Oleh : Loa Murib )*
Penembakan terhadap tiga warga sipil di Distrik Muliama, Papua Pegunungan, kembali mengingatkan bahwa keamanan dan keselamatan masyarakat harus menjadi kepentingan bersama. Kekerasan yang menyasar warga sipil tidak hanya menimbulkan korban dan trauma bagi keluarga, tetapi juga dapat mengganggu kehidupan sosial, aktivitas ekonomi, serta rasa aman masyarakat di lingkungan sekitarnya. Karena itu, kecaman terhadap aksi penembakan perlu diikuti dengan seruan untuk memperkuat persatuan, menjaga ketenangan, dan mendorong terciptanya kehidupan yang damai di Tanah Papua.
Sikap tersebut tercermin dari pernyataan sejumlah tokoh adat yang mengecam penembakan tiga orang sipil di Distrik Muliama. Nikson Marweri selaku Ondoafi Kampung Kwadeware menyayangkan terjadinya aksi penembakan tersebut. Menurut pandangannya, keamanan Papua tidak dapat hanya dibebankan kepada aparat, melainkan membutuhkan kerja sama seluruh elemen masyarakat. Ia mendorong masyarakat untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman sekaligus meminta kepolisian meningkatkan patroli di wilayah yang dinilai membutuhkan penguatan keamanan. Pandangan tersebut menunjukkan pentingnya sinergi antara masyarakat dan aparat dalam mencegah terjadinya kekerasan serta memberikan rasa aman kepada warga.
Kecaman serupa disampaikan Nikodemus Yaboisembut, Ondoafi Kampung Sabron Yaru. Ia menilai penembakan terhadap warga sipil merupakan tindakan yang tidak manusiawi dan patut dikutuk. Dalam pandangannya, kehadiran pemerintah dan aparat di Papua pada dasarnya berkaitan dengan upaya memberikan pelayanan serta menjalankan berbagai program yang ditujukan bagi masyarakat. Karena itu, tokoh adat dinilai memiliki posisi penting sebagai pengayom masyarakat sekaligus jembatan yang dapat mendukung terciptanya hubungan yang baik antara masyarakat dan pemerintah. Peran tersebut menjadi semakin penting ketika situasi keamanan membutuhkan ketenangan dan komunikasi yang terbuka.
Sementara itu, Kepala Suku Saquasit, Sem Tasti, juga mengecam tindakan yang disebut dilakukan oleh KSTP terhadap tiga warga sipil di Muliama. Ia menempatkan keamanan dan kedamaian sebagai tanggung jawab bersama dengan mengajak tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, serta seluruh masyarakat Papua untuk menjaga kondusivitas wilayah. Seruan ini penting karena persoalan keamanan tidak hanya berkaitan dengan penanganan setelah suatu peristiwa terjadi, tetapi juga menyangkut kemampuan masyarakat membangun lingkungan sosial yang mampu mencegah berkembangnya kekerasan.
David Lomo, Ondoafi Skouw Sae, turut menyampaikan kecaman terhadap penembakan tersebut. Ia mendorong masyarakat untuk mengedepankan kehidupan yang rukun sebagai bagian dari upaya mewujudkan Papua yang aman dan damai. Kerukunan masyarakat menjadi modal sosial yang penting karena konflik dan kekerasan dapat dengan mudah memperlebar ketegangan apabila tidak diimbangi dengan komunikasi, saling menghormati, serta kesediaan menyelesaikan persoalan secara damai. Dalam konteks ini, peran tokoh adat sangat strategis karena mereka memiliki kedekatan dengan masyarakat dan dapat membantu menjaga ketenangan di tingkat komunitas.
Kepala Suku Muttang, Eduard Muttang, juga mengecam aksi penembakan tersebut sekaligus mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi palsu maupun isu yang menyesatkan. Pesan ini menjadi relevan di tengah derasnya arus informasi melalui media sosial. Sebuah informasi yang belum terverifikasi dapat dengan cepat menyebar dan memicu keresahan, memperbesar kesalahpahaman, bahkan berpotensi memperuncing situasi yang sudah sensitif. Karena itu, masyarakat perlu membangun kebiasaan memeriksa kebenaran informasi sebelum mempercayai ataupun menyebarkannya.
Semangat menjaga keamanan juga disampaikan Ketua Lembaga Masyarakat Adat Kabupaten Deiyai, Bernard Pekei. Ia mengajak masyarakat adat di 67 desa atau kampung di Kabupaten Deiyai untuk mendukung program pemerintah pusat sekaligus menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah masing-masing. Bernard juga mengingatkan agar masyarakat tidak membawa persoalan dari luar daerah ke dalam lingkungan Kabupaten Deiyai. Menurut pandangannya, tindakan seperti pembunuhan, pemerkosaan, pemaksaan, maupun perbuatan lain yang bertentangan dengan nilai adat tidak seharusnya terjadi di wilayah tersebut.
Seruan para tokoh adat tersebut memperlihatkan bahwa masyarakat memiliki peran besar dalam membangun keamanan dari lingkungan paling dekat. Pemerintah dan aparat keamanan memang memiliki kewenangan dalam menjaga ketertiban dan menindak pelaku kekerasan sesuai hukum. Namun, ketahanan sosial masyarakat juga menjadi faktor penting untuk memastikan situasi tetap kondusif. Tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan unsur masyarakat lainnya dapat menjadi kekuatan sosial yang membantu meredam ketegangan serta mencegah munculnya aksi balasan atau penyebaran informasi yang memperkeruh keadaan.
Penembakan terhadap warga sipil di Muliama semestinya menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama bahwa perbedaan dan persoalan apa pun tidak boleh diselesaikan melalui kekerasan. Masyarakat membutuhkan ruang untuk hidup, bekerja, beribadah, memperoleh pendidikan, dan menjalankan aktivitas sehari-hari tanpa rasa takut. Karena itu, setiap pihak memiliki tanggung jawab untuk menjaga situasi agar tetap aman serta menghormati hukum dan nilai-nilai adat yang selama ini menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Papua.
Pada akhirnya, kecaman terhadap penembakan tidak cukup berhenti pada pernyataan. Seruan tersebut perlu diwujudkan melalui tindakan nyata berupa penguatan komunikasi masyarakat, peningkatan kewaspadaan, penolakan terhadap informasi hoaks, serta kerja sama antara tokoh adat, masyarakat dan aparat. Papua membutuhkan suasana yang memungkinkan masyarakat membangun masa depan dengan tenang. Dengan memperkuat persatuan, menjaga kerukunan, dan menolak kekerasan, masyarakat dapat bersama-sama menciptakan Papua yang lebih aman, damai, dan kondusif.
*Penulis adalah Mahasiswa Papua di Jawa Timur
