KPAI Sebut RI Darurat Pornografi Anak dalam 3 Tahun Terakhir

Nasional4336 Dilihat
KPAI Sebut RI Darurat Pornografi Anak dalam 3 Tahun Terakhir
KPAI Sebut RI Darurat Pornografi Anak dalam 3 Tahun Terakhir

Arusberita.id – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyoroti berbagai kasus tindak pidana eksploitasi terhadap anak. KPAI menyebut Indonesia berada di fase darurat pornografi anak dalam tiga tahun terakhir.

“KPAI menyebut tiga tahun terakhir adalah situasi darurat pornografi yang kemudian diikuti dengan berbagai pengungkapan aparat penegak hukum yang menunjukkan bahwa kompleksitas anak-anak kita masuk di dalam industri pornografi ini sudah sangat meluas dan bahkan masuk antar berbagai negara,” kata Ketua KPAI, Ai Maryati, dalam jumpa pers di Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (31/5/2024).

Ai menyinggung beberapa pengungkapan kasus oleh kepolisian terkait tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan pornografi anak. Terbaru, Polda Metro berhasil mengungkap kasus penjualan ribuan video porno anak melalui akun X dan Telegram yang dikelola pria asal Bekasi, Deky Yanto (25).

Ai juga kembali menyinggung temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada tahun 2022. Saat itu, PPATK menemukan transaksi TPPO dan pornografi anak yang mencapai Rp 114 miliar.

“Saya ingin mengatakan bahwa ini indikasi yang sangat besar anak-anak masuk menjadi talent, menjadi objek pornografi di dalam percaturan industri seks yang masuk di dalam pornografi anak,” ucapnya.

Dia mengatakan pengungkapan beberapa kasus pornografi anak hanya menyingkap bagian luar dari kasus tersebut. Lebih jauh dari itu, semua pihak terlibat, termasuk yang memproduksi hingga para pelanggan harus diproses.

“Ini harus terus kita ungkap karena setidaknya penerima manfaat atas situasi ini bukan hanya mereka yang menyebarkan, tetapi yang memproduksi konten ini, kita harus kejar, siapa mereka,” ujar Ai.

Ai menambahkan KPAI akan memberikan rekomendasi terkait situasi mengkhawatirkan tersebut. Ke depan, KPAI akan mendatangi langsung anak-anak korban eksploitasi oknum tak bertanggung jawab.

Lebih lanjut, KPAI akan berkoordinasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Sosial dan pihak terkait lainnya untuk memberikan pemulihan lebih lanjut terhadap para korban.

“Kami akan mengejar seluruh subjek ini by name by address sehingga kita bisa mendengar langsung apa yang mereka alami. Yang paling penting adalah proses pemulihan karena mungkin bagi anak-anak ini,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

1,208 komentar