JAKARTA – Pemerintah menempatkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 sebagai instrumen strategis untuk memperkuat fondasi perekonomian sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan delapan Program Kerja Prioritas Nasional, dengan fokus utama antara lain kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, serta hilirisasi dan industrialisasi.
Presiden Prabowo menyampaikan bahwa RAPBN 2027 dirancang untuk menjawab kebutuhan pembangunan nasional secara menyeluruh.
“RAPBN tahun 2027 kita fokuskan untuk delapan Program Kerja Prioritas Nasional atau PKPN,” ujar Presiden Prabowo.
Menurutnya, arah kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kemandirian bangsa sekaligus mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pada sektor pangan, kebijakan diarahkan untuk memperkuat produksi dan ketahanan pangan nasional. Sementara sektor energi didorong menuju kemandirian melalui peningkatan kapasitas produksi, pengembangan energi baru dan terbarukan, serta penguatan infrastruktur energi. Pendidikan dan kesehatan juga menjadi prioritas untuk membangun sumber daya manusia yang unggul, sehat, produktif, dan kompetitif.
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan RAPBN 2027 disusun secara ekspansif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan.
“Untuk tahun 2027, pemerintah optimis kinerja perekonomian nasional akan tetap solid dan terjaga seiring dengan terpeliharanya stabilitas makroekonomi dan dukungan kebijakan pemerintah,” ujar Menkeu Purbaya.
Menkeu menambahkan, pengalaman dalam merespons dinamika perekonomian global selama tahun 2026 juga menjadi modal penting dalam menyusun kebijakan yang dapat mengurangi dampak ketidakpastian global terhadap perekonomian Indonesia.
“Fiskal kita tetap dirancang untuk ekspansif walaupun tidak besar sekali. Tapi yang jelas dari pemerintah akan ada dorongan ke perekonomian,” jelas Menkeu.
Selain itu, hilirisasi dan industrialisasi menjadi instrumen penting untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri. Kebijakan tersebut diharapkan memperluas investasi, menciptakan lapangan kerja, memperkuat industri nasional, serta meningkatkan daya saing ekspor.
Dengan belanja negara RAPBN 2027 yang dirancang mencapai Rp4.097,2 triliun dan target pertumbuhan ekonomi 5,8–6,5 persen, pemerintah mengarahkan APBN agar semakin produktif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Fokus tersebut menunjukkan komitmen pemerintah menjadikan RAPBN 2027 sebagai instrumen pembangunan yang tidak hanya menjaga stabilitas ekonomi, tetapi juga mempercepat transformasi struktural menuju Indonesia yang mandiri, berdaya saing, dan sejahtera. (*)
