Jokowi Bentuk Tim Kebut Keanggotaan RI di OECD, Airlangga Jadi Ketua

Arusberita.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) merilis Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 17 Tahun 2024 tentang Tim Nasional Persiapan dan Percepatan Keanggotaan Indonesia dalam Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD).

Keppres itu ditandatangani Jokowi pada 22 April 2024.
Dilihat detikcom pada beleid tersebut, Kamis (25/4/2024), Tim Nasional OECD terdiri atas Pengarah, Pelaksana, dan Sekretariat.

Pengarah diketuai oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang beranggotakan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto.

“Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan arahan kepada Pelaksana dalam rangka persiapan dan percepatan keanggotaan Indonesia dalam OECD,” tulis Pasal 4 ayat (2).

Secara keseluruhan, Tim Nasional OECD memiliki tugas yang mencakup:

a. Menyelenggarakan dan mengoordinasikan persiapan dan percepatan keanggotaan Indonesia dalam OECD yang sejalan dengan kepentingan nasional dengan tetap menjaga prinsip politik luar negeri bebas aktif

b. Mengoordinasikan, merundingkan, dan menggalang dukungan untuk persiapan dan percepatan keanggotaan Indonesia terhadap Konvensi OECD dan instrumen hukum internasional OECD terkait lainnya dalam rangka memenuhi syarat keanggotaan pada OECD

c. Mengidentifikasi, mengategorisasikan urutan prioritas, serta menyiapkan rekomendasi penyesuaian standar, kebijakan, dan peraturan perundang-undangan yang diperlukan sebagai bagian dari persiapan dan percepatan keanggotaan indonesia dalam OECD

d. Merumuskan dan melaksanakan strategi pelaksanaan komunikasi publik dan diseminasi informasi terkait persiapan dan percepatan keanggotaan Indonesia dalam OECD.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto ditunjuk sebagai ketua pelaksana Tim Nasional OECD. Sementara posisi Wakil Ketua diisi oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.

Sebagai ketua pelaksana, Airlangga memiliki lima tugas utama. Pertama, mengoordinasikan langkah persiapan dan percepatan keanggotaan Indonesia dalam OECD.

Kedua, merumuskan langkah-langkah strategis untuk implementasi peta jalan aksesi (accession roadmap) yang ditetapkan oleh OECD dalam rangka persiapan dan percepatan keanggotaan Indonesia dalam OECD. Ketiga, menyampaikan laporan persiapan dan percepatan keanggotaan Indonesia dalam OECD kepada Pengarah setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu diperlukan.

Keempat, menyusun dan menetapkan rencana kerja serta anggaran persiapan dan percepatan keanggotaan Indonesia dalam OECD. Kelima, menetapkan langkah strategis lain yang dianggap perlu untuk mendukung persiapan dan percepatan keanggotaan Indonesia dalam OECD.

Posisi sekretariat diketuai oleh Susiwijono Moegiarso, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Salah satu tugas yang diemban adalah menjadi penghubung terkait persiapan dan percepatan keanggotaan Indonesia dalam OECD, baik di tingkat nasional maupun internasional.