arusberita.id

Tag: mendagri

  • Pemerintah Fokus Menjaga Swasembada Pangan di Tengah Dinamika Demonstrasi

    Pemerintah Fokus Menjaga Swasembada Pangan di Tengah Dinamika Demonstrasi

    OPINI- Dalam dinamika sosial dan politik yang sedang berlangsung, isu pangan tetap menjadi prioritas utama pemerintah. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kedaulatan pangan adalah fondasi penting bagi ketahanan nasional, dan karenanya program swasembada pangan menjadi agenda utama pembangunan. Masyarakat tentu menaruh harapan besar agar kebutuhan pokok tetap tersedia dengan harga yang stabil, terlebih ketika situasi politik kerap diwarnai aksi demonstrasi yang bisa mengganggu stabilitas. Komitmen pemerintah dalam mengelola pangan bukan hanya bentuk tanggung jawab kepada rakyat, tetapi juga strategi jangka panjang menjaga masa depan bangsa.

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian menekankan bahwa stabilitas harga pangan merupakan prioritas utama yang sejalan dengan arahan Presiden. Menurutnya, Presiden Prabowo berkali-kali menegaskan bahwa swasembada pangan adalah program paling vital yang dijalankan pemerintah saat ini. Peningkatan produksi beras pada periode 2024–2025 hingga membuat stok Bulog melampaui 4 juta ton adalah bukti konkret kerja nyata pemerintah. Namun, Tito juga mengingatkan bahwa melimpahnya stok tidak cukup, sebab stabilitas harga menjadi kunci agar masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya. Karena itu, menjaga inflasi tetap terkendali di kisaran 1,5 hingga 3,5 persen adalah target strategis untuk menyeimbangkan kepentingan produsen dan konsumen.

    Lebih jauh, Mendagri mengajak pemerintah daerah untuk lebih proaktif memantau harga pangan di wilayahnya masing-masing. Keterlibatan Pemda sangat penting, sebab kondisi daerah bisa berbeda-beda sesuai dengan situasi pasar dan faktor geografis. Dengan pemantauan yang cermat, langkah intervensi bisa dilakukan lebih cepat agar tidak menimbulkan gejolak harga di masyarakat. Stabilitas pangan yang terjaga bukan hanya menjamin kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga mampu meredam potensi keresahan sosial. Dengan demikian, isu pangan sejatinya dapat menjadi perekat bangsa di tengah hiruk-pikuk dinamika politik.

    Di sisi lain, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa swasembada pangan tidak bisa diwujudkan tanpa sinergi lintas sektor. Menurutnya, langkah penguatan pompanisasi, perbaikan jaringan irigasi, dan optimalisasi penggunaan alat dan mesin pertanian (alsintan) menjadi prioritas yang sedang digencarkan. Program pompanisasi yang dijalankan secara masif di berbagai daerah terbukti efektif menjaga produktivitas sawah di tengah minimnya curah hujan. Dengan begitu, ancaman penurunan produksi akibat perubahan iklim dapat ditekan secara signifikan.

    Mentan Amran juga menekankan pentingnya kolaborasi dengan petani, penyuluh, dan pemerintah daerah. Tanpa sinergi tersebut, kebijakan pangan hanya akan menjadi jargon tanpa hasil nyata di lapangan. Melalui modernisasi pertanian dan distribusi sarana produksi yang tepat sasaran, pemerintah optimistis Indonesia mampu menjaga ketahanan pangan sekaligus meningkatkan daya saing. Fokus ini bukan hanya pada beras, tetapi juga komoditas pangan lain yang berperan vital dalam konsumsi masyarakat sehari-hari. Langkah-langkah ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo untuk menempatkan ketahanan pangan sebagai pilar utama pembangunan nasional.

