Jakarta – Ketahanan ekonomi Indonesia terus diperkuat melalui berbagai kebijakan pemerintah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengembangan sumber daya manusia, serta pemeliharaan daya beli. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan menjadi salah satu prioritas pemerintah dengan mengoptimalkan sektor pendidikan dan meningkatkan kapasitas produksi nasional. Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya menjaga fondasi ekonomi agar tetap kuat menghadapi berbagai tantangan nasional.
Komitmen itu disampaikan Presiden Prabowo ketika meresmikan Sekolah Rakyat Kampus Nagan Raya di Kompleks Perkantoran Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh. Kehadiran fasilitas pendidikan tersebut diarahkan untuk memberikan kesempatan belajar yang lebih luas bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera agar memperoleh pendidikan berkualitas tanpa terbebani keterbatasan ekonomi.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menyebut pendidikan sebagai salah satu jalan strategis untuk memutus lingkaran kemiskinan. Pemerintah pun berupaya mempercepat peningkatan mutu pendidikan agar setiap anak memiliki kesempatan mengembangkan kemampuan dan meraih masa depan yang lebih baik.
ÂPenghapusan kemiskinan harus dimulai melalui berbagai upaya, salah satunya dengan menghadirkan Sekolah Rakyat sebagai sarana pendidikan bagi masyarakat, ujar Prabowo.
Sementara itu, pemerintah juga menyiapkan stimulus ekonomi pada kuartal IV 2026 untuk mempertahankan momentum pertumbuhan. Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo menjelaskan bahwa program akhir tahun meliputi bantuan masyarakat, pembukaan rekening baru, bantuan subsidi upah (BSU), serta insentif transportasi pada libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.
Menurut Dradjad, meningkatnya perjalanan masyarakat selama periode liburan dapat mendorong transaksi ekonomi di berbagai daerah. Untuk mendukung pergerakan tersebut, pemerintah menyiapkan anggaran Rp883 miliar bagi empat moda transportasi, yaitu kereta api, angkutan laut, penyeberangan, dan angkutan udara.
Kebijakan tersebut sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan III 2026 yang mencapai 5,47 persen secara tahunan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Angka itu meningkat dari 5,29 persen pada triwulan sebelumnya. Konsumsi rumah tangga turut tumbuh 5,04 persen seiring peningkatan mobilitas dan aktivitas masyarakat.
Kemunduran Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak semestinya mengganggu ketahanan ekonomi Indonesia di tengah dinamika pasar dan politik. Kepastian konstitusional, stabilitas pemerintahan, serta kesinambungan kebijakan tetap diperlukan untuk menjaga kepercayaan investor dan memastikan agenda pembangunan berjalan secara konsisten demi kesejahteraan masyarakat. (*)
