Anggaran Jumbo Perlinsos Perlu Diimbangi Perbaikan Data

Arusberita.id – Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menyoroti alokasi dana perlindungan sosial (perlinsos) tahun anggaran 2025 yang lebih tinggi dari pagu tahun 2023 dan 2024.

Sebagai informasi, tahun depan pagu perlinsos direncanakan senilai Rp496,9 triliun-Rp513,0 triliun. Sementara pada 2023, pagunya senilai Rp476 triliun, dan pada 2024 senilai Rp496,8 triliun.

“Kalau kita perhatikan, dana perlindungan sosial ini relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan periode ketiga pandemi dan menurut saya ini disebabkan oleh beberapa faktor,” kata Yusuf kepada Validnews, Selasa (21/5).

Peneliti CORE itu memaparkan, salah satu faktornya, yakni pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan dan pengangguran, menjadi lebih rendah dibandingkan tahun ini. Dengan begitu, pemerintah perlu menganggarkan dana perlinsos yang lebih besar dari sebelumnya.

“Pemerintah menargetkan angka atau indikator sosial ekonomi, seperti kemiskinan dan pengangguran, di tahun depan bisa ditekan lebih rendah dibandingkan target di tahun ini,” kata Yusuf.

Meski demikian, Yusuf mengingatkan ada satu masalah yang kerap menghantui, yakni ketepatan data penerima perlinsos atau bansos. Ia menilai penyaluran bantuan masih sering mengalami kendala atau error, sehingga melenceng dari target yang seharusnya.

Ia mengingatkan penyaluran bansos yang tidak tepat akan berdampak terhadap kemampuan bantuan dalam mencapai target yang seharusnya. Padahal, bantuan sosial diharapkan bisa mengerek daya beli kelompok masyarakat bawah.

“Kita tahu bahwa salah satu tantangan utama yang selama ini dihadapi ketika berbicara anggaran perundang-undangan sosial yaitu ketepatan data penerima bantuan,” tegas Yusuf.

Sejalan dengan itu, pemerintah yang mengalokasikan dana perlinsos jumbo untuk menyongsong 2025, perlu mengimbanginya dengan data yang pasti. Peneliti CORE menyarankan pemerintah memperbaiki data target atau para penerima bantuan. Dengan demikian, penyaluran akan lebih efisien dan tepat sasaran.

“Dalam konteks perlindungan sosial, perbaikan data diperlukan pemerintah dan perbaikan data itu membutuhkan kolaborasi, tidak hanya pemerintah di level pusat tetapi juga daerah, yang mengetahui dinamika sosial ekonomi yang merupakan target dari anggaran atau belanja perlindungan sosial itu sendiri,” tutup Yusuf.

Pagu Perlinsos  Rp513 T
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengalokasikan anggaran perlindungan sosial pada rentang Rp496,9 triliun sampai Rp513,0 triliun. Pagu perlinsos tersebut disusun untuk tahun fiskal 2025, saat pemerintahan baru memimpin.

Sri Mulyani mengatakan, anggaran 2025 bertujuan meningkatkan efektivitas perlinsos dalam mengurangi beban kebutuhan pokok. Juga, meningkatkan pendapatan, serta memutus rantai kemiskinan dan mengurangi ketimpangan.

“Anggaran Perlinsos pada tahun 2025 berkisar Rp496,9triliun sampai dengan Rp513,0 triliun,” ujarnya saat menyampaikan KEM PPKF 2024 di hadapan DPR RI, Senin (21/5).

Sri Mulyani menjelaskan anggaran perlinsos 2025 akan digelontorkan untuk beberapa program unggulan. Di antaranya, program yang bertujuan mempercepat pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan antardaerah.

Ia menyampaikan, itu ditempuh melalui beberapa program unggulan dengan penguatan perlinsos pemberdayaan dan penguatan perlinsos sepanjang hayat untuk mempercepat graduasi pengentasan kemiskinan.

Kemudian, peningkatan akses pembiayaan untuk rumah layak huni dan terjangkau, mendorong petani makmur, nelayan sejahtera, termasuk mempercepat desa mandiri.

“Melalui berbagai program unggulan tersebut, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas perlinsos dalam mengurangi beban kebutuhan pokok, meningkatkan pendapatan, serta memutus rantai kemiskinan dan mengurangi ketimpangan,” kata Menkeu.

Tidak hanya anggaran perlinsos, Sri Mulyani juga telah menyusun rancangan pagu untuk tiga pos lain. Itu mencakup anggaran infrastruktur 2025 yang berada di rentang Rp404,2 triliun sampai Rp433,9 triliun.

Menkeu menerangkan alokasi pagu infrastruktur untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur guna mendukung percepatan transformasi ekonomi-sosial. Caranya, melalui penguatan infrastruktur konektivitas, energi, pangan, digital, dan melanjutkan pembangunan IKN.

Ia berharap infrastruktur yang memadai dapat meningkatkan kapasitas produksi, daya saing, efisiensi sistem logistik, dan mendorong mobilitas serta produktivitas.

“Untuk mendukung penguatan infrastruktur tersebut, anggaran infrastruktur pada tahun 2025 berkisar Rp404,2 triliun sampai dengan Rp433,9 triliun,” katanya.

Sri Mulyani melanjutkan, anggaran pendidikan untuk tahun fiskal 2025 diperkirakan senilai Rp708,2 triliun sampai Rp741,7 triliun. Pagu itu bertujuan mewujudkan pendidikan bermutu dan berdaya saing, untuk program peningkatan gizi anak sekolah, mutu sekolah, serta perbaikan sarana dan prasarana.

Juga, peningkatan angka partisipasi kasar PAUD dan Perguruan Tinggi, penguatan kualitas tenaga pengajar, serta penguatan vokasional. Ia berharap serangkaian program unggulan itu dapat meningkatkan
akses, kualitas, dan dapat menyelaraskan pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha (link and match).

“Untuk mendukung penguatan mutu pendidikan tersebut anggaran pendidikan pada tahun 2025 diperkirakan berkisar Rp708,2 triliun sampai Rp741,7 triliun,” kata Menkeu.

Terakhir, anggaran kesehatan pada 2025 direncanakan sekitar Rp191,5 triliun hingga Rp217,8 triliun. Pagu itu dialokasikan untuk mendorong efektivitas program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), sehingga mendongkrak akses layanan kesehatan yang berkualitas dan financial protection bagi masyarakat.

Di sisi lain, sambung Sri Mulyani, anggaran kesehatan juga diarahkan untuk akselerasi penurunan stunting dan kasus penyakit menular, penguatan fasilitas kesehatan, serta penambahan bantuan gizi bagi balita dan ibu hamil.

“Untuk mendukung kualitas kesehatan tersebut, anggaran kesehatan tahun 2025 diperkirakan berkisar Rp191,5 triliun hingga Rp217,8 triliun,” papar Bendahara Negara.