    Upaya pemerintah pusat juga mendapat dukungan nyata dari pemerintah daerah. Bupati Sleman, Harda Kiswaya, menuturkan bahwa wilayahnya kini tengah memasuki masa panen raya padi. Untuk memperkuat kontribusi Sleman dalam ketahanan pangan nasional, Pemkab fokus memperbaiki jaringan irigasi teknis yang menjadi penopang utama produktivitas pertanian. Kerja sama dengan Kementerian Pertanian juga terus diperkuat, terutama dalam menjamin ketersediaan pupuk bagi para petani. Kebijakan ini diyakini mampu menjaga produktivitas lahan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat tani.

    Harda menambahkan bahwa Pemkab Sleman juga terus mendorong penggunaan teknologi modern dalam sektor pertanian. Dari pemanfaatan alat dan mesin pertanian untuk efisiensi kerja, teknologi untuk meningkatkan produktivitas lahan, hingga pemasaran digital untuk memperluas akses pasar bagi petani. Modernisasi pertanian menjadi kunci untuk menjawab tantangan alih fungsi lahan dan keterbatasan tenaga kerja di sektor pertanian. Dengan pendekatan terintegrasi, Sleman bertekad menjaga keberlanjutan pangan, sekaligus berkontribusi pada terwujudnya swasembada pangan nasional.

    Fokus pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga ketahanan pangan menunjukkan bahwa isu pangan bukan sekadar urusan ketersediaan bahan pokok, melainkan strategi besar menjaga kedaulatan negara. Dalam konteks global yang penuh ketidakpastian, termasuk ancaman perubahan iklim dan dinamika geopolitik, Indonesia tidak boleh bergantung pada impor. Keberhasilan menjaga swasembada pangan akan memperkuat posisi Indonesia di mata dunia sebagai negara yang mandiri dan berdaulat. Hal ini juga akan memberikan kepastian bagi masyarakat, bahwa kebutuhan dasar mereka selalu menjadi prioritas utama pemerintah.

    Di tengah upaya besar menjaga kedaulatan pangan, aksi demonstrasi yang bersifat anarkis justru berpotensi mengganggu stabilitas dan memperburuk kondisi sosial. Demonstrasi yang merusak fasilitas umum maupun mengganggu distribusi pangan tidak akan memberi solusi atas persoalan bangsa. Sebaliknya, justru bisa menghambat kerja pemerintah dalam mempercepat program-program strategis. Oleh karena itu, masyarakat perlu menyadari bahwa mendukung program ketahanan pangan jauh lebih bermanfaat daripada terjebak dalam aksi-aksi yang tidak produktif.

    Ditulis oleh: Syafruddin M.H (Pengamat Ekonomi dan Pertanian)

  • Tokoh Papua Teguhkan Dukungan bagi Program Pemerintah

    Tokoh Papua Teguhkan Dukungan bagi Program Pemerintah

    Jakarta- Dukungan dari berbagai tokoh Papua terhadap program pemerintah kembali menguat, terutama dalam implementasi kebijakan pembangunan yang menyasar kebutuhan dasar masyarakat. Kehadiran Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait di Papua Pegunungan menjadi simbol penting bahwa perhatian pemerintah pusat terhadap daerah tersebut sangat besar. Langkah nyata melalui pembangunan 2.200 unit rumah di Papua Pegunungan memperlihatkan keseriusan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Tanah Papua.

    Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan apresiasinya terhadap dukungan seluruh elemen masyarakat atas rencana pembangunan tersebut. Ia menilai perhatian Presiden terhadap Papua Pegunungan begitu besar, sehingga program ini harus dikawal dengan baik. Pengalamannya saat bertugas di Papua memberi keyakinan bahwa pembangunan adalah kunci utama keberhasilan seluruh program. Dalam kunjungannya ke Wamena, Tito bersama Maruarar Sirait meninjau rumah adat sekaligus menyerap aspirasi masyarakat. Momen tersebut semakin memperlihatkan bahwa program pembangunan tidak sekadar berfokus pada infrastruktur, tetapi juga berorientasi pada kedekatan sosial dan kepedulian terhadap kondisi masyarakat.

