaga persatuan dan tidak membiarkan dinamika politik mengganggu stabilitas nasional.
“Saya siap bertanggung jawab dan menerima segala konsekuensi karena analisa dan pernyataan saya tersebut. Terima kasih, jaga terus persatuan Indonesia,” pungkas Budi Arie Setiadi.
Ajakan menjaga ketenangan juga disampaikan Ketua DPC Partai Gerindra Kebumen Solatun. Ia menyebut pernyataan tersebut sempat menimbulkan kegaduhan dan mendapat respons dari sejumlah kader Gerindra.
“Pernyataan seperti itu menimbulkan kegaduhan. Apalagi kalau dikaitkan dengan dinamika politik dan Pemilu 2029. Banyak kader Gerindra di Kebumen merasa tersinggung dengan pernyataan tersebut,” ujar Solatun.
Meski demikian, Solatun mengimbau kader dan masyarakat tidak terpancing polemik. Dinamika politik dinilai sebagai bagian dari demokrasi yang perlu disikapi secara dewasa, tenang, dan tetap mengedepankan stabilitas.
“Kami di daerah tetap mengedepankan ketenangan dan soliditas. Jangan sampai pernyataan yang belum jelas konteksnya justru membuat kader resah atau menimbulkan persepsi yang macam-macam,” katanya.
Solatun menegaskan seluruh pihak sebaiknya fokus menjaga persatuan serta menjalankan aktivitas sesuai aturan yang berlaku.
“Yang terpenting sekarang adalah menjaga persatuan, soliditas kader, dan bekerja untuk masyarakat. Soal dinamika politik ke depan, biarlah berkembang sesuai mekanisme dan ketentuan yang ada,” pungkas Solatun.
Klarifikasi dan ajakan tersebut menjadi pengingat bahwa dinamika politik dapat berlangsung secara demokratis tanpa mengganggu ketenangan masyarakat. Persatuan dan stabilitas nasional tetap menjadi kepentingan bersama. (*)
