Oleh: Markus Wenda*
Keamanan Papua merupakan fondasi penting bagi keberlanjutan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di tengah berbagai tantangan keamanan yang masih terjadi di sejumlah wilayah, upaya menjaga Papua tetap aman dan kondusif menjadi tanggung jawab bersama. Negara melalui pemerintah dan aparat keamanan terus menunjukkan komitmen untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, termasuk Orang Asli Papua (OAP), sekaligus memastikan berbagai program pembangunan dapat berjalan tanpa terganggu oleh aksi kekerasan kelompok bersenjata.
Penyanderaan sembilan perempuan asli Suku Amungme di Distrik Jila, Kabupaten Mimika, menjadi pengingat bahwa masyarakat sipil harus ditempatkan sebagai prioritas utama dalam setiap upaya penyelesaian persoalan keamanan Papua. Hampir satu bulan tanpa kepastian mengenai kondisi para korban tentu menjadi beban berat bagi keluarga dan masyarakat. Situasi tersebut memperlihatkan bahwa aksi kekerasan tidak pernah memberikan manfaat bagi rakyat, terlebih ketika perempuan dan masyarakat sipil menjadi korban.
Ketua Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme (LEMASA) menegaskan bahwa persoalan tersebut bukan sekadar masalah keamanan, tetapi telah menyentuh aspek kemanusiaan dan martabat masyarakat Papua. Pandangan tersebut memperlihatkan semakin kuatnya suara masyarakat adat yang menghendaki agar kekerasan dihentikan dan masyarakat sipil mendapatkan perlindungan. Apabila kelompok bersenjata benar-benar mengklaim memperjuangkan kepentingan rakyat Papua, maka keselamatan masyarakat semestinya menjadi kepentingan yang paling utama.
Dalam konteks tersebut, negara memiliki peran strategis untuk memastikan hukum tetap hadir dan masyarakat tidak dibiarkan menghadapi ancaman seorang diri. Upaya aparat dalam merespons berbagai gangguan keamanan menunjukkan bahwa pemerintah tidak tinggal diam. Kehadiran aparat di wilayah rawan, pengamanan masyarakat, penyelidikan terhadap kasus kekerasan, serta pengejaran terhadap pelaku merupakan bagian dari komitmen untuk menciptakan ruang kehidupan yang lebih aman bagi masyarakat Papua.
Perspektif serupa disampaikan tokoh agama Nasrani sekaligus tokoh adat senior Puncak Jaya, Papua Tengah, Kirenius Telenggen. Ia mengungkapkan kekhawatiran terhadap meningkatnya aksi kekerasan yang tidak hanya mengancam warga pendatang dan warga negara asing, tetapi juga Orang Asli Papua. Menurutnya, masyarakat lokal yang tidak bersedia bergabung dengan kelompok bersenjata juga dapat menjadi sasaran ancaman. Kondisi ini menunjukkan bahwa kekerasan justru berpotensi merusak kehidupan masyarakat Papua sendiri.
Kirenius juga menyoroti dampak kekerasan terhadap pelayanan keagamaan di wilayah pedalaman. Peristiwa terbunuhnya Captain Nicholas F. Goselin, pilot PT AMA berkewarganegaraan Amerika Serikat yang disebut melayani kebutuhan ibadah masyarakat di pelosok Papua, menjadi salah satu contoh bahwa gangguan keamanan dapat memberikan dampak luas. Tidak hanya menghilangkan nyawa, kekerasan juga dapat menghambat pelayanan sosial, keagamaan, kesehatan, pendidikan, dan berbagai aktivitas kemanusiaan yang sangat dibutuhkan masyarakat di daerah terpencil.
Karena itu, dukungan terhadap stabilitas keamanan harus dipandang sebagai bagian dari agenda pembangunan Papua. Infrastruktur yang dibangun pemerintah, fasilitas kesehatan yang diperluas, akses pendidikan yang ditingkatkan, serta aktivitas ekonomi masyarakat membutuhkan situasi keamanan yang terjaga. Tanpa keamanan, berbagai capaian pembangunan akan menghadapi hambatan dan masyarakat kembali menjadi pihak yang paling dirugikan.
Langkah kepolisian di Puncak Jaya melalui patroli dialogis juga memperlihatkan pentingnya pendekatan keamanan yang dekat dengan masyarakat. Kapolsek Mulia Ipda Hasan Andarek menegaskan bahwa patroli dilakukan untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat sekaligus mengajak warga bersama-sama menjaga kondusivitas wilayah. Pendekatan ini penting karena keamanan yang berkelanjutan membutuhkan kehadiran negara sekaligus partisipasi masyarakat.
Masyarakat juga perlu melihat bahwa upaya aparat tidak semata-mata berbentuk tindakan penegakan hukum. Patroli, komunikasi dengan warga, pemetaan wilayah rawan, respons cepat terhadap laporan, hingga koordinasi dengan pemerintah daerah merupakan bagian dari strategi menjaga stabilitas. Keamanan yang dibangun melalui komunikasi dan kehadiran di tengah masyarakat dapat memperkuat kepercayaan publik sekaligus mencegah berkembangnya gangguan menjadi konflik yang lebih besar.
Di Yahukimo, respons Satgas Operasi Damai Cartenz bersama Polres Yahukimo terhadap kasus penganiayaan berat terhadap seorang warga juga menunjukkan bahwa setiap gangguan keamanan mendapatkan perhatian. Aparat melakukan penyelidikan, mengumpulkan keterangan saksi dan barang bukti, serta mengejar pihak yang diduga bertanggung jawab. Penanganan secara terukur dan berdasarkan prosedur hukum menjadi penting agar masyarakat memperoleh kepastian serta tidak terdorong melakukan tindakan main hakim sendiri.
Pada titik inilah sinergi antara pemerintah, TNI-Polri, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat menjadi semakin penting. Suara para pemimpin lokal seperti Ketua LEMASA dan Kirenius Telenggen menunjukkan bahwa masyarakat Papua memiliki kepedulian besar terhadap terciptanya perdamaian. Dukungan masyarakat terhadap keamanan juga menjadi modal sosial bagi pemerintah dan aparat untuk mempercepat pemulihan stabilitas di wilayah yang masih menghadapi gangguan.
Papua pada akhirnya membutuhkan kedamaian yang nyata, bukan konflik berkepanjangan. Masyarakat berhak bekerja, bersekolah, beribadah, memperoleh layanan kesehatan, menjalankan kegiatan ekonomi, dan membangun masa depan tanpa rasa takut. Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan hak tersebut terlindungi, sementara masyarakat memiliki peran menjaga lingkungan masing-masing tetap kondusif.
Dengan konsistensi pemerintah dalam menjaga keamanan, profesionalisme TNI-Polri dalam melindungi masyarakat, serta dukungan tokoh adat dan agama, Papua memiliki peluang semakin besar untuk keluar dari bayang-bayang konflik. Keamanan bukan sekadar persoalan penindakan, melainkan prasyarat untuk menghadirkan pembangunan yang berkelanjutan. Papua yang aman adalah Papua yang memberi ruang bagi rakyatnya untuk maju, sejahtera, dan menatap masa depan dengan optimisme.
*Penulis merupakan Aktivis masyarakat adat Papua