    Sentuhan kemanusiaan yang ditunjukkan ketika kedua menteri sigap membantu seorang anak yang sedang sakit memberi kesan bahwa program pembangunan pemerintah bukan hanya angka dalam rencana, melainkan hadir nyata dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Kehangatan dialog dengan tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat semakin memperkuat ikatan antara pusat dan daerah. Bahkan, kesempatan bagi kedua menteri untuk membuka acara bakar batu menjadi bukti keterbukaan pemerintah dalam merangkul tradisi lokal sebagai bagian dari pembangunan.

    Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa instruksi Presiden untuk membangun ribuan rumah di Papua Pegunungan adalah bentuk komitmen pemerataan. Pembangunan ini tidak hanya menyangkut fisik bangunan, melainkan juga memberikan simbol pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat Papua. Dengan keterlibatan langsung tokoh-tokoh daerah, pemerintah memastikan bahwa setiap program sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan.

    Dukungan penuh juga datang dari Papua Barat. Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, tokoh adat, kepala suku, dan masyarakat dalam mengawal Program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Dalam pertemuan bersama tokoh-tokoh adat dan masyarakat, ia menekankan bahwa program ini merupakan jalan menuju Indonesia Emas 2045. Dukungan yang diberikan tidak hanya sebatas formalitas, melainkan diwujudkan dalam komitmen nyata melalui penandatanganan bersama seluruh elemen masyarakat.

    Gubernur Dominggus menilai pertemuan tersebut bukan sekadar seremonial, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat ideologi Pancasila dan ketahanan nasional. Menurutnya, pembangunan di Papua harus berlandaskan pada nilai-nilai kebersamaan, toleransi, dan penghormatan terhadap budaya lokal. Ia menekankan bahwa program Asta Cita mampu menjadi sarana penciptaan lapangan kerja, peningkatan kesetaraan gender, serta pemerataan pembangunan desa sebagai basis ekonomi daerah. Dengan dukungan tokoh adat, program ini diyakini dapat berjalan lebih efektif dan memberi manfaat berjangka panjang.

    Dukungan tokoh Papua terhadap program pemerintah juga menegaskan bahwa aspirasi masyarakat di wilayah tersebut tidak terpisah dari agenda besar pembangunan nasional. Partisipasi aktif masyarakat, baik melalui dukungan moral maupun kolaborasi dalam perencanaan program, memastikan bahwa Papua tidak lagi berada di pinggiran pembangunan. Justru, dengan adanya perhatian khusus dari pemerintah, Papua ditempatkan sebagai bagian utama dari kemajuan bangsa.

    Sikap terbuka pemerintah dalam menerima kritik juga diapresiasi. Gubernur Dominggus Mandacan menegaskan bahwa kritik atau demonstrasi merupakan bagian dari demokrasi, asalkan dilakukan sesuai aturan hukum dan tetap menjaga kondusifitas masyarakat. Pandangan ini menegaskan bahwa dukungan terhadap pemerintah bukan berarti meniadakan ruang bagi perbedaan pendapat, melainkan menghadirkan keseimbangan antara aspirasi masyarakat dan keberlanjutan pembangunan.

    Komitmen tokoh-tokoh Papua ini memberi pesan penting bahwa pembangunan nasional memerlukan dukungan lintas sektor. Peran pemerintah pusat yang membawa program, didukung penuh oleh pemerintah daerah serta tokoh adat dan masyarakat, akan memperkuat implementasi di lapangan. Dengan dukungan kolektif ini, target pembangunan seperti perumahan layak huni, peningkatan ketahanan sosial, serta penguatan identitas budaya dapat tercapai dengan lebih optimal.

