Oleh : Marthen Jikwa )*
Menjaga kedamaian dan stabilitas keamanan di Tanah Papua merupakan tanggung jawabbersama seluruh elemen bangsa. Di tengah dinamika politik dan berkembangnya berbagainarasi yang berpotensi memengaruhi kehidupan sosial masyarakat, komitmen memperkuatpersatuan, menjaga kerukunan, dan mendukung pembangunan perlu terus dikedepankan. Papua membutuhkan suasana aman dan kondusif agar masyarakat dapat menjalankanaktivitas serta menikmati berbagai peluang pembangunan secara optimal.
Dinamika politik terkait rencana upacara rekonsiliasi United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) di Port Vila, Vanuatu, pada November 2026 menjadi salah satuperkembangan yang perlu dicermati. Masyarakat Papua diharapkan menyikapinya secarabijaksana dengan mengedepankan pemahaman yang utuh, sikap kritis, dan komitmenterhadap perdamaian. Perbedaan pandangan politik tidak seharusnya berkembang menjaditindakan yang mengganggu keamanan maupun merugikan kepentingan masyarakat luas.
Tokoh pemuda Papua, Max Abner Ohee, menilai pemahaman masyarakat mengenaikedudukan Papua dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) perlu terus diperkuat. Menurutnya, berbagai narasi politik yang disampaikan kelompok tertentu tidak dapatdianggap mewakili keseluruhan aspirasi masyarakat Papua. Karena itu, masyarakat perluselektif dalam menerima informasi dan tidak mudah terpengaruh oleh ajakan yang berpotensimenimbulkan perpecahan.
Ia juga menilai bahwa menjaga persatuan harus berjalan beriringan dengan peningkatankesejahteraan masyarakat. Pendidikan, pengembangan sumber daya manusia, dan perluasankesempatan ekonomi bagi generasi muda merupakan agenda produktif untuk mendorongkemajuan Papua. Generasi muda perlu diberikan ruang berkontribusi melalui pendidikan, kewirausahaan, kreativitas, dan berbagai kegiatan pembangunan yang memberikan manfaatlangsung bagi masyarakat.
Kedamaian bukan sekadar kondisi tanpa konflik, melainkan keadaan yang memungkinkanmasyarakat memperoleh kesempatan untuk berkembang. Stabilitas keamanan perlu diikutipeningkatan kualitas pelayanan publik, pemerataan pembangunan, dan perlindungan hakmasyarakat. Dengan demikian, kehadiran negara dapat dirasakan melalui berbagai program yang menjawab kebutuhan masyarakat Papua.
Tokoh Papua sekaligus Ondofolo, Yanto Eluay, mengingatkan pentingnya masyarakatmencermati informasi mengenai situasi Papua secara objektif. Menurutnya, isu pelanggaranhak asasi manusia (HAM) kerap digunakan dalam narasi politik kelompok ULMWP dan simpatisannya. Di sisi lain, berbagai upaya pemerintah dalam membangun sumber dayamanusia, infrastruktur, dan perekonomian Papua perlu dipahami sebagai bagian darikomitmen meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Persoalan HAM tetap harus mendapatkan perhatian melalui penanganan profesional, transparan, dan berlandaskan hukum. Setiap dugaan pelanggaran perlu ditindaklanjutiberdasarkan fakta dan mekanisme yang berlaku. Pendekatan tersebut penting untukmemastikan hak masyarakat terlindungi sekaligus mencegah berkembangnya persoalanmenjadi konflik berkepanjangan. Pembangunan, perlindungan HAM, dan penegakan hukummerupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam menciptakan Papua yang aman dan bermartabat.
Dalam menjaga kedamaian, peran tokoh adat juga memiliki arti penting. Masyarakat Papua memiliki kekayaan tradisi dan kearifan lokal yang menjunjung tinggi nilai persaudaraan, musyawarah, serta penghormatan terhadap sesama. Nilai-nilai tersebut dapat menjadi fondasidalam menyelesaikan perbedaan dan membangun kehidupan sosial yang harmonis. Tokohadat juga dapat menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah dalammenyampaikan aspirasi serta mendorong penyelesaian persoalan melalui dialog.
Ondoafi Bagaiserwar, Kaleb Sawen, mengajak generasi muda Kabupaten Sarmi meneladanisemangat persatuan para pendahulu bangsa. Menurutnya, generasi muda memiliki tanggungjawab menjaga keutuhan Indonesia melalui kegiatan positif dan kontribusi nyata bagimasyarakat. Perbedaan pandangan harus disikapi secara bijaksana melalui dialog, musyawarah, dan cara-cara damai yang menghormati hukum serta hak setiap warga.
Ajakan tersebut semakin relevan di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi. Media sosial memberikan peluang bagi generasi muda Papua untuk memperkenalkan budaya, potensi daerah, dan berbagai capaian pembangunan. Namun, penyebaran disinformasi, ujarankebencian, dan provokasi juga dapat menimbulkan kesalahpahaman serta memperbesarperbedaan di tengah masyarakat.
Karena itu, penguatan literasi digital perlu menjadi perhatian bersama. Generasi mudadiharapkan mampu memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya dan memanfaatkanruang digital untuk menyampaikan gagasan yang membangun. Pemerintah, lembagapendidikan, tokoh adat, dan organisasi kepemudaan perlu memperluas edukasi publik agar masyarakat semakin tangguh menghadapi berbagai bentuk provokasi.
Pemerintah juga perlu memastikan program pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi menjangkau masyarakat hingga wilayah terpencil. Partisipasimasyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan menjadi faktor penting agar kebijakan yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan serta karakteristik setiap daerah di Papua.
Pada akhirnya, kedamaian Papua tidak dapat diwujudkan hanya melalui pendekatankeamanan, tetapi membutuhkan kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah dan masyarakat. Aparat keamanan, tokoh adat, tokoh agama, pemuda, serta seluruh elemen masyarakatmemiliki peran dalam menciptakan lingkungan yang aman dan harmonis. Penghormatanterhadap hukum, perlindungan masyarakat sipil, dan penyelesaian persoalan secara dialogisharus menjadi prinsip bersama.
Masa depan Papua merupakan bagian dari masa depan Indonesia. Dengan memperkuatpersaudaraan, menolak kekerasan, serta mengedepankan dialog dan kerja sama, Papua dapatterus berkembang menjadi wilayah yang aman, maju, dan sejahtera. Menjaga kedamaianbukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan komitmen seluruh elemen bangsa untukmemperkuat persatuan, mempertahankan keutuhan NKRI, dan memastikan pembangunanPapua berlangsung secara berkelanjutan.
)* Penulis merupakan Pengamat Pembangunan Papua





