Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) dinilai tidak semata-mata sebagai program bantuan pemerintah, tetapi bagian dari investasi jangka panjang untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM) sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat hingga ke tingkat desa.
Tenaga Ahli Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Hariqo Satria mengatakan kedua program tersebut memiliki keterkaitan dengan agenda pembangunan manusia dan pemerataan aktivitas ekonomi. Menurutnya, pembangunan nasional harus diarahkan agar manfaatnya dapat dirasakan langsung masyarakat, termasuk kelompok bawah dan warga di pedesaan.
Hariqo menilai MBG memiliki dimensi investasi SDM karena pemenuhan gizi sejak dini akan menentukan kualitas generasi Indonesia dalam jangka panjang. Program tersebut juga dinilai dapat memberikan dampak ekonomi melalui keterlibatan petani, peternak, pekebun, nelayan, hingga pelaku UMKM sebagai bagian dari rantai pasok.
“Program-program seperti CKG, MBG, dengan Koperasi Desa Merah Putih, dengan Kampung Nelayan, dengan berbagai program yang langsung ke daerah-daerah itu, kita optimis cita-cita kita bisa tercapai,” ujar Hariqo.
Di sisi lain, KDMP diarahkan untuk memperkuat perputaran ekonomi di desa sehingga masyarakat tidak selalu bergantung pada pusat-pusat ekonomi perkotaan. Keberadaan koperasi dapat menjadi instrumen untuk memperpendek rantai pasok dan memperluas akses masyarakat terhadap kegiatan ekonomi produktif. Pemerintah juga telah menempatkan KDMP sebagai bagian dari upaya membangun ekonomi rakyat dari tingkat desa.
Menurut Hariqo, keberhasilan koperasi di sejumlah daerah menunjukkan adanya peluang untuk memperkuat model ekonomi berbasis potensi lokal. Namun, ia menekankan keberhasilan tersebut tidak dapat dicapai secara instan karena membutuhkan peningkatan kapasitas SDM, tata kelola, serta pengawasan untuk mencegah penyimpangan. Karena karakter setiap wilayah berbeda, pengembangan koperasi juga perlu menyesuaikan potensi ekonomi lokal, baik pertanian, perkebunan, perikanan maupun sektor lainnya.
Hariqo juga menilai manfaat MBG akan semakin besar apabila belanja program mampu menghidupkan ekonomi masyarakat sekitar. Kebijakan pemerintah yang mendorong SPPG melibatkan pemasok dari desa, koperasi, BUMDes, dan UMKM menunjukkan upaya menghubungkan program pemenuhan gizi dengan pemberdayaan ekonomi lokal.
“Program ini program kita semua, dan untuk kesejahteraan masyarakat kita di desa-desa, dan agar uang itu lebih banyak berputar di desa,” kata Hariqo.
Penguatan pengawasan, keterbukaan terhadap kritik, dan perbaikan tata kelola menjadi faktor penting agar manfaat kedua program tersebut semakin luas, berkelanjutan, dan benar-benar dirasakan masyarakat. Dengan demikian, uang yang dibelanjakan untuk pemenuhan kebutuhan program dapat menciptakan efek berganda bagi masyarakat.