    Perhatian besar pemerintah terhadap Papua, yang ditunjukkan melalui kehadiran langsung pejabat tinggi negara, menjadi modal utama untuk merajut kepercayaan masyarakat. Kepercayaan ini sangat penting untuk memastikan program-program pemerintah dapat diterima, dijalankan, dan diawasi bersama. Ketika masyarakat merasa dilibatkan, pembangunan bukan lagi sekadar agenda negara, melainkan bagian dari kehidupan sehari-hari yang dirasakan manfaatnya langsung.

    Dukungan tokoh Papua terhadap program pemerintah menunjukkan bahwa pembangunan tidak hanya tentang membangun infrastruktur, melainkan juga tentang membangun kepercayaan, solidaritas, dan harapan. Dengan kolaborasi yang kuat antara pusat dan daerah, Papua tidak hanya menjadi simbol keberagaman Indonesia, tetapi juga menjadi pusat pertumbuhan baru yang berdaya saing. Langkah ini sekaligus menjadi bukti bahwa program pemerintah menuju Indonesia Emas 2045 tidak hanya sekadar visi, melainkan sedang diwujudkan melalui aksi nyata.

    Ditulis oleh: Yohanes Wandikbo (Pengamat Pembangunan Papua)

  • Tito Ultimatum Pj Kepala Daerah Main Judi Online: Saya Akan Ganti!

    Tito Ultimatum Pj Kepala Daerah Main Judi Online: Saya Akan Ganti!

    Arusberita.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mewanti-wanti kepala daerah yang terjerat dalam judi online. Ia menyebutkan, jika ada kepala daerah yang aktif bermain di sana, ia tak segan untuk mengganti jabatannya.

    “Kalau ternyata itu betul terkait judi online, ya bisa kita berikan peringatan kalau mungkin satu kali jumlah yang kecil kita beri peringatan bisa lisan, bisa tertulis, atau mungkin sanksi-sanksi lain,” ujar Tito kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (27/6/2025).

    Tito mengatakan kepala daerah definitif bisa diberi sanksi tertulis. Ia berbicara risiko yang didapat kepala daerah terkait apalagi jika mereka ingin kembali maju di Pilkada 2024.

    “Tapi kalau kita lihat adalah besar dan frekuensinya sering, kalau dia Pj mungkin saya akan ganti ya. Sampaikan aja itu. Saya akan ganti, tapi kalau definitif, bisa kita berikan sanksi tertulis yang hasil Pilkada 270 tadi,” ujar Tito.

    Adapun Tito dalam hal ini merespons ucapan Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto (Bambang Pacul) yang menyebutkan ada kepala daerah yang bermain judi online. Tito mengatakan perlu mengecek dulu apakah kepala daerah yang dimaksud merupakan jabatan definitif atau penjabat (Pj).

    “Saya baru dengar barusan, benar atau tidak tidak tahu, ada beberapa kepala daerah. Saya tidak tahu apakah definitif atau PJ. Karena sekarang kan definitif hasil Pilkada 2020 ada 270, sementara yang PJ ada 273. Nah saya belum tahu ini siapa saja, nanti saya akan proaktif mempertanyakan, minta informasi kepada PPATK,” kata Tito.

    “Kalau memang ada, dan kami diberi datanya, saya akan meminta kepada jajaran inspektorat, Irjen Kemendagri untuk melakukan klarifikasi,” sambungnya.

    Sebelumnya, Bambang Pacul berbicara soal paparan PPATK yang mengungkapkan lebih dari seribu orang anggota DPR dan DPRD bermain judi online. Bambang Pacul mengatakan transaksi tidak wajar itu juga termasuk staf kesekretariatan DPR/DPRD hingga kepala daerah.

    “Jadi ini kawan-kawan diduga terlibat transaksi tidak wajar dalam pemilu itu banyak, ya, toh. Ada legislatif, ada eksekutif daerah, ada legislatif pusat, kan gitu. Diduga. Itu belom. Kalau laporannya itu nanti kalau sudah laporan hasil pemeriksaan, diserahkan kepada DPR, diserahkan kepada penegak hukum untuk ditindaklanjuti, begitu,” kata Bambang Pacul di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Rabu (26/6).

