arusberita.id

Tag: Antisipasi

  • Pemerintah Siap Antisipasi Risiko Resesi di Amerika Serikat

    Pemerintah Siap Antisipasi Risiko Resesi di Amerika Serikat

    Arusberita.id – Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, mengatakan pemerintah akan mengantisipasi dampak yang ditimbulkan dari potensi resesi ekonomi Amerika Serikat (AS).

    Antisipasi ini dilakukan agar alih-alih dampak negatif, Indonesia bisa mendapat peluang dari penurunan ekonomi AS.

    “Supaya apa yang kita lakukan kalibrasi dan kebijakan yang kita lakukan dalam negeri itu justru memastikan ketidakpastian ini tidak berdampak negatif bagi kita, tetapi bagaimana ini kita gunakan supaya justru memperbaiki dan mendapatkan peluang bagi kita memperbaiki struktur dari pembiayaan kita,” katanya kepada awak media, usai Seminar Transparansi Dana Desa dan Pengentasan Kemiskinan, di kantornya, Selasa (6/8/2024).

    Ancaman resesi ini muncul setelah rilis data ketenagakerjaan AS, di mana Departemen Tenaga Kerja AS mencatat tingkat pengangguran pada Juli 2024 naik menjadi 4,3 persen, tertinggi sejak periode Oktober 2021.

    Meski begitu, menurut Febrio, potensi resesi AS justru bisa jadi mendatangkan dampak positif bagi Indonesia. Pasalnya, dengan meningkatnya jumlah pengangguran, akan memicu potensi penurunan suku bunga Bank Sentral AS, The Federal Reserve (The Fed) lebih lebar.

    “Kalau memang turun, karena memang harus mereka adjust (kebijakan suku bunga acuan), justru dampaknya harusnya positif bagi kita. Nah itu yang harus kita pastikan, kita kawal bahwa dinamika ini kita kelola hari demi hari, minggu demi minggu,” imbuh dia.

    Sementara itu, seiring dengan sinyal penurunan suku bunga acuan The Fed, suku bunga obligasi pemerintah AS, US Treasury 10 tahun akan turut mengalami penurunan.

    “Sejauh ini justru kalau kita lihat suku bunga kebijakannya nanti turun. Ini kan sebelum kebijakan suku bunga turun pun suku bunga (US Treasury) 10 tahun US itu sudah turun cukup tajam, sekarang di sekitar 3,7 persen dan turunnya cukup tajam dalam beberapa hari ini,” ujar Febrio.

  • Antisipasi Kerumunan Jelang Pemilu, Pemerintah Hold Pembagian Bansos Beras

    Antisipasi Kerumunan Jelang Pemilu, Pemerintah Hold Pembagian Bansos Beras

    Arusberita.id – Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengkonfirmasi rencana penundaan sementara bantuan sosial (bansos) berupa bantuan pangan 10 kg beras untuk 22 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulan.

    Direktur Distribusi dan Cadangan NFA Rahmi Widiriani mengutarakan alasan mengapa bansos beras itu ditunda untuk sementara mulai tanggal 8-14 Februari 2024.

    “Karena ada masa tenang ada peraturan tidak boleh beraktivitas supaya fokus terhadap Pemilu jadi bantuan pangan ini supaya tidak menjadi trigger misalnya ada kerumunan dan lain lain,” ujar Rahmi saat dikonfirmasi Kontan.co.id, Selasa (6/2).

    Sebagaimana diketahui, peraturan soal masa tenang pemilu untuk penyelenggaraan tahun ini diatur Komisi Pemilihan Umum dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

    Beleid itu mengenai masa tenang pilpres putaran pertama pada 11 Februari hingga 13 Februari 2024 dan putaran kedua pada 23 Juni sampai 25 Juni 2024. Masa tenang diartikan sebagai masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas Kampanye Pemilu.

    Pasalnya, di mana ada pembagian bansos, maka disana akan tercipta sebuah kerumunan. Untuk itu, penyaluran akan kembali dilanjutkan setelah pemilu rampung yakni pada 15 Februari mendatang.

    “Untuk  menghindari hal-hal yang justru bisa menimbulkan gangguan yang diinginkan menjelang pencoblosan. Pasti kan karena ada penyaluran bantuan pangan tuh ada sebuah titik kumpul

    Jadi kebijakannya akan dilanjutkan pada tanggal 15 Februari,” ungkapnya.

    Rahmi juga menegaskan bahwa bantuan pangan beras ini tidak ada kolerasinya dengan kontestasi pilpres, karena program ini sudah ada jauh sebelum tahun pemilu.

    Rahmi bilang, bansos beras itu sendiri merupakan salah satu program pemerintah untuk membantu 22 juta KPM masyarakat bawah untuk mendapatkan beras sebanyak 10 kg setiap bulannya untuk tiap satu KPM.

    “Program ini sudah dilakukan per 3 bulan sejak tahun 2023. Untuk tahun 2024 ini, rencananya bantuan pangan beras akan disalurkan sejak Januari-Maret 2024, dan kemungkinan akan berlanjut hingga Juni 2024,” ungkapnya.

    Bantuan pangan beras, kara dia, menjadi salah satu cara pemerintah melakukan intervensi terhadap harga beras yang tengah melonjak.

    Program ini diharapkan membantu masyarakat kelas bawah mendapatkan kepastian pasokan pangan dan tidak terdampak oleh mahalnya harga beras.

    “Kita tahu harga beras saat ini masih mahal dengan adanya bantuan pangan ini setidaknya 22 juta KPM tidak perlu membeli beras atau pengeluaran untuk membeli berasnya berkurang karena sudah dapat bantuan beras 10 kg,” pungkasnya.