    Bambang Pacul mengatakan data yang dimiliki PPATK juga mencakup staf kesekretariatan di DPR/DPRD. Selain itu, kata dia, termasuk kepala daerah.

    “Ya termasuk ada staf-staf kan gitu lho, staf sekretariat juga, gitu. Namanya juga laporan transaksi uang yang dianggap kurang wajar di rekening, itu tok,” kata Bambang Pacul.

    “Bahwa ada di antara caleg-caleg yang melakukan transaksi diduga transaksi tidak wajar, termasuk juga para kepala daerah. Namanya ada? Ada itu loh di PPATK ada,” imbuhnya.

    Bambang Pacul mengatakan PPATK yang menyusun laporan hasil pemeriksaan untuk diserahkan kepada komisinya.

    “Yang nantinya setelah menjadi laporan hasil pemeriksaan diserahkan kepada Komisi III DPR,” katanya.

  • Mendagri Ingatkan Kepala Daerah soal Inflasi: Presiden Jokowi Ingin Rakyat Perutnya Terisi

    Mendagri Ingatkan Kepala Daerah soal Inflasi: Presiden Jokowi Ingin Rakyat Perutnya Terisi

    Arusberita.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian kembali ingatkan para kepala daerah untuk bekerja keras mengendalikan inflasi. Ia menegaskan hal itu adalah instruksi langsung dari Presiden Joko Widodo.

    Tito menyampaikan, para kepala daerah, termasuk Penjabat Gubernur harus menjadikan penanganan inflasi sebagai prioritas di daerahnya masing-masing.

    “Jadi beliau (Jokowi) meminta agar inflasi tolong diperhatikan. Jadi bukan kata Menkeu dan Mendagri, tapi Kepala Negara langsung yang meminta, yang mengatakan kalau rakyat di bawah itu ingin perutnya terisi,” kata Tito dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi 2023 di Jakarta, Senin (6/11/2023).

    Tingginya inflasi menandakan kenaikan harga barang dan jasa, sehingga membuat daya beli masyarakat menurun. Apalagi kenaikan harga saat ini terjadi pada bahan pangan dampak dari El Nino.

    Ia menyatakan, Kemendagri tidak akan segan mengganti Penjabat (Pj) Kepala daerah yang tidak bisa mengendalikan inflasi dengan baik.

    “Presiden menegaskan kalau ada yang performance-nya tidak bagus, at anytime bisa diganti untuk Pj. Dan saya sudah lakukan itu,” ujar Tito seperti dikutip dari kanal YouTube Kemendagri.

    Pada awal Oktober lalu, Tito mencopot Pj Wali Kota Cimahi, Jawa Barat, Dikdik Suratno Nugrahawan. Adapun Dikdik baru dilantik sebagai Pj Wali Kota Cimahi pada 21 Oktober 2022. Sebelumnya, dia menempati posisi Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cimahi.

    Tito mengatakan, alasannya mencopot Dikdik dari jabatannya itu karena inflasi yang tinggi di Cimahi.

    “Saya sudah berulang kali mengingatkan, ini inflasi tinggi, harga beras tinggi. Padahal Cimahi itu dikelilingi daerah penghasil cabai. Tidak juga didengar,” ujar Tito pada Senin (9/10), dikutip dari Tribunnews.com.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada Oktober 2023 terjadi inflasi tahunan atau year on year (y-on-y) sebesar 2,56 persen, dibanding Oktober 2022.

    Inflasi tertinggi terjadi di Tanjung Pandan sebesar 5,43 persen dan terendah terjadi di Jayapura sebesar 1,43 persen.

    Inflasi tahunan terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya seluruh indeks kelompok pengeluaran. Mulai dari kelompok makanan dan minuman hingga kelompok pengeluaran rekreasi.

    Sedangkan secara bulanan, terjadi inflasi sebesar 0,17 persen dibanding September 2023.